Media

Kamis (29/10) MediaLink bekerja sama dengan CIPG dan Komunikasi FISIP UI menggelar diskusi terbuka dengan tema “Mutu Konten dan ‘kreativitas’ di Sektor TV dan Film: Berbanding lurus atau terbalik? Bertempat di Aula FISIP UI, diskusi ini dihadiri oleh ratusan peserta dari kalangan mahasiswa, akademisi dan praktisi. Hadir sebagai panelis: Ricky Pesik (Wakil Kepala Badan Ekonomi […]

JAKARTA, 16 September 2014. Koalisi Independen untuk Demokratisasi Penyiaran (KIDP) akan mengajukan gugatan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) serta Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. KIDP berpendapat, Kominfo dan KPI lalai dalam menjalankan Undang-Undang Penyiaran terkait pengaturan pembatasan kepemilikan lembaga penyiaran. Salah satu kuasa hukum KIDP Nawawi Bahrudin mengatakan, Pasal 18 Ayat […]

Siaran Pers CSO OGP Indonesia Open Government Partnership Summit 2015, Mexico Sofyan Djalil: Bekerja Sama dengan Masyarakat Sipil itu Harus MEXICO CITY—Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Sofyan Djalil mengatakan, Pemerintah Indonesia mengakui kemitraan dengan masyarakat sipil yang menjadi prinsip Open Government Partnership (OGP) merupakan sebuah keharusan. “Bekerja sama dengan organisasi masyarakat sipil itu sebuah keharusan bagi […]

SIARAN PERS KOALISI INDEPENDEN UNTUK DEMOKRATISASI PENYIARAN (KIDP) Jakarta, 3 Oktober 2014 A.     Permasalahan Indonesia telah lama mengalami kesemerawutan regulasi penyiaran dan telekomunikasi. Regulasi dan regulator yang ada telah gagal menjalankan proses demokratisasi komunikasi dan informasi. Contoh kekacauan ini antara lain terdapatnya kartel (pemusatan) kepemilikan yang melanggar peraturan perundang-undangan, lemahnya infrastruktur telekomunikasi, dan selama lima tahun […]

Siaran Pers Koalisi Nasional Reformasi Penyiaran Proses penyusunan revisi UU Penyiaran yang tengah dilakukan DPR saat ini dinilai Koalisi Nasional Reformasi Penyiran (KNRP) berjalan dengan tertutup. KNRP menganggap revisi UU Penyiaran terkesan dengan sengaja tidak melibatkan publik dan isinya terkesan sarat dengan kepentingan bisnis. Pernyataan ini disampaikan dalam konferensi pers KNRP di Jakarta, 21 April […]

Siaran Pers, Koalisi Independen untuk Demokratisasi Penyiaran (KIDP) Jakarta (23/3/2011). Koalisi Independen untuk Demokratisasi Penyiaran menolak draft revisi UU Penyiaran yang sarat dengan upaya melegalkan konsentrasi kepemilikan. Sikap koalisi ini didasari arah perkembangan rencana revisi Undang-Undang Penyiaran yang belum sejalan dengan semangat demokratisasi penyiaran. Proses revisi undang-undang tersebut memasuki tahap Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan […]

SIARAN PERS Diskusi Sanjay Pradhan, Chief Executive Officer Open Government Partnership dengan Perwakilan Pemerintah dan Masyarakat Sipil di Indonesia 20 Juli 2016 JAKARTA –Sanjay Pradhan, Chief Executive Officer Open Government Partnership (OGP) melakukan kunjungan kerjanya ke Indonesia selama 3 hari pada tanggal 18-20 Juli 2016. Kunjungan kerja ini dimaksudkan untuk mengenal lebih jauh mengenai prioritas […]

Siaran Pers, Koalisi Independen untuk Demokratisasi Penyiaran (KIDP) Jakarta, 19 Mei 2011. Koalisi Independen untuk Demokratisasi Penyiaran (KIDP) mendorong Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah memberikan pemihakan yang konkret kepada Lembaga Penyiaran Publik (LPP) dan Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK). Di berbagai negara maju, lembaga penyiaran publik –seperti RRI dan TVRI– mendapat dukungan penuh negara, bahkan menjadi identitas nasional […]

UU SJSN disahkan 19 Oktober 2004 dan agar SJSN dapat berjalan sebagaimana mestinya dibentuklah BPJS yang bergerak di pelbagai bidang, salah satunya bidang kesehatan. Pada bulan Agustus 2011 pemerintah menerbitkan UU BPJS (UU 24/2011) dan baru setelah itu mulai muncul regulasi level nasional yang lebih rinci mengatur skema PBI-JKN, seperti: a) PP 101/2012 jo PP […]

Yang Terhormat, Presiden Republik Indonesia Bapak Soesilo Bambang Yudhoyono di Jakarta Dengan Hormat, Kami yang bertandatangan di bawah ini, Koalisi Independen untuk Demokratisasi Penyiaran (KIDP), anggota masyarakat sipil yang gusar menyaksikan carut-marut dunia penyiaran Indonesia. Dasar keprihatinan kami ialah pasal 52 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran: “Setiap warga negara Indonesia memiliki hak, […]