Mencari Format Ideal KIP Jilid II

Home / Kegiatan / Akses Informasi / Mencari Format Ideal KIP Jilid II

Pemilihan Komisioner Komisi Informasi Pusat periode ke-dua akan dirampungkan dalam empat bulan kedepan. Banyak hal yang penting menjadi catatan dalam memilih komisioner Komisi Informasi untuk membawa perubahan menuju masyarakat terbuka.  Kali ini, MediaLink mengadakan diskusi yang bertempat di Bumbu Desa Cikini (26/03/2013) dengan tema “MENCARI FORMAT IDEAL KIP JILID II”. Paulus Widianto (Koalisi FOINI) dan Amirudin Suprawoto (Wakil Ketua Pansel KIP 2013-2017) memaparkan sejumlah model yang harus dimiliki para komisioner kedepan.

Suprawoto menjelaskan masyarakat diharapkan terlibat dalam proses pemilihan calon komisioner. Masyarakat dapat terlibat dengan memberikan masukan terkait rekam jejak para calon anggota KIP untuk memperketat dalam menyeleksi para calon komisioner.

Menambahkan Paulus Widiyanto (Koalisi FOINI) menegaskan bahwa komisi informasi harus diisi dengan pribadi yang negarawan dan wise man. Tidak hanya memahami tentang hukum yang bersifat prosedural namun juga mampu memahami dan menyentuh kebijakan publik.

Standar moral penting untuk menjadi pertimbangan yang cukup besar dalam pemilihan komisioner. Paulus menyatakan hal ini karena diperlukannya pribadi yang bijak dan memiliki kemampuan mediasi dengan baik. Nantinya para komisioner akan berhadapan dengan masyarakat dan badan publik.

Ketersediaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik diharapkan dengan kemampuan para komisioner yang mampu mendorong terwujudnya keterbukaan informasi di tiap badan publik. Para komisioner harus mampu mendorong badan publik membuka informasi dengan sadar dan apa adanya tanpa adanya intervensi dari pihak luar.Masalah pemerataan keterbukaan informasi juga harus menjadi perhatian KIP kedepan. Saat ini, keterbukaan informasi belum merata di daerah dengan faktanya setidaknya masih ada 12 provinsi di Indonesia yang belum memiiliki Komisi Informasi.

Para Komisioner KIP kedepan harus mampu berkomitmen untuk memiliki kapabilitas dan integritas yang dapat mendorong keterbukaan informasi publik untuk isu-isu yang lebih substansif. Untuk itu, Komisi Informasi harus mempertimbangkan 3 hal dalam proses seleksi diantaranya faktor kesinambungan kelembagaan, keberadaan komisioner yang berlatar belakang hukum dan keberadaan komisioner yang memiliki kepedulian terhadap kebijakan publik.

Sumber : (Cc) Medialink

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.