Membedah Dunia Periklanan dalam Negeri

Home / Kegiatan / Media / Membedah Dunia Periklanan dalam Negeri
By
In Media

Jakarta – Diskusi terbatas di Bumbu Desa (15/05) yang diikuti oleh beberapa lembaga diantara dari TIFA, ATVSI, Jaringan Radio Komunitas Indonesia dan MediaLink kali ini membahas seputar dunia periklanan. Turut hadir dalam diskusi tersebut Paulus Widiyanto, mantan Panja RUU Penyiaran yang saat ini juga masih aktif di beberapa lembaga. Diskusi ini diawali dengan pemaparan dari Paulus yang salah satunya tentang tidak adanya regulasi iklan yang memiliki pesan terselubung. Hal ini menurutnya patutu disayangkan, karena seharusnya situasi yang seperti ini lazimnya terdapat undang-undang yang mengaturnya.

Sayangnya sampai saat ini Indonesia belum memiliki aturan perundang-undangan yang demikian. Sehingga potensi untuk melakukan hal-hal seperti itu sangat terbuka lebar di media-media Indonesia. Paulus dalam pemaparannya ini juga menyampaikan bahwa iklan politik dalam suvey yang dilakukan oleh AC Nielsen pernah lebih tinggi frekuensinya dariada iklan lainnya di televisi. Melihat kondisi yang seperti ini, sehingga menurutnya ke depan perlu ada aturan perundang-undangan yang jelas tentang dunia periklanan, khususnya yang terkait dengan iklan politik.

Sementara itu Adjie Suratmadji, perwakilan ATVSI, dalam diskusi tersebut memaparkan bahwa sebenarnya harga iklan politik lebih tinggi daripada iklan pada umumnya. Akan tetapi animo dari orang-orang yang berkepentingan dengan iklan politik masih tetap tinggi di media-media, khususnya media elektronik.

Lebih lanjut, Paulus juga prihatin dengan kondisi dunia periklanan di Indonesia yang menurutnya masih belum maksimal. Dia mencontohkan waktu penayangan dan pembedaan iklan layanan masyarakat sampai saat ini juga masih belum mempunyai kejelasan aturan. Sehingga seringkali kita lihat iklan-iklan layanan masyarakat disusupi pesan-pesan terselubung yang mana itu seharusnya tidak boleh muncul dalam penayangan. Menanggapi hal ini Ahmad Faishol, direktur MediaLink, mengatakan jika salah satu tujuan dari adanya diskusi ini adalah untuk mengidentifikasi ruang lingkup Undang-Undang Penyiaran.

Tidak kalah menarik adalah pemaparan dari Adjie tentang belanja iklan yang nilainya sangat fantastis. Di mana pada tahun 2011 total belanja iklan mencapai Rp 44 triliun dengan nett Rp 12 triliun dan pada tahun 2012 menghasilkan transaksi sebesar Rp 45-50 triliun dengan nett sebesar Rp 14 triliun. Tidak jauh berbeda dengan saran yang disampaikan oleh Paulus, Adjie dalam hal ini juga menyarankan bahwa sebaiknya dunia periklanan di Indonesia mempunya lembaga pengawas tersendiri. Ini dimaksudkan agar jalannya dunia periklanan di Indonesia dari hari ke hari bisa lebih baik.

 

Meningkatnya Pelanggaran Periklanan

Sementara dalam pemaparan Hary Margono, Ketua Hukum dan Perundang-Undangan Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (P3I), menyampaikan pendapatnya tentang perlunya redefinisi akan dunia periklanan. Ini dikarenakan dunia periklanan dari hari ke hari terus mengalami perkembangan yang signifikan, mulai dari iklan perusahaan sampai perseorangan. Pun juga dengan produk yang diiklankan, tidak lagi hanya berpatokan pada benda-benda fisik semata tetapi sudah merambah juga pada gagasan.

Sama seperti apa yang disampaikan oleh Adjie, dalam catatan Harypun, belanja iklan dari tahun ke tahun cenderung mengalami peningkatan yang signifikan. Akan tetapi peningkatan belanja iklan ini sayangnya berbanding terbalik dengan kasus pelanggaran yang terjadi. Menurut Hary, pada tahun 2000 sampai 2002 terjadi 28 kasus pelanggaran, pada tahun 2003 sampai 2005 terjadi 58 kasus pelanggaran, tahun 2006 sampai 2008 mengalami lonjakan yang cukup tinggi menjadi 255 kasus, dan pada tahun 2009 sampai 2011 terjadi 320 kasus.

Dalam pengamatan P3I bentuk-bentuk pelanggaran tersebut bervariasi. Mulai dari penggunaan kalimat-kalimat superlatif, pernyataan “selama persediaan masih ada,” penggunaan ahli-ahli kesehatan dan semacamnya, dan masih banyak lagi.

Dari bentuk-bentuk pelanggaran yang seperti ini, maka Harry selaku perwakilan dari P3I mengusulkan adanya ruang lingkup (pembatasan) yang jelas tentang dunia periklanan. Selain itu ia juga mengharapkan adanya sanksi yang tegas bagi pelaku pelanggaran. Ini dimaksudkan karena selama ini ia melihat lemahnya penerapan sanksi menjadi salah penyebab munculnya banyak pelanggaran.

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.