Sengketa Informasi Blok Cepu, KIP Tolak Mediasi

Home / Peristiwa / Daerah / Sengketa Informasi Blok Cepu, KIP Tolak Mediasi
By
In Daerah

SEMARANG – Komisi Informasi Pusat (KIP), Kamis (12/8) menyidangkan sengketa informasi antara Lembaga Penelitian dan Aplikasi Wacana (LPAW) Kabupaten Blora selaku penggugat dan PT Blora Patragas Hulu (BPH) selaku tergugat. Sidang di kantor Komisi Informasi Provinsi Jateng Jl Tri Lomba Juang Semarang tersebut merupakan yang pertama di Indonesia.

Majelis komisioner dari Komisi Informasi Pusat, Usman Abdholi Watik (ketua), Abdul Rahman Makmun (anggota), dan Amirudin (anggota), dalam putusan sela menolak permohonan mediasi yang ditawarkan tergugat.

Majelis komisioner berpendapat, surat keberatan dari PT PBH untuk memberikan informasi kepada LPAW didasari alasan, informasi yang diminta pemohon merupakan pengecualian berdasarkan Pasal 17 huruf b UU Nomor 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Informasi yang diminta penggugat itu diduga akan merugikan kepentingan usaha PT PBH.

Informasi yang diminta LPAW adalah dokumen perjanjian antara PT BPH dan PT Anugerah Bangun Sarana Jaya (APSJ) Surabaya selaku financial partner dalam pengelolaan 2,1 persen saham participating interest (PI) Blok Cepu yang dimiliki Pemkab Blora, serta anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PT PBH.

Pada 19 Mei 2010 pemohon mengirim surat permohonan informasi tersebut, guna memberi masukan kepada Pemkab Blora dan DPRD Blora berkait rencana divestasi saham PI Blok Cepu sebesar 49 persen kepada PT ABSJ. Namun, permohonan informasi itu ditolak tergugat dengan alasan informasi itu merupakan pengecualian, sehingga PT PBH hanya memberikan salinan AD/ART perusahaan itu.
Diputus Secepatnya Ketua Majelis Komisoner Usman Abdholi Watik mengatakan, pada pokok perkara dalam sengketa yang dikecualikan, undang-undang menutup ruang mediasi. Dengan demikian, permohonan mediasi dari tergugat harus ditolak, sebab wilayah perkara sudah masuk dalam ranah ajudikasi nonlitigasi yang harus diputus oleh Komisi Informasi.

Dengan penolakan permohonan mediasi itu, majelis komisioner memutuskan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara serta pembuktiannya.

Koordinator Program Transparansi Migas LPAW, Kunarto Marzuki mengatakan, secara prinsip pihaknya berkeinginan mendapatkan informasi yang disengketakan dan mengharapkan masalah tersebut dapat diputus secepatnya oleh Komisi Informasi.

Direktur Utama PT PBH Christian Prasetya mengatakan, tidak mempermasalahkan gugatan LPAW tersebut, sebab PT PBH merupakan badan publik yang dibiayai APBD Blora. Ketika ditanya mengapa pihaknya tidak sejak awal tak memberi informasi yang disengketakan, ia berujar,

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.