Masyarakat Bisa Akses Dokumen Kontrak Pertambangan

Home / Peristiwa / Daerah / Masyarakat Bisa Akses Dokumen Kontrak Pertambangan
By
In Daerah

SURABAYA – Tenaga ahli Komisi Informasi Publik atau KIP Agus Wijayanto Nugroho menegaskan masyarakat sekarang bisa mengakses dokumen kontrak karya pertambangan di daerahnya.

“Itu sudah dibuktikan dengan sengketa informasi antara Kepala Suku dan Tokoh Masyarakat Adat Suku Sebyar terhadap Ditjen Migas Kementerian ESDM,” katanya kepada ANTARA di Surabaya, Jumat (20/7).

Ia mengemukakan hal itu ketika dikonfirmasi tentang pernyataan yang disampaikan pada pelatihan “Penguatan Pola Komunikasi Lembaga Negara dengan Media Massa” yang digelar JPIP-USAID di Surabaya, 17-18 Juli lalu.

Menurut tenaga ahli KIP asal Madiun, Jatim itu, KIP akhirnya memutus sengketa informasi tentang informasi ganti rugi kontrak karya pertambangan itu dengan pernyataan bahwa informasi ganti rugi itu terbuka.

“KIP menyatakan informasi yang diminta masyarakat itu bersifat terbuka, kecuali dokumen yang menyebutkan tentang lokasi pertambangan yang ditutupi dengan ‘block’ berwarna hitam,” katanya.

Namun, kata Agus yang juga berpengalaman di Ombudsman itu, pernyataan KIP bahwa dokumen itu terbuka, meski ada sebagian yang ditutupi itu menunjukkan masyarakat dapat mengakses dokumen pertambangan yang “tabu” itu.

“Paling tidak, masyarakat menjadi tahu bahwa nilai nominal dari ganti rugi itu dan berapa yang sudah direalisasikan, bahkan masyarakat juga menjadi tahu kapan kontrak karya itu akan habis,” katanya.

Dengan mendapatkan informasi itu, masyarakat akan dapat mengkritisi kontrak karya pertambangan yang terjadi di daerahnya, sehingga masyarakat tidak akan dirugikan dan tidak perlu aksi massa, seperti masyarakat NTT, Papua, dan sebagainya.

“Masyarakat dapat menanyakan realisasi dari informasi ganti rugi kepada pemerintah daerah setempat, lalu masyarakat juga dapat meminta penghentian atau renegosiasi kontrak karya kepada dinas atau kementerian terkait bila mereka merasa dirugikan dengan perpanjangan kontrak itu,” katanya.

Sengketa informasi serupa juga sudah diputus “terbuka” antara Yayasan Pusat Pengembangan Informasi Publik terhadap BP Migas. “Akhirnya, salinan kontrak karya Pemerintah RI dengan PT Chevron Pasific Indonesia dinyatakan terbuka, kecuali informasi tentang lokasi pertambangan,” katanya.

Bentuk sengketa informasi lainnya yang juga sudah diputus “terbuka” oleh KIP antara lain informasi “rekening gendut” antara ICW terhadap Mabes Polri, informasi dana BOS antara ICW dengan Kepala Sekolah SMP dan Dinas Pendidikan DKI Jakarta, dan informasi warkah antara Agus Suseno (Jember) terhadap BPN Jatim.

“Yang jelas, hingga Juni 2012, kami menangani 713 sengketa informasi yakni 103 sengketa diselesaikan melalui mediasi, 50 sengketa diselesaikan melalui ajudikasi, 251 sengketa ditarik (ditolak), 236 sengketa masih proses, dan 73 sengketa belum disikapi,” katanya.

Dalam pelatihan “pola penguatan” itu dihasilkan beberapa kesepakatan, antara lain “updating” website/laman internal lembaga negara untuk diakses media massa, jejaring informasi melalui email, dialog pengenalan isu strategis kelembagaan, lomba-lomba, dan kemitraan untuk penyampaian fakta di lapangan terkait kepentingan publik.

Sumber : www.shnews.co

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.