Media

JAKARTA, 16 September 2014. Koalisi Independen untuk Demokratisasi Penyiaran (KIDP) akan mengajukan gugatan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) serta Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. KIDP berpendapat, Kominfo dan KPI lalai dalam menjalankan Undang-Undang Penyiaran terkait pengaturan pembatasan kepemilikan lembaga penyiaran. Salah satu kuasa hukum KIDP Nawawi Bahrudin mengatakan, Pasal 18 Ayat […]

Siaran Pers CSO OGP Indonesia Open Government Partnership Summit 2015, Mexico Sofyan Djalil: Bekerja Sama dengan Masyarakat Sipil itu Harus MEXICO CITY—Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Sofyan Djalil mengatakan, Pemerintah Indonesia mengakui kemitraan dengan masyarakat sipil yang menjadi prinsip Open Government Partnership (OGP) merupakan sebuah keharusan. “Bekerja sama dengan organisasi masyarakat sipil itu sebuah keharusan bagi […]

SIARAN PERS KOALISI INDEPENDEN UNTUK DEMOKRATISASI PENYIARAN (KIDP) Jakarta, 3 Oktober 2014 A.     Permasalahan Indonesia telah lama mengalami kesemerawutan regulasi penyiaran dan telekomunikasi. Regulasi dan regulator yang ada telah gagal menjalankan proses demokratisasi komunikasi dan informasi. Contoh kekacauan ini antara lain terdapatnya kartel (pemusatan) kepemilikan yang melanggar peraturan perundang-undangan, lemahnya infrastruktur telekomunikasi, dan selama lima tahun […]

Siaran Pers Koalisi Nasional Reformasi Penyiaran Proses penyusunan revisi UU Penyiaran yang tengah dilakukan DPR saat ini dinilai Koalisi Nasional Reformasi Penyiran (KNRP) berjalan dengan tertutup. KNRP menganggap revisi UU Penyiaran terkesan dengan sengaja tidak melibatkan publik dan isinya terkesan sarat dengan kepentingan bisnis. Pernyataan ini disampaikan dalam konferensi pers KNRP di Jakarta, 21 April […]

Siaran Pers, Koalisi Independen untuk Demokratisasi Penyiaran (KIDP) Jakarta (23/3/2011). Koalisi Independen untuk Demokratisasi Penyiaran menolak draft revisi UU Penyiaran yang sarat dengan upaya melegalkan konsentrasi kepemilikan. Sikap koalisi ini didasari arah perkembangan rencana revisi Undang-Undang Penyiaran yang belum sejalan dengan semangat demokratisasi penyiaran. Proses revisi undang-undang tersebut memasuki tahap Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan […]

SIARAN PERS Diskusi Sanjay Pradhan, Chief Executive Officer Open Government Partnership dengan Perwakilan Pemerintah dan Masyarakat Sipil di Indonesia 20 Juli 2016 JAKARTA –Sanjay Pradhan, Chief Executive Officer Open Government Partnership (OGP) melakukan kunjungan kerjanya ke Indonesia selama 3 hari pada tanggal 18-20 Juli 2016. Kunjungan kerja ini dimaksudkan untuk mengenal lebih jauh mengenai prioritas […]

Siaran Pers, Koalisi Independen untuk Demokratisasi Penyiaran (KIDP) Jakarta, 19 Mei 2011. Koalisi Independen untuk Demokratisasi Penyiaran (KIDP) mendorong Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah memberikan pemihakan yang konkret kepada Lembaga Penyiaran Publik (LPP) dan Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK). Di berbagai negara maju, lembaga penyiaran publik –seperti RRI dan TVRI– mendapat dukungan penuh negara, bahkan menjadi identitas nasional […]

Yang Terhormat, Presiden Republik Indonesia Bapak Soesilo Bambang Yudhoyono di Jakarta Dengan Hormat, Kami yang bertandatangan di bawah ini, Koalisi Independen untuk Demokratisasi Penyiaran (KIDP), anggota masyarakat sipil yang gusar menyaksikan carut-marut dunia penyiaran Indonesia. Dasar keprihatinan kami ialah pasal 52 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran: “Setiap warga negara Indonesia memiliki hak, […]

Jakarta, 27 September 2011. Negara harus membangun “road map” dunia penyiaran guna mengatasi carut-marut dunia penyiaran sebagai pelaksanaan dari UU Penyiaran. Usulan ini disampaikan  Anggota Koalisi Independen untuk Demokrasi Penyiaran (KIDP) yang juga Ketua Pansus RUU Penyiaran DPR 1999-2004, Paulus Widiyanto menanggapi proses revisi UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiara. Paulus menyebutkan carut marutnya […]

Siaran Pers, Perkumpulan Media Lintas Komunitas (Media Link) JAKARTA, 6 Oktober 2011. Perkumpulan Media Lintas Komunitas (Media Link) melihat bahwa diulur-ulurnya proses pemilihan Dewan Pengawas TVRI sebagai wujud kacaunya pengelolaan lembaga penyiaran publik (LPP). Media Link mendesak agar DPR lebih memperkuat aturan-aturan penyiaran publik dalam revisi Undang-Undang Penyiaran demi memperbaiki LPP ke depan. “LPP TVRI maupun […]