POLICY PAPER: MEMPERKUAT TATA KELOLA OPEN GOVERNMENT PARTNERSHIP INDONESIA

Home / Uncategorized / POLICY PAPER: MEMPERKUAT TATA KELOLA OPEN GOVERNMENT PARTNERSHIP INDONESIA

A. LATAR BELAKANG
Indonesia, sebagai salah satu pionir global Open Government Partnerhip (OGP) sejak 2011, seharusnya mampu menunjukkan kepemimpinannyasebagai bentuk komitmen terhadap pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya. Di tingkat global, Indonesia perlu memperkuat perannya dalam berbagai forum dan inisiatif internasional. Di tingkat regional, perlu berperan lebih kuat lagi sebagai inspirator bagi negara-negara di kawasan Asia Pasifik. Sementara, di tingkat nasional perlu meningkatkan perannya sebagai akselerator agenda nasional yang menjadi prioritas pembangunan, salah satunya diimplementasikan dalam rencana aksi (renaksi).

Di Indonesia inisiatif OGP diwujudkan secara konkret dalam Open Government Indonesia (OGI). OGI diharapkan memunculkan berbagai inovasi kebijakan publik yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat, meningkatkan partisipasi dan kemitraan (co-creation) serta mewujudkan pembangunan yang terbuka, inklusif dan berkelanjutan. Melalui siklus renaksi dua tahunan, OGI idealnya mampu menawarkan solusi alternatif yang bermanfaat bagi masyarakat.
Sepanjang pelaksanaan OGI sejak 2012, terdapat sejumlah capaian positif antara lain :

a) Percepatan dan perluasan pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, terutama pembentukan PPID, hingga Badan Publik Daerah.

b) Implementasi inovasi keterbukaan pemerintah daerah berupa implementasi data terbuka (open data) mulai bermunculan, misalnya di Bojonegoro, Indragiri Hulu, Ambon, Banda Aceh, DKI Jakarta, Semarang, Bandung dan Wonosobo. Salah satunya, Bojonegoro terpilih sebagai daerah percontohan OGP internasional bersama Paris, Seoul, dan 15 kota dunia lainnya.

Usulan ini disusun oleh Achmad Hanafi berdasarkan hasil FGD 30 Januari 2018 yang dihadiri Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kemitraan Pemerintahan Terbuka : Mappi FHUI, Media Link, ICEL, PATTIRO, PWYP, LSPP, Seknas FITRA, Perludem, INFID, Kopel, ICW, YAPPIKA). Hasil akhir disunting oleh Sekretariat CSO-OGP.

c) Naiknya kinerja Extractive Industries Transparecy Inititative (EITI) hingga mengantarkan Indonesia pada status negara yang patuh atau compliance terhadap ketentuan EITI.

d) Perbaikan layanan publik pada sejumlah sektor, diantaranya: layanan haji dan imigrasi, layanan informasi pertanahan, layanan infromasi satu anggaran, kebijakan satu data (one map) dan satu peta (one map), perbaikan pengaduan layanan publik bagi masyarakat (LAPOR-SP4N).

Capaian positif tersebut patut diapresiasi. Namun, di sisi lain OGI juga menghadapi tantangan berupa lemahnya daya ungkit dan dampak OGI dalam menyelesaikan persoalan masyarakat di level akar rumput (transformative change) dan belum terlihat potensi keberlanjutannya. Sejumlah penyebab tantangan tersebut diantaranya belum terlembagakannya keterbukaan pada K/L/Pemda, kurangnya payung regulasi terhadap inovasi seperti open data dan one map, hingga tantangan penguatan tata kelola pada institusi penggerak (leading institution).

Hasil pemantauan organisasi masyarakat sipil terhadap renaksi tahun 2016-2017, menemukan fakta bahwa pelaksanaan renaksi tersebut belum berdaya ungkit dan berdampak langsung terhadap permasalahan masyarakat. Padahal dari segi jumlah renaksi yang dirumuskan cukup banyak yaitu 26 komitmen pada 14 Kementerian/Lembaga (K/L) Pemerintah Pusat dan 22 komitmen di 5 (lima) Pemerintah Daerah. Fakta lain menunjukkan bahwa pada saat Kementerian PAN-RB melaksanakan renaksi untuk peningkatan partisipasi publik dalam Forum Komunikasi Publik (FKP) secara rutin sesuai UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, peserta yang hadir justru banyak berasal dari pemerintah daerah, bukan dari unsur masyarakat. Padahal, FKP tersebut strategis bagi masyarakat untuk mempengaruhi keputusan terkait kebijakan pelayanan publik di berbagai sektor.

Contoh di atas mengindikasikan dua hal. Pertama, renaksi OGI belum memiliki dampak transformatif. Artinya, kualitas renaksi tidak mengalami peningkatan sejak dikeluarkannya Independen Report Monitoring (IRM) OGP 2013 – 2015 yang menyatakan bahwa tidak ada renaksi yang memiliki potensi dampak transformatif.
Kedua, evaluasi Koalisi Masyarakat Sipil pada OGP (CSO-OGP) menemukan bahwa persoalan tersebut dapat terjadi karena kurang berkualitasnya keterlibatan masyarakat (engagement) dalam siklus renaksi. Engagement yang berkualitas dalam OGP diukur berdasarkan prinsip co-creation, co-implementation dan co-evaluation, yang berarti masyarakat sipil dilibatkan secara penuh dalam seluruh siklus proses pengambilan keputusan OGI.

Policy paper ini akan menyoroti secara khusus pada aspek penguatan tata kelola OGI khususnya dalam hal komitmen, intitusi penggerak (leading institution) maupun proses pelibatan pelibatan masyarakat dalam pelaksanaan inisiatif OGP secara nasional. Untuk lebih lengkapnya bisa dibaca di file PDF yang disertakan dalam pengantar ini.

 

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.