Kominfo Abai Susun Road Map Dunia Penyiaran

Home / Analisa / Kolom / Kominfo Abai Susun Road Map Dunia Penyiaran

Jakarta, 27 September 2011. Negara harus membangun “road map” dunia penyiaran guna mengatasi carut-marut dunia penyiaran sebagai pelaksanaan dari UU Penyiaran. Usulan ini disampaikan  Anggota Koalisi Independen untuk Demokrasi Penyiaran (KIDP) yang juga Ketua Pansus RUU Penyiaran DPR 1999-2004, Paulus Widiyanto menanggapi proses revisi UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiara. Paulus menyebutkan carut marutnya sistem penyiaran di Indonesia selama ini dikarenakan Kementrian Komunikasi dan Informatika tidak menyiapkan “road map” penyiaran sebagai pelaksanaan UU Penyiaran. Road map ini paling tidak mencakup: pengaturan infrastruktur, content, teknologi dan manajemen.

“Sistem penyiaran di Indonesia cenderung kapitalistik dan tidak memiliki strategi kebudayaan.  Dalam pelaksanaannya, pemerintah melakukan pembiaran terhadap proses merger dan akuisisi lembaga penyiaran swasta, yang memungkinkan monopoli pengusaha besar. Juga masih adanya praktik relai berita dari media asing dan disiarkan lembaga penyiaran swasta nasional yang seharusnya dilarang. Kesalahan ini terletak pada kebijakan (hubungan antar) pemerintah, bukan semata pada lembaga penyiaran nasional tersebut. Sebab negara seharusnya memiliki kebijakan yang komprehensif menyangkut pemanfaatan frekuensi publik untuk kepentingan nasional.”, tambah Paulus.

Hal senada juga diungkapkan oleh staf ahli Menkominfo bidang Komunikasi dan Media Massa Henri Subiakto. Dia menyatakan praktik relai tersebut selain melanggar UU Penyiaran, juga menjadi sarana   propaganda budaya asing, tanpa disertai asas resiprokalitas yakni pertukaran dimana siaran TVRI/RRI tidak disiarkan ke Amerika (Paulus). “Ini gejala kita mengidap “inferiory complex”, jelas Henri.

Road map dunia penyiaran semakin mendesak jika melihat fakta sekarang ini banyak aplikasi penyiaran (ribuan) disetujui oleh Kementrian Kominfo atas rekomendasi KPID, tanpa melihat economy capacity daerah dan frekuensi yang sudah crowded. Akibatnya di beberapa daerah terjadi pengambilalihan frekuensi (frekuensi sekunder), di mana Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) mengambil frekuensi publik.

Pengawasan Kepemilikan dan Content Media Penyiaran

Kedua narasumber menyebutkan poin penting dalam revisi UU Penyiaran dan pembuatan road map dunia penyiaran, perlu  pengawasan untuk menjamin terwujudnya:  (1) diversity of content; (2) diversity of infrastruktur (jaringan, frekuensi, kabel, ijin, antenna, dll); dan (3) diversity of management. “Yang terakhir ini penting karena bisa jadi maraknya TV-TV local justeru dimiliki oleh manajemen dari pengusaha besar yang sudah existing. Owner of content is not the king, but the king is the owner of infrastructure. Tak ada gunanya content tanpa infrastructur, “tambah Paulus.

Pengawasan terhadap ketiga prinsip di atas semakin penting dengan perkembangan teknologi. Misalnya: kebutuhan perluasan Sistem Induk Jaringan (SIJ) yang sebelumnya atau sekarang ini terlalu sentralistik. Dilihat dari sudut pandang ekonomi penyiaran daerah, sentralisasi SIJ ini tidak menguntungkan bagi perkembangan ekonomi, politik dan budaya daerah. Juga akan diterapkannya  digitalisasi penyiaran. Di sini perlu diperhatikan bagaimana alokasi kanal frekuensi digital dan  pengaturan soal cara migrasi dari penyiaran analog ke digital.

Menyangkut content atau isi siaran, kedua narasumber menyepakati perlunya pengaturan  lembaga penyiaran yang “free to air” dan “pay TV”. Lembaga Penyiaran yang free to air harus diatur seberapa persen konten public interest-nya (news, edukasi, misalnya) dan seberapa persen aspek personal interest (hiburan, misalnya). Di sini seharusnya pada penyiaran “free to air” harus lebih besar aspek public interest-nya untuk mendidik masyarakat, ketimbang sisi personal interest-nya. sebaliknya Pay TVdibolehkan lebih besar personal interest-nya. “Berapa persennya ini perlu disepakati dan didorong”, tambah Henry Subiakto.

Penguatan Lembaga Penyiaran Publik

Hal lain yang dikritisi adalah minimnya  perhatian pemerintah pada Lembaga Penyiaran Publik (LPP). Padahal sebenarnya LPP adalah instrument edukasi dan diplomasi luar negeri bagi negara (publik). Paulus menekankan bahwa pemerintah harus mendorong dan membentuk LPP yang kuat dan mandiri, dan bukan berparadigma neo-liberal.  Hal ini dilakukan dengan membenahi manajemen, meningkatkan pendanaan, dan membangun performance LPP baik dari sisi image maupun semangatnya.

“ Perlu dibentuk semacam kelembagaan baru yang menaungi RRI dan TVRI sebagai dua divisi dalam lembaga baru tersebut. Juga perlu penyelesaian terhadap beberapa dispute yang ada di LPP selama ini. Dispute ini bisa ditemukan, misalnya: dalam hal pendanaan, yang selama ini berasal dari Kementerian Keuangan di bawah kategori lain-lain. Budget yang diberikan pemerintah dari Kementerian Keuangan ini terlalu kecil, apalagi di bawah kategori “dana lain-lain” sehingga tidak mampu mengangkat performa LPP. Oleh karena itu, pemerintah dan DPR perlu merevisi juga UU Keuangan Negara yang memberikan porsi besar dan tidak menjadi subordinat budget Kementerian Keuangan. Kemudian birokrasi yang terpisah, ramping, independen. Independen menyangkut “editorial” dan kelembagaan (dewan pengawas dan direksi). Dengan harapan agar LPP lebih dewasa, matang dan bisa bersaing dengan LPS.”, Paulus menguraikan.

Sementara itu, menurut Henri, selama ini LPP tidak mampu bersaing dengan LPS karena infrastruktur yang lemah, dana yang kecil, dan kualitas siarannya yang tidak menarik publik. “LPP ke depan, perlu dibangun image baru, semangat baru, kelembagaan yang efisien, ramping, multi-tasking dan meng-cover wilayah seluruh Indonesia”, tambahnya.

Informasi lebih lanjut:

Paulus Widiyanto (Anggota Koalisi Independen Demokrasi Penyiaran): 08129410837

Henri Subiakto (Staf Ahli Menkominfo bidang Komunikasi dan Media Massa)

Recommended Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.