Medialink dan Rumah Perubahan Luncurkan Buku, Penyiaran Publik Regulasi dan Implementasi’

Home / Analisa / Medialink dan Rumah Perubahan Luncurkan Buku, Penyiaran Publik Regulasi dan Implementasi’

Jakarta- MediaLink bersama dengan Rumah Perubahan Lembaga Penyiaran Publik (RPLPP) mengadakan acara peluncuran Buku ‘Penyiaran Publik, Regulasi dan Implementasi’ pada Senin (15/2) di Hall Dewan Pers Kebon Sirih Jakarta Pusat. Bukuini merupakan tulisan dari Maduki dan Darmanto, dua aktifis dan penulis yang concern dengan isu Lembaga Penyiaran Publik (LPP). Peluncuran buku ini menghadirkan pembicara Praktisi Penyiaran Retno Intani, Mantan Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Nina Muthmainnah Armando, dan Praktisi Kebjakan Media Paulus Widiyanto. Diskusi dan peluncuran buku ini dipandu secara langsung oleh Direktur MediaLink, Mujtaba Hamdi.

Penulis sekaligus Program Manajer Rumah Perubahan, Darmanto dalam sambutannya menyampaikan secara ringkas sejarah berdirinya Rumah Perubahan. Menurut Darmanto Rumah Perubahan merupakan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) yang bersifat non-profit dan didirikan untuk mendorong percepatan transformasi terwujudnya LPP yang independen, kuat, profesional, dan berstandar internasional. Lembaga ini dibentuk pada tanggal 23 Februari 2013 di Yogyakarta. Para pendiri dan pengelola lembaga ini terdiri dari orang-orang yang memiliki komitmen untuk memajukan demokrasi melalui penguatan Lembaga Penyiaran Publik.

Lebih lanjut Peraih Gelar Master Administrasi Publik Universitas Gadjah Mada tersebut, mengatakan penerbitan buku ini merupakan bagian dari kampanye kepada publik. Sekaligus sebagai masukan bagi DPR dalam menyusun RUU RTRI menjadi Undang-Undang. “Kegiatan kami melakukan kampanye. Misalkan gerakan kami Save TVRI dan RII. Isinya mendorong DPR RI untuk mempercepat proses pembahasan RUU RTRI menjadi undang-undang, penyediaan data mengenai LPP berbasis riset untuk kepentingan advokasi maupun edukasi publik,” kata Darmanto

Masih kata Darmanto, berharap agar buku yang dicetak seribu eksemplar ini bisa menjadi sumber belajar bagi semua pihak. Dengan demikian baik masyarakat maupun anggota legislatif yang akan membahas RUU RTRI memiliki referensi yang sama.  Selain itu, penyusunan buku ini dimaksudkan untuk mengisi kekosongan referensi mengenai penyiaran publik di Indonesia sehingga ke depan diharapkan isu penyiaran publik dapat menjadi materi perkuliahan terutama di jurusan atau program studi ilmu komunikasi di perguruan tinggi di Indonesia. Selama ini, isu penyiaran publik belum banyak dibahas apalagi menjadi mata kuliah tersendiri di perguruan tinggi. Padahal, isu penyiaran publik sebenarnya dapat menjadi mata kuliah tidak hanya di jurusan/prodi ilmu komunikasi, tetapi juga di fakultas hukum, ilmu pemerintahan, ekonomi, dan lainnya.

 

SDM LPP Dinilai Buruk, Mendesak Diperbaiki

Sementara itu, salah satu narasumber, Retno Intani menyambut baik penerbitan buku tersebut. Pasalnya menurut Nina buku tersebut tergolong langka di Indonesia saat ini. Retno yang merupakan Mantan Dewan Pengawas TVRI tersebut banyak menyoroti TVRI sebagai Lembaga Penyiaran Publik. Menurutnya dalam menghadapi perkembangan jaman TVRI masih sangat gamang terhadap perubahan. Kendati demikian ia mengakui jika TVRI saat ini sudah ada perubahan dari masa sebelumnya.

Terutama menurut Retno dalam aspek Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki oleh TVRI. Sayangnya, menurut Retno SDM yang dimiliki TVRI saat ini belum sepenuhnya memahami fungsi TVRI sebagai LPP. Sehingga dia cukup kecewa beberapa waktu lalu TVRI ikut-ikutan televisi swasta berlangganan rating AC Nielsen. Saking buruknya Retno bahkan menilai SDM TVRI saat ini mempunyai nilai 3 hingga 4 dari angka 1 hingga 10. Namun untuk infrastruktur dia menilai TVRI dan RRI sudah baik.

“Kultural SDM perlu digenjot lagi, saya hanya memberi nilai 3-4, sedangkan basis material sudah bagus di angka 7. Karena di masa sekarang ini susah mencari SDM. Susah mencari direksi yang paham LPP. Karena itu perlu ada kajian sendiri apa itu SDM dan partipasi masyarkat,” imbuhnya berapi-api

Hal senada diungkapkan oleh Praktisi Kebjakan Media Paulus Widiyanto. Menurut Paulus SDM yang dimiliki oleh LPP baik TVRI maupun RRI harus diperbaiki. Selain itu TVRI maupun RRI juga harus berbenah. Menurutnya kedua LPP tersebut tidak bisa lagi menggunakan cara konvensional dalam mengejar penonton. Pasalnya di jaman serba canggih ini, LPP harus juga menggunakan cara-cara terkini.

“Jaman IT ini LPP harus mengejar pemirsa, misalkan dengan streaming. Tidak bisa lagi menggunakan cara konvensional. Selain itu LPP harus membuat program untuk anak-anak. Kami bersama dengan Pak Taba (Direktur Medialink) dan Fathuri (Medialink) dialog dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Meminta kanal anak diperjuangkan. Karena itu merupakan hak anak. Untuk itu Perubahan mutlak diperlukan,” tuturnya

Sementara itu Mantan Komisioner KPI Nina Muthmainnah Armando juga menyoroti seputar SDM yang dimiliki oleh TVRI dan RRI. Menurut Nina sebagai LPP, TVRI dan RRI harusnya berfungsi sebagai pelayanan publik. Karena itu menurutnya kedua LPP tersebut tujuan-tujuan non komersial wajib diutamakan. Selain itu para profesonal di dalamnya harus memiliki etos pelayanan publik. Namun kata Nina, sebagai LPP kedua lembaga tersebut tidaklah bebas dari sanksi dari KPI. Sedikitnya dalam kurun waktu tahun 2016 saja TVRI sudah diberikan 10 sanksi. Salah satunya adalah penayangan konten kekerasan pada siang hari. Dalam tayangan itu ditampilkan secara vulgar kekerasan di penjara Guantanamo.

“Secara aturan tayangan ini harusnya tidak terjadi. Apalagi hal itu ditayangkan bulat-bulat pada siang hari. Yang itu bisa diakses oleh anak-anak. Ini sangat disayangkan,” jelas Nina.

Lebih lanjut Dosen Universitas Indonesia tersebut menambahkan LPP haruslah menampilkan isi siaran yang mencerdaskan publik yang tidak tergantung pada rating, iklan dan sponsor. Selain itu LPP haruslah independen, netral dan kritis. LPP juga harusnya menjadi trendsetter bagi LP-LP lain saat peristiwa besar. “Ironisnya saat peristiwa Bom di Thamrin, TVRI menjadi salah satu Televisi yang mendapatkan teguran dari KPI karena menyampaikan informasi yang tidak akurat. Yang menyebutkan ada tiga bom lain yang meledak. Ini kan sangat miris,” sesalnya.

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.