Pemohon Protes, PLN Tak Penuhi Pemintaan Majelis

Home / Peristiwa / Pusat / Pemohon Protes, PLN Tak Penuhi Pemintaan Majelis
By
In Pusat

KI-Online, Prinsip persidangan yang cepat dan murah belum dapat diwujudkan dalam persidangan kedua sengketa informasi antara Pemohon LSM Sarvodaya melawan Termohon PLN Disjaya Tangerang. Pada persidangan lanjutan yang digelar di Kantor Sekretariat KIP Jakarta, Rabu (16/01/2013), Pemohon protes terhadap Termohon yang tidak memenuhi permintaan Majelis Komisioner untuk membawa data laporan keuangan 2009, 2012 dan 2011. “Persidangan sekarang ini tidak ada kemajuan, sama saja dengan sidang sebelumnya,” kata Ketua LSM Sarvodaya, Parta Timbo sebelum persidangan diskor. Ia menilai persidangan yang berlarut-larut seperti ini telah menambah cost sehingga bertentangan dengan prinsip persidangan yang cepat dan murah.

Sementara Ketua Majelis Komisioner persidangan ini, Henny S. Widyaningsih yang didampingi Anggota Majelis Abdul Rahman Ma’mun dan Ramly Amin Simbolon menskor persidangan hingga 29 Januari 2013. Henny mengatakan sengaja memperpanjang masa skors persidangan kali ini demi untuk memberikan kesempatan yang luas kepada Terhomon dari PLN Disjaya Tangerang untuk mempersiapkan semua data informasi yang dibutuhkan dalam memperlancar persidangan nanti.

Ia juga menjelaskan dalam persidangan itu, bahwa pada persidangan ketiga nanti langsung diambil putusan sesuai mekanisme dan wewenang yang dimiliki Majelis Komisioner. “Meski Termohon tetap belum melengkapi semua permintaan data informasi yang diminta Majelis namun Majelis dapat menjatuhkan putusan sesuai dengan wewenang yang kami miliki, “ tegas Henny saat salah satu wakil Pemohon mengajukan pertanyaan jika Termohon tetap tidak membawa data informasi pada persidangan berikutnya.

Sementara Anggota Majelis Komisioner, Abdul Rahman Ma’mun mengatakan dalam persidangan itu, bahwa semua data yang diminta Mejelis bukan untuk diserahkan ke Pemohon tapi sebagai bahan Majelis Komisioner untuk dijadikan ajuan dan pertimbangan persidangan. “Sesuai dengan wewenang Komisi Informasi berhak meminta data informasi kesemua lembaga publik meski informasi itu rahasia berdasarkan undang-undang, dan itu pernah dilakukan terhadap Badan Intelejen Negara di tempat ini,” kata Abdul Rahman menegaskan.

Sebagaimana sidang sebelumnya, pihak Pemohon meminta kepada Termohon agar memberikan data informasi pelanggan PLN di DKI Jakarta yang berisi nama dan alamat pelanggan juga meminta data Uang Jaminan Listrik (UJL) pelanggan hingga tahun 2010. Namun dalam proses persidangan, pihak Termohon menggunakan proses birokrasi ke PLN Pusat dalam mengajukan permintaan data yang diminta Pemohon dan Majelis Komisioner meski sudah ada kuasa Termohon dari PLN yang menyatakan wakil kuasa PLN berhak menyampaikan semua yang diperlukan dalam persidangan.

Sumber : www.komisiinformasi.go.id

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.