Mahkamah Diminta Tafsirkan Batas Kepemilikan Media

Home / Peristiwa / Pusat / Mahkamah Diminta Tafsirkan Batas Kepemilikan Media
By
In Pusat

JAKARTA. Koalisi Independen untuk Demokrasi Penyiaran (KIDP) meminta Mahkamah Konstitusi menafsirkan batas penguasaan dan kepemilikan media penyiaran. Hal itu disampaikan dalam pengajuan uji materi Pasal 18 ayat 1 dan Pasal 34 ayat 4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

Dalam pasal 18 ayat 1 disebutkan, pemusatan kepemilikan dan penguasaan lembaga penyiaran swasta oleh satu orang atau satu badan hukum, baik di satu wilayah siaran maupun di beberapa wilayah siaran, dibatasi. Sedangkan dalam pasal 34 ayat 4 disebutkan, izin penyelenggaraan penyiaran dilarang dipindahtangankan ke pihak lain.

“Tafsir tentang pembatasan penguasaan kepemilikan media penyiaran ini ternyata ditafsirkan sepihak oleh pemilik media,” kata kuasa hukum KIDP, Hendrayana, seusai sidang panel di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, kemarin. “Meski dibatasi, satu orang tetap bisa memiliki lebih dari satu media penyiaran.”

Hendrayana mengatakan lebih lanjut, hegemoni kepemilikan media akan menutup peluang beragamnya pemilik media dan terbatasnya konten media itu sendiri.

Selain itu, KIDP melihat ada proses pemindahtanganan kepemilikan media yang dianggap melanggar UU Penyiaran. “Prakteknya, ada beberapa media yang dipindahtangankan begitu saja tanpa diambil alih oleh negara dulu. Seharusnya diambil alih oleh negara dan ditawarkan kembali,” kata Hendrayana, yang juga menjabat Direktur Eksekutif Lembaga Bantuan Hukum Pers.

Dalam sidang pleno kemarin, Mahkamah Konstitusi (MK) menyarankan pemohon memperbaiki dasar permohonan uji materi. Dalam permohonan disebutkan, ketentuan yang diajukan uji materinya bertentangan dengan Undang-Undang Penyiaran. “Kalau bertentangan dengan undang-undang lain, maka persoalannya di MA (Mahkamah Agung), sedangkan MK membahas ketentuan yang bertentangan dengan UUD 1945,” kata ketua majelis hakim Harjono.

Harjono juga menyinggung pengajuan yang sama oleh KIDP. “Dulu kan pernah diajukan dan satu arah (maksud) dengan yang sekarang,” katanya.

Harjono menyarankan agar dasar permohonan disempurnakan lagi, terutama tentang pembatasan penguasaan kepemilikan media penyiaran. “Yang dulu ditolaknya karena dibatasi itu. Nah sekarang dibatasinya seperti apa, silakan petitum disempurnakan lagi agar fokus,” katanya.

Tapi Koordinator KIDP Eko Maryadi mengatakan penafsiran sepihak itu bertentangan dengan UU Penyiaran dan UUD 1945. “Sekaligus melanggar asas penyiaran demokratis yang menjamin keberagaman isi siaran dan keberagaman kepemilikan,” katanya.

KIDP menilai saat ini terjadi penguasaan kepemilikan usaha penyiaran, termasuk penguasaan opini publik, yang berpotensi membatasi dan mengurangi kebebasan warga negara dalam menyatakan pendapat. “Sehingga bertentangan dengan Pasal 28 F dan Pasal 33 UUD 1945,” ujarnya. ISHOMUDDIN | DEDDY S

Sumber: Koran Tempo, 16 November 2011.

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.