Tolak Monopoli Kepemilikan Media, KIDP Ajukan Uji Materi UU Penyiaran ke MK

Home / Kegiatan / Media / Tolak Monopoli Kepemilikan Media, KIDP Ajukan Uji Materi UU Penyiaran ke MK
By
In Media

JAKARTA. Koalisi Independen untuk Demokratisasi Penyiaran (KIDP) pada Selasa, 18 Oktober 2011, mengajukan permohonan Uji Materi atas tafsir Pasal 18 ayat (1), Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 dan uji materi pasal-pasal tersebut terhadap Pasal-pasal 28 D, 28 F dan 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

Upaya hukum KIDP ditempuh menyusul penafsiran sepihak oleh badan hukum/perseorangan terhadap Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (4) UU Penyiaran, demi kepentingan dan keuntungan sekelompok pemodal atau orang tertentu saja. Akibat penafsiran sepihak dua pasal tersebut, telah muncul masalah pemusatan kepemilikan stasiun penyiaran televisi dan radio di tangan segelintir pengusaha; dan praktek jual-beli izin prinsipal penyiaran termasuk frekuensi penyiaran dengan dalih perpindahan atau penjualan saham usaha penyiaran.

KIDP berpendapat, penyiaran adalah suatu usaha yang mempergunakan ranah publik bernama frekuensi yang merupakan sumber daya alam terbatas dan seharusnya dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Namun saat ini terjadi praktek jual-beli frekuensi penyiaran dan pemusatan kepemilikan bisnis penyiaran, termasuk penguasaan opini publik, aset-aset ekonomi penyiaran, yang berpotensi membatasi, mengurangi hak warga negara dalam menyatakan pendapat, memperoleh informasi, dan berekspresi, yang bertentangan dengan tujuan Konstitusi. Berikut contoh dominasi dan pemusatan kepemilikan badan hukum penyiaran:

a. Pemusatan kepemilikan dan penguasaan lembaga penyiaran swasta; pemberian, penjualan dan pengalihan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) dalam kasus PT. Visi Media Asia Tbk yang menguasai PT. Cakrawala Andalas Televisi (ANTV) dan PT. Lativi Media Karya (TVOne) yang terjadi sekitar Februari 2011.

b. Pemusatan kepemilikan dan penguasaan lembaga penyiaran swasta; pemberian, penjualan dan pengalihan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) dalam kasus PT. Elang Mahkota Teknologi (Emtek) Tbk yang menguasai PT. Indosiar Karya Media yang memiliki PT. Indosiar Visual Mandiri (Indosiar) dan menguasai PT. Surya Citra Media Tbk (SCMA) yang memiliki PT. Surya Citra Televisi (SCTV), yang dilakukan sekitar Juni 2011.

c. Pemusatan kepemilikan dan penguasaan lembaga penyiaran swasta; pemberian, penjualan dan pengalihan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) dalam kasus PT. Media Nusantara Citra Tbk yang menguasai/memiliki PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (TPI/MNC TV), PT. Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI) dan PT. Global Informasi Bermutu (Global TV), yang dilakukan sekitar Juni 2007.

d. Badan-badan hukum usaha penyiaran tersebut di atas, menganggap dirinya tidak melakukan pemusatan kepemilikan/penguasaan lembaga penyiaran swasta; pemberian, penjualan dan pengalihan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) yang bertentangan dengan UU Penyiaran, dengan berbagai argumentasi yang cenderung mengakali aturan hukum.

Mengapa Mahkamah Konstitusi (MK)?

Koalisi Independen untuk Demokratisasi Penyiaran (KIDP) percaya Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pelindung konstitusi (the guardian of constitution). Apabila terdapat UU yang berisi atau terbentuk bertentangan dengan konstitusi (inconstitutional), maka MK dapat menganulirnya dengan membatalkan keberadaan UU tersebut secara menyeluruh ataupun per pasalnya.

Sebagai pelindung konstitusi, Mahkamah Konstitusi (MK) juga berhak memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal undang-undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap konstitusionalitas pasal-pasal undang-undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (the sole interpreter of constitution) yang memiliki kekuatan hukum. Sehingga terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multi tafsir dapat dimintakan penafsirannya kepada Mahkamah Konstitusi (MK). KIDP yakin Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan pengujian ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, KIDP yang diwakili 5 (lima) anggotanya yakni AJI Jakarta, Media Link, Yayasan 28, PR2Media Yogyakarta, dan LBH Pers, mengajukan permohonan Uji Materi atau Judicial Review (JR) dan mengharapkan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk :

1. Mengabulkan seluruh permohonan Para Pemohon;

2. Menyatakan tafsir sepihak pelaksanaan Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (4) UU Nomor 32 Tahun 2002 Penyiaran adalah inkonstitusional;

3. Menyatakan Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (4) UU Penyiaran konstitutional sepanjang ditafsirkan sebagai berikut:

a. Pasal 18 ayat (1) UU Penyiaran selain yang tersebut di dalam UU penyiaran. Harus ditafsirkan: “satu badan hukum apapun di tingkat manapun atau perseorangan, tidak boleh memiliki lebih dari 1 (satu) izin penyelenggaraan penyiaran jasa penyiaran televisi, yang berlokasi di 1 (satu) provinsi”;

b. Pasal 34 ayat (4) UU Penyiaran, harus ditafsirkan bahwa segala bentuk pemindahtanganan IPP dan penguasaan/kepemilikan lembaga penyiaran dengan cara dijual, dialihkan kepada badan hukum lain atau perseorangan lain di tingkat manapun bertentangan dengan UU Penyiaran.

4. Memperingatkan seluruh lembaga penyiaran di Indonesia agar menaati peraturan yang berlaku, tidak membuat tafsir Undang Undang yang melanggar hukum, dan menjauhi bisnis penyiaran yang merugikan kepentingan negara dan masyarakat.

5. Meminta pemerintah dan regulator penyiaran agar mengambil tindakan tegas dan adil untuk menghentikan praktek pelanggaran UU Penyiaran dan pemusatan kepemilikan lembaga penyiaran yang melanggar aturan, sebelum menghadapi tuntutan hukum masyarakat.*

Sumber: Siaran Pers KIDP, 18 Oktober 2011

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.