Paulus: KIP Harusnya Menyuplai Informasi, Demand Urusan Nanti

Home / Kegiatan / Akses Informasi / Paulus: KIP Harusnya Menyuplai Informasi, Demand Urusan Nanti

Salah satu kekurangan Komisi Informasi adalah tidak tersedianya informasi yang cukup untuk masyarakat. Hal itu dikatakan Paulus Widyanto, mantan Ketua Panitia Khusus Undang-Undang Kebebasan Informasi Publik di Jakarta, Selasa (19/3) siang.

“Jadi sebetulnya UU ini yang harus didorong adalah aspek supply-nya dulu. Demand atau permintaan itu nanti. Agar betul-betul infromasi ini bermanfaat bagi masyarakat,” ujar Paulus.

Dari aspek ketersediaan, Paulus menggugat UU KIP. “Misal, informasi tentang jumlah tempat tidur rumah sakit dulu, baru rekam medis. Masyarakat butuh yang seperti ini dulu. Jadi ini lalai dan abai menyediakn informasi yang dibutuhkan. Dari aspek ketersediaan saya menggugat UU ini. Ini gugatan publik, saya sebagai warga sipil,” ujar Paulus.

Paulus mengaku, badan publik lebih banyak membuat informasi pengecualian (informasi yang tidak bisa dibuka ke publik) ketimbang informasi buat masyarakat. Padahal seharusnya informasi pengecualian hanya 10-15 persen dari seluruh informasi yang dimiliki dan diproduksi.

“Pada waktu saya datang ke Komisi Informasi DKI Jakarta, apa yang disampaikan Gubernur Fauzi Bowo (waktu itu) menghasilkan UU pengecualian informasi yang sangat tebal. Maka yang tidak dikecualikan harusnya lebih banyak kan? Logikanya seperti itu,” kata Paulus.

Makanya, kata Paulus, keterbukaan informasi belum sepenuhnya dijalankan. “Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) mengumumkan informasi keterbukaan anggaran. KIP kok tidak menjadi yang nomor satu terbuka akan anggarannya? Tapi ternyata anggarannya Komisi Informasi masih nyantol di Kementerian Komunikasi dan Informatika. Something wrong ini!” ujar Paulus. Ia akhirnya maklum karena anggaran KIP masih ‘nyangkut’ di kementerian.

Sumber : www.metrotvnews.com

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.