Media

Press Release dan Kliping.
Home / Media

Sofyan Djalil: Bekerja Sama dengan Masyarakat Sipil itu Harus

Siaran Pers CSO OGP Indonesia Open Government Partnership Summit 2015, Mexico Sofyan Djalil: Bekerja Sama dengan Masyarakat Sipil itu Harus MEXICO CITY—Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Sofyan Djalil mengatakan, Pemerintah Indonesia mengakui kemitraan dengan masyarakat sipil yang menjadi prinsip Open Government Partnership (OGP) merupakan sebuah keharusan. “Bekerja sama dengan organisasi masyarakat sipil itu sebuah keharusan bagi […]

Usulan Kebijakan Sektor Komunikasi dan Informasi untuk Pemerintahan Jokowi-JK

SIARAN PERS KOALISI INDEPENDEN UNTUK DEMOKRATISASI PENYIARAN (KIDP) Jakarta, 3 Oktober 2014 A.     Permasalahan Indonesia telah lama mengalami kesemerawutan regulasi penyiaran dan telekomunikasi. Regulasi dan regulator yang ada telah gagal menjalankan proses demokratisasi komunikasi dan informasi. Contoh kekacauan ini antara lain terdapatnya kartel (pemusatan) kepemilikan yang melanggar peraturan perundang-undangan, lemahnya infrastruktur telekomunikasi, dan selama lima tahun […]

Revisi Undang-Undang Penyiaran Tidak Transparan

Siaran Pers Koalisi Nasional Reformasi Penyiaran Proses penyusunan revisi UU Penyiaran yang tengah dilakukan DPR saat ini dinilai Koalisi Nasional Reformasi Penyiran (KNRP) berjalan dengan tertutup. KNRP menganggap revisi UU Penyiaran terkesan dengan sengaja tidak melibatkan publik dan isinya terkesan sarat dengan kepentingan bisnis. Pernyataan ini disampaikan dalam konferensi pers KNRP di Jakarta, 21 April […]

Tolak Pemusatan Kepemilikan Lembaga Penyiaran

Siaran Pers, Koalisi Independen untuk Demokratisasi Penyiaran (KIDP) Jakarta (23/3/2011). Koalisi Independen untuk Demokratisasi Penyiaran menolak draft revisi UU Penyiaran yang sarat dengan upaya melegalkan konsentrasi kepemilikan. Sikap koalisi ini didasari arah perkembangan rencana revisi Undang-Undang Penyiaran yang belum sejalan dengan semangat demokratisasi penyiaran. Proses revisi undang-undang tersebut memasuki tahap Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan […]

Arah Strategi Pemerintahan Terbuka di Indonesia

SIARAN PERS Diskusi Sanjay Pradhan, Chief Executive Officer Open Government Partnership dengan Perwakilan Pemerintah dan Masyarakat Sipil di Indonesia 20 Juli 2016 JAKARTA –Sanjay Pradhan, Chief Executive Officer Open Government Partnership (OGP) melakukan kunjungan kerjanya ke Indonesia selama 3 hari pada tanggal 18-20 Juli 2016. Kunjungan kerja ini dimaksudkan untuk mengenal lebih jauh mengenai prioritas […]

Negara Harus Berpihak kepada LPP dan LPK

Siaran Pers, Koalisi Independen untuk Demokratisasi Penyiaran (KIDP) Jakarta, 19 Mei 2011. Koalisi Independen untuk Demokratisasi Penyiaran (KIDP) mendorong Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah memberikan pemihakan yang konkret kepada Lembaga Penyiaran Publik (LPP) dan Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK). Di berbagai negara maju, lembaga penyiaran publik –seperti RRI dan TVRI– mendapat dukungan penuh negara, bahkan menjadi identitas nasional […]

SURAT TERBUKA; KOALISI INDEPENDEN UNTUK DEMOKRATISASI PENYIARAN (KIDP) KEPADA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Yang Terhormat, Presiden Republik Indonesia Bapak Soesilo Bambang Yudhoyono di Jakarta Dengan Hormat, Kami yang bertandatangan di bawah ini, Koalisi Independen untuk Demokratisasi Penyiaran (KIDP), anggota masyarakat sipil yang gusar menyaksikan carut-marut dunia penyiaran Indonesia. Dasar keprihatinan kami ialah pasal 52 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran: “Setiap warga negara Indonesia memiliki hak, […]

Kominfo Abai Susun Road Map Dunia Penyiaran

Jakarta, 27 September 2011. Negara harus membangun “road map” dunia penyiaran guna mengatasi carut-marut dunia penyiaran sebagai pelaksanaan dari UU Penyiaran. Usulan ini disampaikan  Anggota Koalisi Independen untuk Demokrasi Penyiaran (KIDP) yang juga Ketua Pansus RUU Penyiaran DPR 1999-2004, Paulus Widiyanto menanggapi proses revisi UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiara. Paulus menyebutkan carut marutnya […]

“Pemilihan Dewas Berlarut-larut, LPP Butuh Aturan Lebih Kuat”

Siaran Pers, Perkumpulan Media Lintas Komunitas (Media Link) JAKARTA, 6 Oktober 2011. Perkumpulan Media Lintas Komunitas (Media Link) melihat bahwa diulur-ulurnya proses pemilihan Dewan Pengawas TVRI sebagai wujud kacaunya pengelolaan lembaga penyiaran publik (LPP). Media Link mendesak agar DPR lebih memperkuat aturan-aturan penyiaran publik dalam revisi Undang-Undang Penyiaran demi memperbaiki LPP ke depan. “LPP TVRI maupun […]

Langkah Mundur Jika LPP Di Bawah Kominfo

Siaran Pers, MediaLink #Revisi UU Penyiaran Jakarta, 10 Oktober 2011. Mantan Ketua Pansus RUU Penyiaran Paulus Widiyanto menyatakan, rencana pemerintah untuk menjadikan Lembaga Penyiaran Publik (LPP) berada di bawah Kementerian Komunikasi dan Informasi dalam revisi UU Penyiaran merupakan langkah mundur. “Itu berarti kembali ke cara lama, cara berpikir Orde Baru”, ujarnya di Jakarta. Pernyataan ini dibuat […]
page 2 of 4
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.