Open Government Partnership Summit 2015, Mexico

Home / Kegiatan / Akses Informasi / Open Government Partnership Summit 2015, Mexico

Siaran Pers CSO OGP Indonesia
27 Oktober 2015

Open Government Partnership Summit 2015, Mexico
Indonesia Diharapkan Lebih Serius Pimpin Gerakan ‘Open Government’

MEXICO CITY—Pemerintah Indonesia diharapkan lebih serius memimpin gerakan ‘open government’ di tingkat global maupun nasional. Demikian dinyatakan delegasi organisasi masyarakat sipil Indonesia dalam forum Civil Society Organisation Day (CSO day) pada Konferensi Tingkat Tinggi Open Government Partnership (OGP Summit), Selasa (27/10), di Mexico City.

Sugeng Bahagijo, Direktur Eksekutif International NGO Forum on Indonesia Development (INFID), mengatakan, posisi Pemerintah Indonesia sangat penting dalam gerakan OGP di tingkat global. “Pemerintah Indonesia kembali dipilih sebagai Komite Pengarah (Steering Committe), yang merupakan lembaga kepemimpinan tertinggi di dalam OGP. Karena itu, Indonesia harus memainkan peran lebih serius,” ujar Sugeng, yang juga merupakan anggota Komite Pengarah OGP perwakilan dari masyarakat sipil, seusai berbicara pada diskusi panel “Accountability to Action: the role of OGP in advancing the SDGs”.

Sebagai informasi, OGP kini dipimpin oleh perwakilan pemerintah dari 11 negara (Brazil, Chili, Kroasia, Perancis, Georgia, Indonesia, Meksiko, Romania, Afrika Selatan, Inggris, dan Amerika Serikat) dan 11 perwakilan masyarakat sipil dari berbagai negara. Pada periode sebelumnya, Pemerintah Indonesia juga menduduki posisi Komite Pengarah, namun masa kerjanya habis akhir September lalu. Ketika dilakukan pemilihan Komite Pengarah yang baru pada Juli-Agustus lalu, Pemerintah Indonesia kembali terpilih untuk masa kerja hingga tiga tahun ke depan.

Menurut Sugeng, tantangannya sekarang adalah bagaimana OGP mampu memainkan peran untuk mensukseskan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals—SDGs). “Indonesia harus mampu memimpin gerakan ini sehingga platform OGP dapat mendukung capaian SDGs, seperti penurunan angka ketimpangan,” ujarnya. Di tingkat nasional, lanjut Sugeng, Indonesia harus mampu menggunakan OGP sebagai metode yang mempertajam indikator-indikator pembangunan yang sesuai dengan situasi nasional.

Lebih jauh, Tanti Budhi Suryani dari Yayasan Tifa menambahkan, di tingkat domestik, Pemerintah Indonesia hendaknya menerjemahkan prinsip-prinsip OGP dalam bentuk yang mudah ditangkap publik. “Bahasa-bahasa OGP barangkali terlalu elit, sehingga tidak banyak dipahami perangkat pemerintah sendiri, apalagi yang di tingkat daerah,” ujar Tanti. Dari segi substansi, lanjut Tanti, agar OGP dapat dirasakan kehadirannya oleh masyarakat, Pemerintah harus mampu menurunkan prinsip-prinsip OGP ke dalam Rencana Aksi Nasional yang berdampak langsung pada pelayanan publik yang dibutuhkan masyarakat. “Dengan begitu, Indonesia dapat memerankan diri sebagai model bagi negara-negara anggota OGP lainnya,” pungkasnya.

OGP Summit berlangsung pada 27-29 Oktober 2015 di Mexico City. Pertemuan tingkat tinggi tersebut dihadiri sekitar 2.000 peserta dari 65 negara anggota OGP dan negara undangan lainnya. OGP Summit kali ini berfokus untuk menyoroti bagaimana prinsip-prinsip ‘open government’ mampu mendukung implementasi SDGs. Belasan perwakilan masyarakat sipil Indonesia dari 12 organisasi hadir dan mewarnai forum-forum OGP Summit. Ke-12 organisasi tersebut adalah ICEL, ICW, Infest Yogyakarta, INFID, IPC, Laskar Batang, Media Link, Pattiro, PWYP Indonesia, Seknas Fitra, TII dan Yayasan Tifa.

***

Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi:
Ilham Saenong +62818168441 milham@ti.or.id
Mujtaba Hamdi +628176099957 taba@medialink.or.id
Beka Ulung Hapsara +62811853543 beka.hapsara@infid.org
Nanda Sihombing +6281229765757 nanda@pattiro.org

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.