Arti Penting Informasi Bagi Warga Besuki

Home / Kegiatan / Akses Informasi / Arti Penting Informasi Bagi Warga Besuki

BESUKI-Keterbukaan informasi publik menjadi tema sentral dari perbincangan sore itu. Ini tidak terlepas dari esensi penting akan keterbukaan informasi yang bisa secara langsung maupun tidak langsung akan berdampak pada perbaikan kualitas kehidupan warga. Adanya keterbukaan informasi publik ini yang akan mempermudah warga dalam mengakses informasi yang dibutuhkan.

Dalam konteks warga Besuki seperti yang dihasilkan bersama dalam forum warga sore itu, terdapat empat skala prioritas yang menjadi perhatian, yaitu pada masalah kesehatan, pendidikan, pelayanan pemerintah desa dan rencana untuk “pindah bareng”.

Sore itu sekitar jam 3 lewat 30 menit, bertempat di teras Sanggar Alfaz yang juga rumah dari Cak Irsyad, ada forum warga Besuki yang sedang memusyawarahkan kondisi mereka saat ini. Tidak hanya bapak-bapak yang hadir dalam forum tersebut, tetapi juga beberapa ibu-ibu. Ibu-ibu yang hadir sore itu kebanyakan adalah “ketua kelas” dari program Jimpitan Sehat.

Program ini adalah program yang diinisiasi oleh warga sendiri yang mana program utamanya bergerak dalam wilayah kesehatan warga. Setiap minggu ibu-ibu yang tergabung dalam program Jimpitan Sehat ini diwajibkan untuk membayar iuran sebesar 1.000 rupiah. Ini dimaksudkan jika ada anggota yang jatuh sakit dan membutuhkan biaya pengobatan, mereka tidak lagi mengeluarkan biaya. Sehingga dari program ini akan semakin memperingan beban yang mereka pikul selama ini karena adanya lumpur Lapindo.

Dalam forum warga sore itu, Subagyo, konsultan penggunaan UU KIP dan juga sebagai salah seorang narasumber, menjelaskan tentang kehadiran UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Secara lebih lanjut, Subagyo yang juga berprofesi sebagai advokat ini menjelaskan bahwa informasi adalah hak dasar dari setiap warga negara. Dengan adanya UU KIP ini, warga akan semakin muda untuk mengakses informasi kepada badan-badan publik. “Bahkan tidak hanya kepada pemerintah saja kita bisa meminta informasi, tetapi juga kepada lembaga-lembaga non-negara,” imbuhnya.

Dalam kesempatan sore itu, beberapa warga juga menanyakan bagaimana prosedur mendapatkan kartu Jamkesmas. Kondisi seperti ini perlu perhatian bersama, karena memang sebagian besar warga Besuki, meskipun mereka layak mendapatkan kartu tersebut, ternyata mereka tidak mendapatkan. Berangkat dari kenyataan seperti ini, Subagyo menjelaskan secara detail bahwa warga mempuunyai hak untuk mempertanyakan kepada badan publik mengapa mereka tidak memiliki kartu Jamkesmas tersebut.

Subagyo dalam kesempatan tersebut juga menuturkan pengalamannya saat mengisi pelatihan di salah satu daerah, dimana pemerintah daerah tersebut ternyata juga kurang memahami tentang amanat dari UU KIP ini. Tentu dengan kondisi yang seperti ini, pejabat pemerintah akan mengalami kebingungan tentang bagaimana penerapan dari adanya UU KIP ini.

(Cc) : MediaLink

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.