Menentang Dominasi Kepemilikan

Home / Analisa / Diskusi & Wawancara / Menentang Dominasi Kepemilikan

Paulus WidiyantoSalah satu poin krusial dalam masalah penyiaran adalah adanya pemusatan kepemilikan media di tangan segelintir pengusaha.

Terkait kepemilikan media, sebenarnya sudah diatur secara tegas dalam Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Dalam Pasal 18 ayat 1, secara lugas UU ini menyebutkan bahwa “Pemusatan kepemilikan dan penguasaan lembaga penyiaran swasta oleh satu orang atau satu badan hukum, baik di satu wilayah siar maupun beberapa wilayah siar, dibatasi”. Pada level regulasi aplikatif, keberadaan pasal ini pun kemudian diperkuat dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor  50 tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta yang juga secara tegas menyebutkan tentang pembatasan kepemilikan dan pen­guasaan atas jasa penyiaran radio dan televisi.

Bila seperti itu, lantas mengapa kepemilikan media yang terkonsentrasi di tangan beberapa pengusaha bermodal tebal masih juga terjadi? Konsentrasi kepemilikan media ini bisa terjadi dalam bentuk monopoli penuh, konglomerasi atau pun kepemilikan silang.

Paulus Widyanto memberi analisa terkait kasus ini. Menurut mantan Ketua Pansus RUU Penyiaran DPR 1999-2004, kondisi ini tercipta sebagai akibat dari adanya sengkarut sistem penyiaran nasional. Kondisi ini juga diperparah dengan tidak adanya inisitaif pemerintah,–dalam hal ini Kementrian Informasi dan Komunikasi—untuk tidak menyusun roadmap sistem penyiaran sebagai pelaksanaan UU yang ada.

“Roadmap ini paling tidak mencakup pengaturan infrastruktur, konten teknologi dan manajemen. Pemerintah melakukan pembiaran terhadap proses merger dan akuisisi lembaga penyiaran swasta, yang memungkinkan monopoli pengusaha besar,” jelas Paulus Widyanto dalam sebuah diskusi yang di Perkumpulan MediaLink.

Lebih jauh Paulus menjelaskan bahwa seharusnya pemerintah memiliki aturan yang komprehensif terkait regulasi pengaturan penyiaran yang menggunakan ranah publik (public domain) dengan menjalankan prinsip-prinsip keragaman kepemilikan (diversity of ownership), keragaman isi (diversity of ownership), dan kebergaman pendapat (diversity of voice). “Seharusnya negara memiliki kebijakan yang komprehensif menyangkut pemanfaatan frekuensi publik untuk kepentingan nasional,” tambahnya.

Pandangan senada juga dilontarkan oleh Staf Ahli Menteri Komunikasi dan Informatika bidang Komunikasi dan Media Massa Henry Subiakto yang juga hadir dalam diskusi tersebut. Menurut Henry pemerintah memang membutuhkan penyusunan roadmap penyiaran, karena fakta di lapangan menunjukan indikasi banyaknya aplikasi penyiaran yang disetujui oleh pemerintah atas rekomendasi Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di berbagai daerah. Parahnya, pemberian aplikasi ini juga tanpa memperhatikan kemampuan daerah tersebut (economy capacity), serta semakin kacaunya  jaringan frekuensi yang ada (crowded).

Maka akibatnya, lanjut Henry, tak jarang untuk mensiasatinya pemerintah mengambil frekuensi sekunder di mana Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) mengambil frekuensi publik. “Kondisi seperti ini banyak terjadi di berbagai daerah,” kata Henry yang juga staf pengajar di Universitas Brawijaya tersebut.

Sementara itu di lain pihak, Koalisi Independen Demokratisasi Penyiaran (KIDP) juga menyesalkan tidak adanya pengaturan dan roadmap yang tegas terkait penyiaran  nasional. Terkait dominasi kepemilikan media penyiaran, KIDP menentang penuh tindakan tersebut dan menyebutnya sebagai tindakan yang melanggar Konstitusi.

Oleh sebab itu, beberapa waktu lalu KIDP mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait adanya penafsiran sepihak oleh badan hukum/perseorangan terhadap Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (4) UU Penyiaran. Penafsiran sepihak itu menjadi pembenaran bagi sekelompok pemodal atau orang tertentu saja untuk melakukan pemusatan kepemilikan lembaga penyiaran, jual-beli izin prinsipal penyiaran termasuk frekuensi penyiaran dengan dalih perpindahan atau penjualan saham usaha penyiaran.

Menurut Kordinator KIDP, Eko Maryadi, praktik-praktik seperti itu sudah sangat merugikan publik, karena hilangnya hak warga negara dalam menyatakan pendapat, memperoleh informasi, dan hak berekspresi.
Eko memberi fakta jelas terjadinya pemusatan kepemilikan atau pun jual beli ijin prinsipal dalam dunia penyiaran nasional. Pertama, pemberian, penjualan, dan pengalihan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) dalam kasus PT. Visi Media Asia Tbk yang menguasai PT. Cakrawala Andalas Televisi (ANTV) dan PT. Lativi Media Karya (TVOne) yang terjadi sekitar Februari 2011.

Kedua, pemberian, penjualan dan pengalihan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) dalam kasus PT. Elang Mahkota Teknologi (Emtek) Tbk yang menguasai PT. Indosiar Karya Media yang memiliki PT. Indosiar Visual Mandiri (Indosiar) dan menguasai PT. Surya Citra Media Tbk (SCMA) yang memiliki PT. Surya Citra Televisi (SCTV), yang dilakukan sekitar Juni 2011.  Ketiga, pemberian, penjualan dan pengalihan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) dalam kasus PT. Media Nusantara Citra Tbk yang menguasai/memiliki PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (TPI/MNC TV), PT. Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI) dan PT. Global Informasi Bermutu (Global TV), yang dilakukan sekitar Juni 2007.

Bila gejala tersebut dibiarkan, maka akan semakin banyak praktik sejenis yang akan terjadi dalam penyiaran nasional. Oleh sebab itu, KIDP melihat agar MK segera membatalkan keberadaan UU Penyiaran baik secara utuh maupun per pasalnya jika bertentangan dengan konstitusi.

Langkah Awal: Revisi

Bila seperti itu kondisinya, bagaimana mengurai carut marut dunia penyiaran nasional? Menurut Henry Subiakto, pemerintah harus melakukan revisi terhadap UU Penyiaran dan sekaligus membuat roadmap dunia penyiaran sehingga ada pengawasan terhadap jalannya prinsip diversity of content, diversity of infrastructure dan diversity of management.

Henry melihat pengawasan terhadap ketiga prinsip tersebut sangat penting karena ke depan sistem penyiaran nasional akan menggunakan teknologi. Sistem Induk Jaringan (SIJ) yang sentralistik. Kondisi tersebut jelas sangat tidak menguntungkan perkembangan ekonomi, politik dan budaya daerah, terlebih bagi wilayah yang minim infrastrukturnya.

Selain akan diterapkannya sistem Induk Jaringan, dalam sistem penyiaran nasional juga akan diubah dengan menggunakan digitalisasi sehingga akan terjadi migrasi dari penyiaran analog ke sistem digital. Perubahan dari sistem analog ke sistem digital, tentu akan membawa implikasi sendiri bagi masyarakat baik itu implikasi ekonomi maupun implikasi akses jaringan.

Henry SubiaktoBaik Paulus Widyanto atau pun Henry Subiakto sepakat, dalam hal ini pemerintah harus melakukan pengaturan yang tegas dan jelas terkait lembaga penyiaran. Menurut keduanya, pemerintah harus membuat batasan yang jelas antara lembaga penyiaran yang “Free to Air” dan lembaga penyiaran yang “Pay TV”.

Lembaga penyiaran Free to Air harus memberikan porsi yang besar bagi program-program edukasi publik, dari pada program-program yang bersifat personal interest. “Untuk hal ini, kita harus mendorong pembagian prosentasenya, sehingga kepentingan benar-benar terjaga,” ujar Henry.

Selain melakukan revisi terhadap UU Penyiaran dan menyusun roadmap dunia penyiaran, KIDP juga memandang Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bisa memperjuangkan aspirasi masyarakat. Jangan sampai kepentingan publik dikalahkan oleh kepentingan sekelompok pengusaha yang hanya berorientasi pada kepentingan ekonomi dan politik semata.

Untuk itu, KIDP meminta DPR mewaspadai upaya pihak-pihak tertentu yang ingin menguasai dunia penyiaran Indonesia secara tidak demokratis dan melanggar aturan perundangan. Selain itu, KIDP juga meminta kepada DPR untuk menyusun visi legislasi yang adil, demokratis dan memperjuangkan kepentingan publik.

“Kita siap mengawal dan mendorong upaya revisi UU Penyiaran, dan bekerja sama dengan DPR yang memiliki visi legislasi yang adil, demokratis,” ujar Eko Maryadi.***

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.