MediaLink Dorong Keterbukaan Informasi JKN Melalui Kolaborasi Masyarakat-Pemerintah

Home / Kegiatan / MediaLink Dorong Keterbukaan Informasi JKN Melalui Kolaborasi Masyarakat-Pemerintah

MediaLink – Jaminan Kesehatan Nasional merupakan program asuransi kesehatan sosial pemerintah yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah. Sistem ini telah berjalan sejak Januari 2014. Namun masih banyak tantangan dan kendala dalam penerapan sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) ini di masyarakat.

Oleh sebab itu, perkumpulan MediaLink membuat program Penguatan Kolaborasi Sipil Pemerintah Berbabsis Keterbukaan infirmasi dalam JKN PBI. Program ini merupakan lanjutan dari Program “Advokasi Kebijakan dan Pengembangan Model Open Data dan Akses Informasi JKN untuk Peningkatan Akses Masyarakat Tidak Mampu pada Layanan JKN” yang dimulai Desember 2014 secara resmi telah dituntaskan pada April 2016.

Direktur Eksekutif Medialink, Mujtaba Hamdi, menyatakan fokus MediaLink saat ini adalah keterbukaan data Jaminan Kesehatan Nasional Penerima Bantuan Iuran (JKN-PBI) dan Keterbukaan informasi pelayanan JKN.

Penerima Bantuan Iuran (PBI) adalah peserta Jaminan Kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sebagaimana diamanatkan UU SJSN yang iurannya dibayari Pemerintah sebagai peserta program Jaminan Kesehatan. Peserta PBI adalah fakir miskin yang ditetapkan oleh Pemerintah dan diatur melalui Peraturan Pemerintah.

” Program ini setidaknya melahirkan hasil nyata yang dirasakan oleh warga di daerah sasarn proram. Di antaranya adalah 230 warga dimasukkan sebagai peserta JKN-PBI dari usulan 2.700 warga di Jakarta.

Mujtaba menambahkan, dalam program tersebut  sebanyak 278 orang telah dijamin sebagai peserta jaminan kesehatan melalui skema JKN-PBI dan Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin (JKMM) di Sidoarjo.

“Selain itu, proses pendataan partisipati degan memanfaatkan ICT di Wonosobo di terima oleh pemerintah sidoarjo (via dinkes sosial dan DPRD) sebagi dasar pendataan kabupaten terhadapa kelompok JKN-PBI” ungkap Mujtaba

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.