Menyoal Hasil Kerja Panitia Seleksi Direksi PDAM Tirta Pakuan

Home / Peristiwa / Daerah / Menyoal Hasil Kerja Panitia Seleksi Direksi PDAM Tirta Pakuan
By
In Daerah

BOGORKeterbukaan Informasi Publik menjadi keharusan, termasuk soal transparansi mengenai hasil kerja Panitia Seleksi (Pansel) Direksi PDAM Tirta Pakuan. Masyarakat memiliki hak untuk mengetahui dan mendapatkan transparansi mengenai hasil kerja Panitia Seleksi (Pansel) Direksi PDAM Tirta Pakuan dan dokumen persyaratan para calon direksi dalam bentuk salinan resmi.

Hal ini diutarakan Direktur Eksekutif LBH Keadilan Bogor Raya Sugeng Teguh Santoso, SH dalam siaran pers, Selasa (7/1/2013).

“Setiap warga negara berhak untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik itu,” paparnya

Guna mewujudkan transparansi pemerintahan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, mendorong LBH Keadilan Bogor Raya telah melayangkan surat kepada Walikota Bogor, Fiani Budiarto, terkait permohonan salinan resmi hasil kerja Pansel Direksi PDAM Tirta Pakuan beserta Dokumen persyaratan para calon direksi,” terangnya.

Surat No.026/LBH-KBR/XII/2012 perihal tersebut telah disampaikan kepada Walikota Bogor pada 26 Desember 2012 lalu. “Tembusan surat itu juga sudah diayangkan kepada Kepala Bagian Hukum Setda Kota Bogor dan DPRD Kota Bogor,” jelasnya.

LBH Keadilan Bogor Raya, lanjutnya, mendorong pelaksanaan keterbukaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik secara maksimal.

“LBH Keadilan Bogor Raya akan mengirimkan somasi kepada Walikota Bogor apabila dalam waktu 7 hari tidak memberikan salinan resmi hasil kerja Pansel Direksi PDAM Tirta Pakuan dan dokumen persyaratan para calon direksi,” papar Sugeng Teguh Santoso.

Sebab, katanya, masyarakat memiliki hak Untuk Mendapatkan Transparansi Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Untuk Menciptakan Penyelenggaraan Negara yang baik. Menurutnya keterbukaan adalah suatu sikap dan perilaku terbuka  yang merupakan perwujudan sikap jujur dan bertanggung jawab dalam berbangsa dan bernegara.

“Keterbukaan merupakan suatu impian yang menjadi modal terciptanya pemerintahan yang baik, sehingga mengenai keterbukaan tersebut diatur oleh negara Indonesia dalam suatu bentuk peraturan yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,” pungkasnya.

Sumber : www.beritabogor.com

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.