Pemkot Gugat Warganya Sendiri Gara-Gara Ingin Tahu Informasi Pembangunan Pasar Rejowinangun

Home / Peristiwa / Daerah / Pemkot Gugat Warganya Sendiri Gara-Gara Ingin Tahu Informasi Pembangunan Pasar Rejowinangun
By
In Daerah

MAGELANG – Keinginan dua warga Kota Magelang mendapatkan informasi seputar perjanjian kerja sama (PK) dan nota kesepahaman (MoU) antara Pemkot Magelang dengan PT Kuntjup–PT Putra Wahid Pratama berujung ke pengadilan.

Wali Kota menggugat dua orang warganya sendiri yang semula ingin mengetahui informasi seputar proses pembangunan Pasar Rejowinangun.

Gugatan diajukan wali kota melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang dengan nomor perkara 36/G/2012/PTUN_SMG.

Untuk melaksanakan gugatan iut, wali kota menunjuk tujuh penasehat hokum. Adapun sebagai tergugat adalah Kun W dan Suharto, keduanya warga Karang Gading Rejowinangun Selatan, Magelang Selatan.

Ihwal gugatan wali kota itu karena tidak mau melaksanakan amar putusan Komisi Informasi Provinsi (KIP)  Jawa Tengah nomor: 0004/PTS-A/VI/2012 tertanggal 11 Juni 2012.

Dalam salah satu amar putusannya, KIP memerintahkan kepada wali kota agar sebagian permohonan Kun dan Suharto bisa dibuka karena merupakan informasi yang wajib dibuka setiap saat.

”Benar ada gugatan di PTUN. Itu tindak lanjut saat di Komisi Informasi, di mana Kun dan Suharto sebagai pemohon dan pemkot sebagai termohon. Sekarang terbalik. Sekarang pemkot sebagai pemohon keberatan sedangkan Kun dan Suharto sebagai termohon keberatan atas putusan Komisi Informasi,” kata salah satu Kuasa Hukum Wali Kota Magelang Riyanto Tri Ratmoko SH didampingi Kabag Humas Protokol dan Santel Setda Kota Magelang Bambang Suprawata kemarin (25/7).

Dihubungi terpisah, Suharto menceritakan awalnya sebagai warga Kota Magelang prihatn melihat karut marutnya pembangunan Pasar Rejowinangun yang hingga tiga tahun pascaterbakar tak kunjung dibangun.

Padahal saat itu pemkot telah menunjuk langsung PT Kuntjup-PT Putra Wahid Pratama sebagai investor. Menyikapi itu muncul keinginannya turut memantau perkembangan kerja sama antara pemkot dan investor.

Suharto ingin mengetahui bentuk perjanjian kerja sama pembangunan pasar tersebut. Permohonan itu diajukan karena sebagai warga negara hak memperoleh informasi dijamin UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

”Juga adanya Peraturan Komisi Informasi No 1/2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik,” tuturnya.

Adapun informasi yang dia inginkan antara lain MoU, PK, salinan surat perintah mulai kerja (SPMK) dan salinan IMB Pasar Rejowinangun 2011 beserta dokumen penunjang lainnya.

Kemudian salinan nota pembayaran kontribusi yang disetorkan ke kas negara dan kas daerah oleh PT Kuntjup–PT Putra Wahid Pratama seperti biaya pengurusan HBG di atas HPL, pengurusan IMB, dan biaya penggantian retribusi pakir Jalan Mataram.

Lalu biaya penggantian retribusi MCK, penggantian PBB dan biaya penggantian retribusi pedagang Pasar Rejowinangun.

Permohonan itu diajukan ke pemkot pada 30 Oktober 2011 melalui Sekda Sugiharto. Tapi hingga satu bulan tidak ada jawaban.

Satu minggu kemudian dia diminta menemui Kabag Hukum yang saat itu dijabat Muji Rohman. Setelah bertemu dengan Muji Rohman, bukannya memperoleh jawaban, tetapi malah persoalan semakin rumit.

”Karena ada kesan saling lempar dan memunculkan fakta hukum baru, yang akan kita bawa ke ranah pidana suatu saat nanti. Setelah tidak ada jawaban, kami diminta mengajukan permohonan itu ke pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID),” ceritanya.

Namun upaya itu tetap tak membuahkan hasil sehingga masalah itu diadukan ke KIP Jateng.

Sayangnya, lanjut Suharto, meski KIP Jateng dalam amar putusannya memerintahkan pemkot membuka sebagian permohonan informasi tersebut, tapi tetap tidak dilaksanakan hingga sepuluh hari setelah putusan.

Bahkan kini setelah 14 hari lebih dari putusan KIP Jateng, sesuai pasal 37 ayat (2) UU 14/2008 junto pasal 4 ayat (2) Perma No 2/2011, pemkot malah mengajukan gugatan keberatan melalui PTUN.

”Kami siap menghadapi gugatan di PTUN,” katanya.

Namun demikian, ia mengajak masyarakat agar ikut mencermati sikap pemkot dalam menyikapi masalah permohonan informasi seputar pembangunan Pasar Rejowinangun yang keberatan dibuka ke publik sehingga harus menggugat dirinya ke pengadilan.

”Ini ada apa. Maka harus sama-sama kita cermati,” ajaknya serius.

Sumber : www.radarjogja.co.id

 

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.