Model Bisnis TV Lokal Perlu Road Map yang Jelas

Home / Kegiatan / Media / Model Bisnis TV Lokal Perlu Road Map yang Jelas
By
In Media

Jakarta- Rencana yang dikeluarkan Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dalam sistem digital memuat adanya pemisahan pengelola infrastruktur yang dilaksanakan LPPM dan lembaga penyelenggara program siaran (LPPS), meskipun LPPM dan LPPS masih ada peluang untuk afiliasi dengan persyaratan tertentu. Hal ini tentu akan berimplikasi terhadap model bisnis TV Lokal. Diskusi Media kali ini yang diselenggarakan di Cikini (26/07/2012) membahas seputar model bisnis penyiaran dalam era digital. Turut hadir sebagai pembicara Jimmy Silalahi (ATVLI),  Helmi Fauzi (Anggota Komisi I DPR RI), Paulus Widiyanto (KIDP), dan Ade Armando (akademisi).

Jimmy Silalahi dalam pemaparannya mengungkapkan bahwa digitalisasi penyiaran yang sedang diselenggarakan ini terkesan tanpa aturan main yang jelas dan matang. “Dokumen seleksi sudah diterima per tanggal  5 Juni 2012, dari dokumen tersebut kami memastikan wacana tentang digital ini sudah berlangsung sekitar delapan tahun namun dokumen yang kami terima tidak mencerminkan adanya proses sosialisasi dari kurun waktu tersebut akan digitalisasi penyiaran ini”.

Dari pihak ATVLI sudah menentukan sikap dengan terus berlangsungnya migrasi siaran digital. “Yang kami inginkan stop saja proses seleksi ini, kemudian kita duduk bersama-sama untuk memformulasikan cara bersama dalam proses digitalisasi untuk kepentingan bersama. Jangan sampai ini jadi proyek sepihak” papar Jimmy.

Selanjutnya Paulus Widiyanto menyatakan Permen Kominfo No. 22/2011 tentang Migrasi Siaran Digital akan memicu masalah dikemudian hari tentang model penyiaran di era digital. Keputusan migrasi siaran digital yang ditetapkan Kominfo ini terkesan tidak dirancang secara matang.“Pertarungan kelas ini tidak seimbang antara kelas yang layak dan kelas berat” tegasnya.

Pandangan akademisi dari Ade Armando menjelaskan bahwa sebaiknya perlu diadakan penataan aturan main yang jelas dan seimbang untuk membentuk road map yang jelas digitalisasi penyiaran nantinya. “Supaya fair tunda, agar peraturannya lebih siap dan jelas. Pertama, rapikan dulu peraturan TV Analognya sehingga akan jelas keliatan model penyiaran kita seperti apa baru pengadopsian teknologi yang baru” katanya.

Helmi Fauzi selaku Anggota Komisi I RI menegaskan bahwa sikap DPR sudah cukup jelas dalam migrasi siaran digital ini. “Ketika Permen no 22/2011 keluar ketika kami sedang melakukan revisi UU Penyiaran”. Menurut Helmy, DPR sudah mengusulkan Peraturan Menteri no 22/2011 diterbitkan setelah revisi UU Penyiaran selesai. Dalam hal ini Helmy juga menyatakan bahwa koordinasi Kemenkominfo dengan DPR tidak berlangsung dengan baik.

Dalam kesempatan yang sama Helmy menuturkan bahwa perlu penundaan pelaksanaan digitalisasi penyiaran untuk menentukan arah yang jelas wajah penyiaran kedepan. Pandangan Helmy menegaskan bahwa proses digitalisasi ini dapat berjalan ketika revisi UU Penyiaran sudah rampung. Helmy juga menambahkan pola yang terjadi dalam migrasi digital ini memperlihatkan pola yang tidak sehat “ Melalui munculnya permen ini membuka peluang terjadinya oligarki media. DPR RI tidak merestui aset-aset terbatas ini dikuasai oleh beberapa aktor” paparnya.

Melalui diskusi kali ini muncul pandangan dalam nada yang sama untuk mempersiapkan secara matang arah penyiaran saat ini untuk memastikan pola bisnis dan pola teknologi pasca digitalisasi penyiaran. “Kenapa harus ditunda, karena dalam permen ini model bisnisnya tidak jelas seperti contoh model LPPPS ini siapa yang mengatur” papar Helmy.

(Cc) MediaLink

 

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.