Peringkat Badan Publik Pusat dan Provinsi dalam Keterbukaan Informasi Publik (KIP)

Home / Peristiwa / Pusat / Peringkat Badan Publik Pusat dan Provinsi dalam Keterbukaan Informasi Publik (KIP)
By
In Pusat

Peringkat Badan Publik Pusat dan Provinsi dalam Keterbukaan Informasi Publik (KIP)

Peringkat KIP (Keterbukaan Informasi Publik) Kategori informasi wajib diumumkan berkala (melalui website)

BADAN PUBLIK PUSAT

1.      Kementerian Perindustrian (Nilai 95,31)

2.      Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (91,10) dan

Kementerian Sekretaris Negara (91,10)

3.      Badan Tenaga Nuklir Nasional/BATAN (86,41)

4.      Badan Pemeriksa Keuangan/BPK  (83,59)

5.      Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/BPKP (79,84) dan

Kementerian Koordinator bidang Perekonomian (79,84)

6.      Kementerian Kehutanan (79,38)

7.      Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (78,91)

8.      Kementerian Komunikasi dan Informatika (77,97)

9.      Kementerian Kesehatan (75,16)

10.  Kementerian Pekerjaan Umum (74,69) dan Kementerian Keuangan (74,69)

BADAN PUBLIK PROVINSI

1.         Jawa Barat (Nilai 75,25)

2.         DKI Jakarta (73)

3.         Sumatera Utara (68,88)

4.         Daerah Istimewa Yogjakarta (63,63)

5.         Kalimantan Timur (62,88)

6.         Nusa Tenggara Barat (62,13)

7.         Sumatera Selatan (59,88) dan Jawa Timur (59,88)

8.         Lampung (59,5)

9.         Jawa Tengah (58) dan Kepulauan Riau (58)

10.       Kalimantan Tengah (56,88)

Kategori Informasi wajib tersedia setiap saat

BADAN PUBLIK PUSAT

1.         Kementerian Sekretariat Negara (92,5)

2.         Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/BPKP (76)

3.         Badan Tenaga Nuklir Nasional/BATAN (75,5)

BADAN PUBLIK PROVINSI

1.         Pemprov Jawa Timur (73,5)

2.         Pemprov Jawa Barat (46)

3.         Pemprov Lampung (23)

Dasar penilaian

Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik (KIP)  ini dilakukan setiap tahun dan diumumkan pada saat peringatan Hari Hak untuk Tahu Internasional (International Right to Know Day) 28 September. Hal yang sama juga dilakukan di seluruh dunia, terutama di negara-negara yang telah efektif menerapkan undang-undang keterbukaan informasi (right to information act, atau freedom of information law).

Menurut Ketua Komisi Informasi Pusat Abdul Rahman Ma’mun, Komisi Informasi Pusat (KIP) menggunakan UU Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dalam melakukan penilaian. Untuk kategori informasi yang wajib diumumkan ke masyarakat (melalui website)  sesuai dengan pasal 9 UU KIP antara lain adanya informasi profil badan publik, kinerja, laporan keuangan dan regulasi-regulasi yang terkait badan publik tersebut.

Sementara untuk kategori informasi yang wajib tersedia setiap saat (melalui unit layanan informasi) sesuai pasal 11 UU KIP yakni ketersediaan daftar informasi publik, informasi seluruh kebijakan badan publik tersebut dan dokumen pendukungnya, perjanjian dengan pihak ketiga, laporan pelayanan akases informasi , dan informasi lengkap dari yang wajib diumumkan secara berkala.

KIP memonitor informasi melalui website Badan Publik tingkat pusat dari 130 Kementerian dan Lembaga, 98 website Badan Publik dapat diakses, untuk mendapatkan hasil sementara kategori “informasi yang wajib diumumkan berkala”. KIP juga memberikan kesempatan masa sanggah bagi Badan Publik, dengan memberitahukan hasil penialain sementara.

Dari 20 besar hasil penilaian sementara, setelah masa sanggah berakhir, Tim Peneliti KIP melakukan kunjungan atau visitasi ke 20 Badan Publik tersebut untuk memverifikasi sekaligus untuk melakukan penilaian untuk kategori informasi yang wajib tersedia setiap saat (melalui unit layanan informasi) sesuai pasal 11 UU KIP. 

Hasil dari akhirnya berupa 10 nilai tertinggi dari Badan Publik dalam ketersediaan “informasi yang wajib diumumkan berkala”. Juga dihasilkan ranking 1 sampai 3 Badan Publik dengan nilai terbaik kategori “informasi  yang wajib disediakan setiap saat”.

Sementara untuk Badan Publik provinsi dilakukan langkah yang sama terhadap 33 Pemerintah Provinsi. Bedanya hasil sementara digunakan untuk menentukan 10 besar provinsi yang akan dikunjungi.

Sumber : www.komisiinformasi.go.id

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.