LPP Butuh Aturan Lebih Kuat, Gagasan Dewan Penyiaran Publik Digulirkan

Home / Kegiatan / Media / LPP Butuh Aturan Lebih Kuat, Gagasan Dewan Penyiaran Publik Digulirkan
By
In Media

JAKARTA. Perkumpulan Media Lintas Komunitas (Media Link) melihat bahwa diulur-ulurnya proses pemilihan Dewan Pengawas TVRI sebagai wujud kacaunya pengelolaan lembaga penyiaran publik (LPP). Media Link mendesak agar DPR lebih memperkuat aturan-aturan penyiaran publik dalam revisi Undang-Undang Penyiaran demi memperbaiki LPP ke depan.

“LPP TVRI maupun RRI harus memiliki pengaturan yang kuat dalam undang-undang. Ini untuk menjamin agar pengelolaan LPP lebih profesional dan independen,” ujar Direktur Media Link Ahmad Faisol di Jakarta, Kamis (6/10) dalam serial Diskusi Media Tarik Ulur Revisi UU Penyiaran yang saat itu mengambil topik “Jalan Buntu Dewas TVRI: Ke Mana Arah Lembaga Penyiaran Publik Kita?”. Selama ini, lanjut Faisol, tidak saja pengelolaan LPP yang tidak profesional, alokasi anggaran bagi LPP pun tidak jelas, yakni di bawah kategori “lain-lain”. Akibatnya, performa LPP rendah dan tidak mampu berdiri sejajar dengan Lembaga Penyiaran Swasta (LPS).

Padahal, lanjut Faisol, sebagai lembaga penyiaran publik, TVRI harus mampu mengimbangi gencarnya siaran televisi-televisi swasta yang kerap menomorduakan kepentingan publik. “Justru di sinilah fungsi yang harus diperankan TVRI. Kepentingan publik harus dikedepankan dan itu musti terwujud dalam isi siaran. Jika siarannya tidak berkualitas, tentu sulit bagi TVRI untuk bersaing dengan siaran komersial. Akibatnya, kepentingan publik kembali terkalahkan,” tandas Faisol.

Untuk menuju ke arah perbaikan tersebut, Faisol juga mendesak agar DPR melakukan audit total terhadap LPP TVRI maupun RRI. Tidak saja terkait audit keuangan tapi juga audit kinerja. Ini merupakan langkah penting untuk mengetahui segala keruwetan dalam pengelolaan LPP dan mencari jalan perbaikan yang strategis dan efektif. “Dengan melakukan audit total terhadap LPP, arah perbaikan bisa lebih terang,” ujar Faisol.

Dewan Penyiaran Publik

Sementara itu, mantan Ketua Pansus RUU Penyiaran Paulus Widiyanto mengusulkan agar Dewan Pengawas TVRI dan lembaga penyiaran publik diubah konsepnya menjadi Public Broadcasting Board (PBB) yang bekerja profesional, independen, dan nonpartisan. Usulan ini menanggapi carut-marutnya pemilihan Dewan Pengawas TVRI yang hingga sekarang tak kunjung usai. Seperti diketahui, Komisi I DPR belum berhasil memilih 5 anggota Dewas TVRI, meskipun masa jabatan Dewas TVRI yang lama sudah habis sejak Juni yang lalu.

Menurut Paulus, tugas dan fungsi Dewan Pengawas LPP tidak sama dengan fungsi yang dijalankan Dewan Pengawas sebagaimana dalam sebuah BUMN.  Tugas PBB tersebut meliputi tiga hal. Pertama, menyusun Roadmap Penyiaran di Indonesia dalam 15 tahun atau 25 tahun yang akan datang. Kedua, mendefinisikan dan memberikan nilai-nilai kepublikan terhadap LPP. Ketiga, menyusun semacam buku panduan (guide book) yang berisi hal ihwal terkait Lembaga Penyiaran Publik di Indonesia. “Ini mencakup kaidah, norma, aturan hukum, pelaksanaan dan dinamika perkembangan, program-program yang disiarkan, dan lain-lain,” ujar Paulus. *

Sumber: Siaran Pers MediaLink, 6 Oktober 2011

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.