Kulonprogo Mengupayakan Keterbukaan Informasi Publik

Home / Peristiwa / Daerah / Kulonprogo Mengupayakan Keterbukaan Informasi Publik
By
In Daerah

KULONPROGO–Menilik pada amanat UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), publik berhak mengetahui program atau kegiatan yang dilaksanakan Badan Publik Pemerintah atau swasta. Undang-undang KIP mewajibkan lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, maupun lembaga pemerintah/swasta lainnya yang didanai oleh APBN maupun APBD untuk menyediakan informasi terkait kebijakan, kegiatan, dan keuangan kepada masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Kulonprogo merupakan contoh yang baik dalam implementasi UU KIP ini. Mereka mempunyai komitmen yang tinggi dalam upaya mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good Governance), dengan senantiasa mengedepankan transparansi atau keterbukaan kinerja pemerintah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang juga Kepala Bagian TI-Humas Kulonprogo, Rudy Widiyatmoko, memaparkan di dalam website resminya (21/08/2013) bahwa memperoleh informasi merupakan Hak Asasi Manusia yang harus diatur dalam fondasi hukum, sehingga masyarakat bisa mengakses informasi secara legal. Oleh karenanya lahirlah Undang-undang KIP Nomor 14 tahun 2008, yang disahkan pada tanggal 30 April 2008 dan mulai berlaku dua tahun kemudian yakni sejak 30 April 2010.

Tidak main-main, dengan pertimbangan adanya respon yang baik serta semangat tinggi dari Bupati dan PPID/PPID Pembantu dalam pelaksanaan UU KIP, Kabupaten Kulonprogo di tahun 2013 ini ditunjuk dan mendapat kepercayaan dari Komisi Informasi DIY sebagai Kabupaten percontohan yang nantinya akan didukung, dibina, dan dipandu dengan harapan penerapan UU KIP ini dapat menumbuhkan partisipasi publik.

“Pemerintah Kabupaten Kulonprogo sudah memiliki SK Bupati yang membentuk PPID dan PPID pembantu sampai ranah Pemerintah Desa, serta Perbup yang mengatur tentang mekanisme layanan informasi, selanjutnya PPID juga sudah berkordinasi dengan PPID pembantu yang berada di seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkup kabupaten guna pengumpulan dan pengklasifikasian informasi, dan yang sedang dilakukan saat ini adalah membuat sub domain PPID di website resmi Pemerintah Kulonprogo, mengingat penggunaan media online sekarang sudah banyak digunakan,” tutur PPID Kabupaten Kulonprogo ini.

Tidak hanya itu, demi memberikan kelancaran layanan informasi, penggunaan media online maupun offline seperti website resmi, majalah Binangun, serta media cetak lainnya, disinergikan dengan pertemuan tatap muka, kelompok, sarasehan, seminar dan sebagainya, agar sosialisasi yang dibangun dapat efektif mensukseskan pencapaian tujuan UU KIP ini. Meskipun demikian, warga desa pun diharapkan mampu proaktif dalam mencari informasi sesuai kebutuhannya masing-masing.

Selama ini problematika masyarakat dalam akses informasi berkutat pada perihal ketidakdukungan pihak pemerintah maupun birokrasi untuk membuka jalan bagi warganya agar dapat memperoleh dan mendayagunakan informasi demi memenuhi kebutuhan mereka. Tapi sebuah sinar positif di sudut Barat daya Yogyakarta, Kabupaten Kulonprogo telah berinisiatif untuk meringankan beban hidup warga desanya lewat program keterbukaan akses informasi di wilayahnya. Sebuah upaya penting yang patut dicontoh oleh kota dan kabupaten di berbagai belahan Indonesia lainnya. *

Sumber: Diolah dari http://ppid.kulonprogokab.go.id

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.