Komitmen Pemda dan Masyarakat Sipil Kabupaten Wonosobo untuk Mempraktekkan OG

Home / Peristiwa / Daerah / Komitmen Pemda dan Masyarakat Sipil Kabupaten Wonosobo untuk Mempraktekkan OG

Wonosobo- Menyebut Open Government (OG) atau Pemerintahan Terbuka disandingkan dengan daerah seperti Bojonegoro dan DKI Jakarta adalah hal yang biasa dan sering. Keduanya senantiasa disodorkan menjadi referensi atau contoh pelaksanaan OG.

Namun jangan salah, ada banyak pemerintah daerah yang juga sedang siap-siap untuk menyusul di barisan pemerintah daerah yang mempraktekkan prinsip-prinsip Pemerintahan Terbuka. Di antara daerah itu adalah Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Akhir tahun lalu, 6-7 Desember 2017, bekerjasama dengan MediaLink, pemerintah dan perwakilan masyarakat sipil Wonosobo menyelenggarakan Workshop Penyusunan Strategi Advokasi Open Government Indonesia Kabupaten Wonosobo.

Selama dua hari, workshop yang diselenggarakan di Kantor Sekretaris Daerah Wonosobo ini membahas tema yang berbeda. Hari Pertama narasumber, peserta dan fasilitator akan mengupas praktek OG (Open Government) di Kabupaten Wonosobo dan praktek baik OG di beberapa wilayah di Indonesia dan Negara lain. Selain narasumber yang menyampaikan materi, peserta juga diberi waktu untuk memberikan keterangan apa yang mereka ketahui bagaimana praktek OG di Wonosobo.

“Di hari Kedua peserta bersama-sama akan menyusun rencana aksi (Renaksi) berkait program OGP di Indonesia berdasarkan potensi yang sudah dipetakan di hari Pertama,” tambah moderator, Astin Meiningsih. Renaksi ini akan

Di hari Pertama cukup banyak gambaran terkait praktek OG di Wonosobo. Sarwanto, narasumber, dalam uraiannya menyampaikan bahwa di Wonosobo di setiap UPD (Unit Pemerintah Daerah) sudah ada bagian PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Namun keberadaannya belum maksimal, karena dipandang sebagai formalitas saja. Mereka belum bertugas sesuai dengan fungsinya sebagai bagian Pemerintah Daerah (Pemda), sehingga masyarakat kesulitan mengakses informasi karena tidak tersedianya informasi.

Hal lain yang disoroti adalah adanya kanal pengaduan, yang tidak dimanfaatkan oleh Pemda, di mana aduan-aduan yang ada tidak direspon. Selain itu Pemda dianggap belum berani terbuka dalam pengelolaan keuangan, padahal pemerintah desa sendiri sudah melakukan.

Meski demikian, ada banyak potensi bagus yang sudah dimiliki Wonosobo. Dari sisi payung hukum, Wonosobo sudah memiliki Perda No 03 tahun 2009 tentang Transparansi, Perda No 02 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dan Perda No 05 tahun 2016 tentang Kabupaten Wonosobo Ramah HAM. Perda seperti harus diakui, tidak banyak Pemda yang telah memilikinya.

Di luar faktor kebijakan, Kabupaten Wonosobo, khususnya pemerintah desanya telah membuka pengelolaan keuangannya, sebagai pertanggungjawaban dana desa yang dikelola. Melalui website www.datadesa.wonosobokab.go.id, masyarakat bisa mengawal perencanaan, penganggaran, dan pertanggungjawaban pembangunan desa dengan berpartisipasi aktif dalam mengusulkan dan memberikan umpan balik dalam tampungan data terbuka ini. Melalui open data ini masyarakat, bukan hanya di Wonosobo, tapi seluruh dunia, bisa melihat RPJM (Rencana Pembangunan Jangka menengah), RKP (Rencana Kerja Pemerintah), dan APB (Anggaran Pendapatan dan belanja) Desa di Wonosobo.

Selain dua hal ini, fakta lain yang tak boleh dilupakan adalah bahwa banyak perwakilan masyarakat sipil di Wonosobo yang concern untuk mendorong masyarakat dan Pemda maju bersama sehingga tercipta Pemerintahan Terbuka, yang bercirikan kerjasama yang setara dan kolaboratif antara pemerintah dan masyarakat. Dan ini dilakukan di banyak isu, dari pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya.

Meski membutuhkan modal lain, potensi-potensi yang telah disebutkan di atas cukup memberi angin segar terlaksananya Pemerintahan Terbuka di Wonosobo. Meski ke depan banyak tantangan dan hambatan, tetapi dengan kompaknya masyarakat dan Pemda, itu bukanlah hal yang sulit.

Karena itu di akhir acara, perwakilan masyarakat sipil dan Pemda menandatangani Pernyataan Komitmen Bersama “Memperkuat Pelaksanaan pemerintahan Terbuka di Kabupaten Wonosobo”. Dokumen pernyataan ini ditandatangani oleh Nurariswari (UPIPA Wonosobo), Ngabidin (SEPKUBA Wonosobo), Sarwanto P (MPPP), Erwin A (Wonosobo Express), Choirul Anwar (HIPMI Wonosobo), Winarsih (Didukcapil Wonosobo), Sulisttiani (Diskominfo Wonosobo), Isnanto (Kesra Setda Wonosobo), Tono Prihatono dan Aldhiana K (Setda Wonosobo), Haris Gunarto (Bappeda Wonosobo), Hery (Dinkes Wonosobo), Retno Eko S (Dinsospermades Wonosobo), Teguh Hartati (Dinas PPKBPPPA Wonosobo), Irsyadul Ibad dan M Khayat (Infest), serta Mujtaba Hamdi, Darwanto, dan Astin Meiningsih (MediaLink).

Recommended Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.