Lembaga Penyiaran Publik Perlu Persiapan Memasuki Era Digital

Home / Kegiatan / Media / Lembaga Penyiaran Publik Perlu Persiapan Memasuki Era Digital
By
In Media

Jakarta- Era digitalisasi penyiaran di Indonesia diharapkan dapat menjadi momentum kebangkitan penyiaran di Indonesia. MediaLink melalui diskusi kali ini “Menuju Penyelenggaraan Multipleksing di Era Digital : Siapkah LPP ? ” Rabu, (04/07/2012) membahas seputar kesiapan Lembaga Penyiaran Publik (LPP) yang diharapkan mampu untuk mengakomodasi kepentingan publik.  Hadir dalam diskusi ini Ir Sunarya Ruslan (Dewan Pengawas RRI), Ir Erina Tobing M.Sc (Direktur Teknik TVRI), dan Paulus Paulus Widiyanto (Mantan Ketua Pansus RUU Penyiaran).

Sunarya Ruslan mengungkapkan bahwa tidak ada kesepakatan umum RRI akan switch off analog karena ada pertimbangan penggunaan radio streaming via internet. Menurut Sunarya Ruslan, RRI akan memprioritaskan kota-kota besar di Indonesia untuk proses migrasi radio digital. “Sebelum Digital Audio Broadcast (DAB) dioperasikan di Indonesia, RRI meminta kepada regulator supaya membuat Lisence Area Plan (LAP) untuk DAB secara nasional” tegasnya.

Erina Tobing selaku Direktur Teknik TVRI menyatakan “ TVRI sekarang ini sudah membangun 4 pemancar digital di 4 kota yaitu Jakarta, Surabaya, Bandung, Batam. Pemancar ini masih mengoperasikan analog dan digital”. Beliau menjelaskan bahwa Kominfo menargetkan digitalisasi secara total di Pulau Jawa. Erina Tobing juga menambahkan untuk migrasi dari analog ke digitaliasi penyiaran setidaknya harus mempersiapkan SDM yang mumpuni, konten yang beragam, perubahan struktur organisasi, dan kreatifitas dalam pendanaan sehingga tidak hanya bergantung pada APBN.

Pemaparan dari Paulus Widiyanto menggambarkan arah dualisme kondisi penyiaran di Indonesia. “Sistem penyiaran sekarang akan menuju suatu sistem dualisme, karena pertama, sistem penyiaran tunduk kepada UU penyiaran, sedangkan migrasi ke digital hanya tunduk kepada Peraturan Menteri. Jadi kita menghadapi persoalan regulasi yang tidak tepat. Kebetulan tidak ada insitusi yang menindak apakah itu benar atau tidak”.

Menurut Paulus proses migrasi yang berjalan lebih fokus kepada Lembaga Penyiaran Swasta (LPS). “Sulit memperkuat LPP (Lembaga Penyiaran Publik) jika nyata-nyata digitalisasi justru memperkuat LPS. Peraturan Menteri cenderung mengadopsi kebutuhan LPS, hanya ada beberapa pasal yang menyinggung LPP.  Paulus mengusulkan multipleksing publik tidak hanya TVRI saja. Tegasnya MUX ke publik harus lebih kuat, minimal tiga untuk pihak swasta dan tiga untuk penyiaran publik.

Migrasi penyiaran dari analog ke era digital ini diharapkan dapat mengakomodasi kepentingan publik dalam kemajuan penyiaran di Indonesia. Momentum ini harus diperkuat dengan regulasi yang matang dan kesiapan SDM yang mumpuni demi memperkuat Lembaga Penyiaran Publik dan berorientasi pada kemajuan penyiaran di Indonesia.

(CC) MediaLink

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.