Negara Harus Berpihak kepada LPP dan LPK

Home / Analisa / Kolom / Negara Harus Berpihak kepada LPP dan LPK

Siaran Pers, Koalisi Independen untuk Demokratisasi Penyiaran (KIDP)

Jakarta, 19 Mei 2011. Koalisi Independen untuk Demokratisasi Penyiaran (KIDP) mendorong Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah memberikan pemihakan yang konkret kepada Lembaga Penyiaran Publik (LPP) dan Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK). Di berbagai negara maju, lembaga penyiaran publik –seperti RRI dan TVRI– mendapat dukungan penuh negara, bahkan menjadi identitas nasional bangsa tersebut. Contohnya, British Broadcasting Corporation (BBC), Radio-TV Australia (ABC), Radio dan Televisi Swedia, atau NHK Jepang. 

Ironisnya di Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik (LPK) seperti RRI dan TVRI cenderung diabaikan dan dikalahkan oleh Lembaga Penyiaran Swasta (LPS). RRI-TVRI “dipaksa” berhadapan dengan lembaga penyiaran swasta dengan dukungan Asosiasi Televisi Swasta Nasional Indonesia (ATVSI) dan Persatuan Radio Siaran Swasta Niaga Indonesia (PRSSNI) yang memiliki sumber daya kapital, teknologi, dan penetrasi politik yang sangat kuat.

Tiadanya komitmen negara membuat RRI dan TVRI terseok-seok dililit berbagai masalah keuangan, kelembagaan, hingga kualitas siaran yang parah. Siaran RRI-TVRI cenderung ditinggalkan publik karena dianggap gagal bersaing dengan penyiaran swasta nasional yang sudah menjadi konglomerasi media.

Kondisi mencemaskan juga menimpa Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK). Tiadanya alokasi frekuensi bagi penyiaran komunitas dan prosedur izin stasiun yang rumit dan diskriminatif, membuat LPK tersisih, bahkan hampir hilang dari udara. Padahal merunut sejarah, lembaga penyiaran komunitas merupakan cikal bakal Radio Republik Indonesia (RRI) yang berjasa menyiarkan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 agustus 1945 ke se-antero negeri.

Pernyataan Sikap KIDP

Koalisi Independen untuk Demokrasi Penyiaran (KIDP) menilai, kondisi dunia penyiaran Indonesia dewasa ini tidak adil, tidak sehat, dan tidak mencerminkan keinginan rakyat Indonesia tentang media nasional yang independen, cerdas, dan ramah terhadap publik. Koordinator KIDP, Eko Maryadi mengatakan, kepentingan publik dan negara dikalahkan oleh kekuatan kapital yang massif dan cenderung tak terkontrol. Jika dibiarkan ini akan merusak pilar-pilar demokrasi dan kebebasan media yang baru seumur jagung.

KIDP menegaskan negara harus bertanggung jawab atas buruknya kondisi Lembaga Penyiaran Publik (LPP) dan tersingkirnya Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK) dari kehidupan penyiaran Indonesia. Frekuensi penyiaran, sebagaimana sumber daya alam seperti air, udara, tanah, harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan negara dan rakyatnya. Bukan hanya dinikmati kalangan tertentu yang memiliki akses politik dan finansial.

Eko Maryadi berpendapat, harus ada perombakan besar-besaran Lembaga Penyiaran Publik –RRI/TVRI– meliputi aspek filosofi, kelembagaan, sistem kepegawaian, pengawasan anggaran dan peralatan, penggunaan teknologi, sampai peningkatan kualitas isi siaran, dan alokasi sumber daya manusia secara profesional. RRI-TVRI seharusnya menjadi lembaga penyiaran negara yang independen, memiliki perspektif publik yang kuat, dikelola secara transparan dan profesional, alat pemersatu kemajemukan bangsa dan menunjukkan karakter bangsa Indonesia di dalam maupun luar negeri.

Terkait revisi UU Penyiaran, KIDP mendesak pemerintah dan DPR agar memasukkan pasal-pasal baru yang memperkuat dan menunjukkan keberpihakan konkret kepada Lembaga Penyiaran Publik (LPP) dan Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK). Perhatian negara terhadap LPP dan LPK dimaksukan sebagai penyeimbang terhadap Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) yang cenderung mengutamakan keuntungan bisnis semata dan mengabaikan kepentingan publik lebih luas.

Khusus terhadap keberadaan LPK, “Kami meminta dalam UU Penyiaran yang baru, ada klausul yang mengatur secara jelas alokasi frekuensi untuk lembaga penyiaran komunitas dan (frekuensi) itu tidak boleh diganggu gugat pihak manapun, baik oleh pihak pemerintah maupun swasta”, ujar Eko Maryadi, Koordinator KIDP.

Selama ini lembaga penyiaran publik dan komunitas mendapat alokasi frekuensi yang minim. Padahal, frekuensi publik seyogyanya dimanfaatkan untuk kepentingan publik. Lembaga Penyiaran Publik dan Komunitas merupakan media penyiaran yang dapat menjadi representasi dan menyuarakan kepentingan publik.

Atas nama Koalisi Independen untuk Demokrasi Penyiaran (KIDP)

Eko Maryadi

(Koordinator)

Informasi lebih lanjut :

Koordinator : Eko Maryadi (Item), HP 0811852857, Email: itemic@gmail.com 

Divisi Kampanye : Ahmad Faisol, HP 081585032900, Email: faisol.ah@gmail.com

Tentang Koalisi Independen Demokrasi Penyiaran (KIDP)

KIDP adalah koalisi lembaga yang concern terhadap demokratisasi penyiaran. Lembaga yang tergabung dalam KIDP adalah AJI Indonesia, PR2 Media Yogyakarta, Yayasan 28, Perkumpulan Media Lintas Komunitas (Media Link), Yayasan Ladang Media, LBH Pers, Aliansi Wartawan Radio (Alwari), Lembaga Studi Pers dan Pembangunan (LSPP), Jaringan Radio Komunitas Indonesia (JRKI), Masyarakat Komunikasi Indonesia (MAKSI), dan Yayasan TIFA.

Sekretariat:

-  Jl. Tebet Timur Dalam 8V No. 3 Tebet Jakarta Selatan Telp. 021-8299402

- Kalibata Timur IV G No. 10 Kalibata Pancoran Jakarta Selatan Telp 021-70305610

Recommended Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.