Komisi Informasi Sebut Jatam Legal : Informasi Tak Bersifat Rahasia, Wajib Dipublikasikan

Home / Peristiwa / Daerah / Komisi Informasi Sebut Jatam Legal : Informasi Tak Bersifat Rahasia, Wajib Dipublikasikan
By
In Daerah

SAMARINDA-Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Samarinda Endang Liansyah yang meragukan eksistensi Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) di Kaltim, lantaran disinyalir tak memiliki akta notaris dan tak terdaftar di Kesbangpol, dimentahkan Ketua Komisi Informasi Kaltim Jaidun. Menurut Jaidun, Jatam memiliki akta notaris pendirian dan berhak mendapatkan informasi sesuai UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Hal tersebut diketahui saat Jatam menyengketakan BLH Samarinda ke Komisi Informasi Kaltim, September lalu, Jaidun mengatakan, badan publik seperti instansi pemerintahan tidak bisa beralasan untuk tidak memberikan informasi, selama sifat data yang diminta tidak bersifat rahasia. ”Jatam dapat dikatakan legal dan berhak mengetahui Amdal (analisis mengenai dampak lingkungan) perusahaan tambang karena Amdal tidak bersifat rahasia,” ungkap Jaidun, kemarin (29/11).
Yang berhak meminta informasi, sambung dia, adalah organisasi atau lembaga cukup dengan akta notaris, atau individu warga cukup dengan memiliki KTP. Jika memenuhi ini, mereka berhak mendapat informasi sesuai UU KIP.

Menurut Jaidun, jika Endang berdalih bahwa data Amdal itu dapat mengganggu kestabilan negara makanya tidak sembarangan dikeluarkan, alasan itu harus diuji konsekuensi terlebih dahulu oleh KIP. “Jika data yang diminta LSM atau warga tidak menciptakan keributan di masyarakat, wajib hukumnya untuk diberikan. Kemudian, badan publik tidak dapat beralasan secara sepihak apabila belum ada uji konsekuensi dari Komisi Informasi Kaltim,” bebernya.

Ditambahkan Jaidun, sengketa informasi antara Jatam dan BLH Samarinda merupakan yang kedua setelah Kelompok Kerja (Pokja) 30 melakukan sengketa informasi terhadap BLH Kaltim. Saat ini Majelis Pemeriksa Pendahuluan (MPP) sedang memeriksa hasil data sengketa Jatam, yang telah diregistrasi oleh panitera.

“Pada tanggal 7 Desember adalah akhir dari pemeriksaan kelengkapan oleh MPP. Setelah itu, KIP akan memangil Jatam dan BLH Samarinda untuk proses mediasi. Namun apabila tidak ada kesepakatan, akan dikeluarkan berita acara sesuai mediasi,” ujar Jaidun.
Ia menambahkan, Komisi Informasi Kaltim akan mengadakan persidangan Ajudikasi Nonlitigasi untuk memberi keputusan dari sengketa informasi apabila proses mediasi tidak menghasilkan titik temu. “Sifat keputusan wajib untuk dilaksanakan. Keputusan ini setara dengan keputusan Pengadilan Tinggi. Apabila tidak dilaksanakan, Komisi Informasi Kaltim akan memerintah Pengadilan Tinggi untuk mengeksekusi hasil keputusan,” tegasnya.
Sebelumnya, Kepala BLH Samarinda Endang Liansyah mencurigai jika eksistensi Jatam di Kaltim, hingga kini tidak sah. Sebab dia tengarai tanpa terdaftar di Kesbangpol sebab selama dia meminta akta notaris beserta AD/ART-nya, Jatam tidak pernah memberikan. “BLH mencurigai data lingkungan akan dijual ke luar negeri. Karena banyak LSM seperti itu, saya tidak mau kestabilan negara terganggu dengan memberikan data sembarangan,” kilahnya.

Sumber : www.kaltimpost.co.id

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.