Polri Harus Terbuka

Home / Peristiwa / Pusat / Polri Harus Terbuka
By
In Pusat

Ketertutupan Polri dalam mengungkap identitas perwira tinggi Polri yang memiliki rekening mencurigkan dinilai justru merugikan Polri sendiri di hadapan publik.

JAKARTA – Direktur Media Link Ahmad Faisol mengatakan Polri harus terbuka karena kasus tersebut sudah menjadi pembicaraan publik. Apalagi, Polri sudah mengumumkan hasil penyidikan. “Sudah menjadi pembicaraan publik, ada kepentingan yang lebih besar, Polri harusnya terbuka,” ujar Faisol saat dihubungi Jurnal Nasional, tadi malam.

Polri sebelumnya mengatakan tidak bisa membuka identitas pemilik rekening. Alasannya, khawatir melanggar UU Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, terutama soal tidak bisa menjaga rahasia. Apalagi, UU KIP juga mengatur larangan memberikan informasi yang diatur dalam undang-undang lain.

Menanggapi alasan polisi, Ahmad Faisol menjelaskan, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) memang mengatur ketentuan pengecualian keterbukaan informasi seperti tercantum dalam Pasal 17J. Namun, ada syarat pengecualian yakni terkait dengan kepentingan publik yang besar dan uji dampak. “Karena terkait dengan kepentingan yang besar. Apalagi, dari media sudah diketahui siapa pemiliknya,” katanya.

Meski demikian, Faisol menyatakan, bukan berarti menutup celah bagi publik untuk mendapatkan informasi rekening tersebut karena publik bisa mengajukan banding ke Komisi Informasi Publik.

“Kita punya peluang untuk mengajukan banding. Kalau dinyatakan bisa (dibuka), maka Polri wajib membukanya karena keputusan komisi merupakan kewajiban dan memerintahkan lembaga publik, termasuk kepolisian untuk membuka informasi yang dianggap informasi yang dikecualikan itu,” jelasnya.

Kemarin, Senin (2/8) beberapa aktivis lembaga swadaya masyarakat dari perwakilan Jaringan Masyarakat Sipil untuk Kebebasan Informasi Publik, Kontras, Indonesia Corruption Watch (ICW), Media Link dan Imparsial mendatangi Mabes Polri. Mereka mendesak Polri mengumumkan rekening perwira yang dinyatakan wajar (clean) dan menanyakan kasus penganiayaan aktivis ICW Tama Satya Langkun.

Koordinator Divisi Investigasi ICW Agus Sunaryanto menilai, rekening janggal yang sudah diklarifikasi dan dinyatakan wajar (clean) bisa dipublikasikan sesuai ketentuan yang diatur dalam UU KIP. Menurut dia, pasal 18 UU KIP menyatakan bahwa rekening pejabat publik dapat dibuka untuk diketahui publik.

“Kami berniat untuk mengajukan informasi sebenarnya terkait hasil pemeriksaan rekening perwira Polri,” kata Agus. Selama ini, menurutnya, ada pro kontra yang menyatakan rahasia tidaknya data-data rekening yang berdasarkan laporan hasil analisis (LHA) Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) itu.

Setidaknya, informasi yang perlu diketahui adalah pemilik dan isi 17 rekening yang sudah dinyatakan wajar itu. Dengan begitu, masyarakat bisa mengontrol jumlah penambahan aset pemilik rekening sebagai pejabat publik saat ia melapor ke LHKPN.

Polri selalu mengatakan data tersebut rahasia sesuai dengan UU Pencucian Uang. Namun menurut para aktivis ini berdasarkan Undang-undang KIP tidak ada delik yang mengatakan bahwa data itu rahasia. “Ya itu harus dibuka menurut pandangan kami,” ujar Agus.

Jika 17 rekening tersebut sudah dikategorikan wajar dan tidak tersangkut pidana, penyelidikan dan penyidikan tidak melingkupi status rekening-rekening tersebut.

Namun, upaya mereka mendapatkan informasi seputar rekening mencurigakan gagal. Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Edward Aritonang beralasan, dalam UU KIP memang dinyatakan jika informasi seputar pejabat publik dapat diumumkan ke publik. Namun, dia menganggap, sah juga bila pejabat informasi tidak mau membukanya. “Biar masyarakat yang melaporkan ke KIP (Komisi Informasi Pusat),” katanya.

Edward juga khawatir Polri melanggar UU Pencucian Uang yang ancamannya pidana bagi penyebar informasi rahasia. Dia juga menyatakan UU KIP menghormati undang-undang sebelumnya, yakni UU Pencucian Uang. Dalam undang-undang tersebut penyebar informasi rahasia diancam pidana penjara hingga 15 tahun. “Kalau kita lalai saja terancam 3 tahun,” katanya.

Sumber : Jurnal Nasional/Suriyanto/M Yamin Panca Setia

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.