Permen Kominfo 22/2011 Tak Sesuai UU Penyiaran

Home / Peristiwa / Pusat / Permen Kominfo 22/2011 Tak Sesuai UU Penyiaran
By
In Pusat

Jakarta – Penyebutan dua jenis lembaga penyiaran baru dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 22/PER/M.KOMINFO/11/2011 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (Free To Air) tidak sesuai dengan Undang-undang No 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

Seperti diketahui, dalam Permen Kominfo 22/2011, diperkenalkan serta dikukuhkan dua jenis lembaga penyelenggara penyiran televisi baru. Yakni Lembaga Penyiaran Penyelenggara Program Siaran (LPPPS), yang mengelola program siaran untuk dipancarluaskan kepada masyarakat di suatu wilayah layanan siaran melalui saluran siaran atau slot dalam kanal frekuensi radio.

Satunya lagi, Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing (LPPPM), yang menyalurkan beberapa program siaran melalui suatu perangkat multipleks dan perangkat transmisi kepada masyarakat si suatu zona layanan.

Padahal, dalam UU Penyiaran, Pasal 13 ayat (2) UU Penyiaran hanya memuat 4 jenis lembaga penyiaran. Pertama, Lembaga Penyiaran Publik (LPP), yakni lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.

Kedua, Lembaga Penyiaran Swasta (LPS), yakni lembaga penyiaran yang bersifat komersial berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran radio atau televisi. Ketiga, Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK), yakni lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum Indonesia, didirikan oleh komunitas tertentu, bersifat independen, dan tidak komersial, dengan daya pancar rendah, luas jangkauan terbatas, serta untuk melayani kepentingan komunitasnya.

Yang keempat, Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB), yakni lembaga penyiaran berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran berlangganan dan wajib terlebih dahulu memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran berlangganan.

“Bentuk regulasi dalam tingkat peraturan menteri bagi penyelenggaraan penyiaran televisi digital terestrial penerimaan tetap tidak berbayar tidak mencukupi,” ujar M Riyanto, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dalam rilisnya yang diterima politikindonesia.com, Rabu (22/02).

KPI berpendapat, idealnya bentuk regulasi bagi penyelenggaraan penyiaran televisi digital terestrial penerimaan tetap tidak berbayar adalah setingkat undang-undang.

Kata Riyanto, jika pun upaya regulasi dengan peraturan menteri mendesak diperlukan sebagai sebuah regulasi yang bottom-up, sebagai respon memenuhi kesepakatan-kesepakatan pemerintah secara bilateral maupun internasional, serta memandang efektivitas dan efisiensi, ketentuan minimal compliance to UU Penyiaran tetaplah harus diupayakan sebaik-baiknya.

Menurut Riyanto, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mendukung segala upaya pihak manapun bagi perkembangan yang memperbaiki dunia penyiaran Indonesia, sejauh tidak menyimpang dari asas, tujuan, fungsi dan arah penyiaran yang sudah ditetapkan sesuai UU penyiaran.

Demikian pula dengan upaya pemerintah dalam kesigapan mempersiapkan penyelenggaraan penyiaran televisi digital terestrial penerimaan tetap tidak berbayar (free to air) serta pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan, sesuai fungsi, tugas, wewenang dan kewajibannya.

Namun demikian KPI memandang masih terbukanya berbagai problematik berkenaan perkembangan persiapan serta pengaturan penyelenggaraan penyiaran televisi digital terestrial penerimaan tetap tidak berbayar, yang telah dan sedang dilakukan pemerintah.

Lebih jauh Riyanto menjelaskan, Pasal 2 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta (PP-LPS) memang telah menyebutkan adanya penyiaran televisi digital serta penyiaran multipleksing, sehingga memasukkan LPPPS dan LPPPM ke dalam rejim LPS.

Namun pada prakteknya, jelas Ketua KPI, cakupan LPPPS dan LPPPM, sebagaimana juga terlihat dalam Permen Kominfo 22/2011, menyinggung serta melibatkan LPP serta LPK, disamping LPS.

“Sudah sepatutnya, dan memenuhi asas hukum yang pantas, kompleksitas persinggungan berbagai rejim lembaga penyiaran, yang peraturan perundang-undangan organiknya saja berbentuk Peraturan Pemerintah, diatur dengan tingkat peraturan perundang-undangan di atasnya, ” ujarnya.

Kata Riyanto, peraturan organik untuk berbagai lembaga penyiaran terkait keberadaan LPPPS dan LPPPM adalah, PP No. 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik, PP No. 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia, PP No. 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta dan       PP No. 51 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas.

Kemudian dilihat dari konsekuensi berbagai aspek, ujarnya, pada gilirannya memerlukan respon dan perubahan secara yuridis, berpindahnya bentuk penyiaran analog menjadi digital, merupakan perubahan yang sistemik dan struktural.

Sebagai contoh, ungkap Riyanto, penyiaran televisi analog saat ini memainkan peran baik itu sebagai Content Provider (Penyedia Konten), Content Aggregator (Pengumpul dan Pendistribusi Konten), Multiplexer (Penyelenggara Multipleksing) dan Network/ Transmission Provider (Penyedia Jaringan/ Transmisi).

Tetapi dengan sistem penyiaran televisi digital, fungsi-fungsi tersebut dapat dipisahkan. Sebuah entitas hukum dapat mengambil salah satu atau beberapa fungsi sebagai kegiatan bisnis atau usahanya.

LPS sendiri memiliki peluang menjadi LPPPM, padahal menurut Pasal 16 ayat (1) UU Penyiaran, menegaskan bahwa bidang usaha LPS hanya menyelenggarakan jasa penyiaran radio atau televisi, dalam hal ini adalah sebagai LPPPS.

“Secara yuridis formal maupun material, menjadi LPPPM adalah penambahan atau atribut lain terhadap bidang usaha LPS,” katanya.

Oleh karena itu, ungkap Riyanto, KPI berpendapat bahwa pengaturan penyelenggaraan penyiaran televisi digital terestrial penerimaan tetap tidak berbayar, harus diatur dengan peraturan perundang-undangan setingkat Undang-undang.

Kata Riyanto, dalam hal ini, upaya yang paling minimal adalah melibatkan secara resmi pemangku kepentingan bidang penyiaran, terutama lembaga negara yang dibebani mengatur hal-hal mengenai penyiaran, yakni KPI.

Seperti diketahui, KPI sebagai regulator bidang penyiaran diakui Pasal 7 ayat (2) UU Penyiaran dan kedudukan istimewa sebagai regulator ini secara Undang-undang tidak pernah diamputasi.

KPI juga merupakan profil yang harus ditempatkan menentukan dalam bidang penyiaran, mengingat tugas dan kewajibannya sebagaimana diamanatkan Pasal (3) UU Penyiaran yakni, menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia dan ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran.

Selain itu KPI juga ikut membangun iklim persaingan yang sehat antarlembaga penyiaran dan industri terkait. Memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang, menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran, serta menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionalitas di bidang penyiaran.

Disamping itu, kata Riyanto, mengingat pada akhirnya juga terdapat aspek perizinan bagi penyelenggaraan penyiaran televisi digital terestrial penerimaan tetap tidak berbayar, yang menempatkan KPI secara UU Penyiaran sebagai kuasa Negara yang secara administratif memberikan Izin Penyelenggaraan Penyiaran, sebagaimana ditetapkan Pasal 33 ayat (5) UU Penyiaran.

“Maka melibatkan secara resmi KPI dalam penyusunan dan pembahasan regulasi terkait penyelenggaraan penyiaran televisi digital terestrial penerimaan tetap tidak berbayar, bukan saja sebuh kepantasan, melainkan adalah bentuk ketaatan serta pelaksanaan Undang-undang oleh pemerintah,” ujarnya.

 

 

Sumber, politikindonesia.com

Download: Legal Opinion KPI – TVDT-FTA dan Paparan KPI – Digitalisasi Penyiaran

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.