Negara Harus Cabut Frekuensi yang Dipindahtangankan

Home / Peristiwa / Pusat / Negara Harus Cabut Frekuensi yang Dipindahtangankan
By
In Pusat

Jakarta – Pemerintah dinilai sengaja membiarkan terjadinya pemusatan dan pemindahtanganan frekwensi di dunia industri penyiaran. Padahal Undang-Undang (UU) No 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dengan tegas melarang hal tersebut, guna memastikan publik mendapatkan informasi yang benar dan tepat, serta demokrastisasi penyiaran ditegakkan.

Karena pembiaran pelanggaran UU ini sudah terjadi, maka pemilik industri penyiaran yang memiliki frekwensi lebih dari satu di satu propinsi, terancam hukuman penjara dua tahun atau denda Rp 5 miliar, dan negara harus mencabut kembali frekwensi yang sudah dipindahtangankan.

Demikian benang merah pernyataan saksi-saksi ahli yang diajukan Koalisi Independen Demokratisasi Penyiaran (KIDP) dalam uji materi UU Penyiaran di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Kamis (23/2). Uji materi ini dipimpin Ketua MK Mahfud MD.

Pada persidangan kali ini, MK menghadirkan sejumlah saksi ahli, di antaranya, mantan Direktur International Institute of Space Low (IISL), Paris, Prancis, Prof Dr H Priyatna Abdurrasyid, mantan Hakim Konstitus Prof HAS Natabaya, inisiator UU Penyiaran Effendy Choirie, mantan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Bambang Kusowo, dan praktisi media, Santoso.

Prof Priyatna mengatakan, pengaturan frekuensi harus dilakukan, hanya oleh satu orang atau satu badan hukum di satu wilayah siaran maupun di beberapa siaran di seluruh Indonesia. Demikian juga dengan izin frekuensi tidak bisa dipindahtangankan, dan kalau itu terjadi maka negara harus mencabut kembali frekwensi tersebut.

Hal senada disampaikan Effendy Choirie. Politisi PKB yang juga anggota Komisi I DPR mengatakan, UU Penyiaran adalah inisiatif DPR untuk membuat UU yang adil, demokratis, dan sehat.

“Tetapi saat ini, UU ini dilanggar habis-habisan oleh beberapa penguasa media televisi. Akibatnya, prinsip diversity of content (keberagaman isi) dan diversity of ownership (keberagaman kepemilikan) tidak dijalankan,” katanya.

Demikian halnya dengan izin frekuensi, saat ini seenaknya dipindahkan dari satu perusahaan ke perusahaan lain, padahal tindakan itu jelas-jelas bertentangan dengan roh UU Penyiaran.

“Frekuensi adalah hak negara. Perusahaan hanya diberi izin, bukan hak penguasaan. Ketika pengusaha tak sanggup menjalankan siaran, frekuensi harus dikembalikan ke negara. Tidak ada alasan apapun dipindahtangankan,” katanya.

Prof HAS Natabaya yang merupakan saksi ahli dari pihak tergugat mengatakan, walau legalitas gugatan yang diajukan KIDP patut dipertanyakan, namun UU Penyiaran jelas-jelas melarang pemusatan dan pemindahtanganan frekuensi. “MK harus memberikan tafsir bahwa UU Penyiaran tidak bertentangan dengan UUD 1945, karena tafsirannya sudah sangat jelas bahwa monopoli itu dilarang,” katanya.

Sementara itu, mantan Menteri Sekretaris Negara Bambang Koesowo menegaskan, UU Penyiaran dengan sangat tegas melarang monopoli dan pemindahtanganan frekuensi karena frekwensi adalah ranah publik dan harus digunakan untuk kepentingan publik semata bukan untuk kepentingan politik kelompok pengusaha atau politisi tertentu.

Hakim MK Hamdan Zoelva mempertanyakan, di pasal mana dalam UU Penyiaran yang longgar? “Kalau hanya dibatasi, dalam arti apa. Apakah dalam arti ke arah monopoli atau kecenderungan monopoli. MK harus memberikan penafsiran yang tegas bahwa monopoli dilarang,” katanya.

 

Sumber, suarakarya-online.com

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.