Langkah Mundur Jika LPP Di Bawah Kominfo

Home / Analisa / Kolom / Langkah Mundur Jika LPP Di Bawah Kominfo

Siaran Pers, MediaLink

#Revisi UU Penyiaran

Jakarta, 10 Oktober 2011. Mantan Ketua Pansus RUU Penyiaran Paulus Widiyanto menyatakan, rencana pemerintah untuk menjadikan Lembaga Penyiaran Publik (LPP) berada di bawah Kementerian Komunikasi dan Informasi dalam revisi UU Penyiaran merupakan langkah mundur. “Itu berarti kembali ke cara lama, cara berpikir Orde Baru”, ujarnya di Jakarta.

Pernyataan ini dibuat untuk menanggapi usulan pemerintah dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi I, pemerintah dan tokoh media yang digelar DPR hari ini, Senin, 10 Oktober 2011. Rapat ini terkait dengan rencana membangun sistem penyiaran terpadu antara dua lembaga penyiaran publik, TVRI dan RRI, serta revisi UU Penyiaran.

Lebih lanjut, menurut mantan anggota DPR RI Periode 1999-2004 ini, keinginan menempatkan LPP dibawah Kominfo mengindikasikan bahwa pihak pemerintah sekarang masih berupaya mengendalikan media penyiaran publik sebagai bentuk kontrol penguasa terhadap informasi. “Jelas ini bertabrakan dengan prinsip demokratisasi penyiaran dan hak publik atas informasi,” katanya.  Selain itu, langkah semacam itu sudah ketinggalan dengan perkembangan media sekarang.

“Sebaiknya pemerintah dan DPR ini jangan bicara terlalu teknis, tapi mengabaikan aspek-aspek yang prinsipil. Misalnya, bagaimana LPP ini bisa independen, mengintegrasikan lembaga penyiaran publik lain seperti TV Edukasi yang sudah ada, dan bisa go internasional,” pungkasnya.

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi:

Paulus Widiyanto (0812-9410837)

Ahmad Faisol : (0815-85032900)

###

Siaran Pers ini dikeluarkan oleh Perkumpulan Media Lintas Komunitas (MediaLink) sebagai upaya mengawal proses revisi Undang-Undang Penyiaran yang sedang dilakukan Komisi I DPR RI.

Recommended Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.