PRINSIP KELEMBAGAAN DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN TERBUKA

Home / Uncategorized / PRINSIP KELEMBAGAAN DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN TERBUKA

PRINSIP KELEMBAGAAN DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN TERBUKA

Sebuah pemerintahan, baik itu di pusat maupun daerah, jika ingin mencapai pemerintahan yang terbuka, ada prinsip-prinsip dasar kelembagaan yang harus terpenuhi, menurut Open Government Indonesia (OGI). Prinsip-prinsip itu adalah:

1. Kesetaraan
Kemitraan setara yang sungguh-sungguh (genuine partnership) menjadi prinsip penting dalam OGI. Prinsip ini harus tercermin dalam struktur, hak dan kewajiban dalam pengambilan keputusan, dan mekanisme pengambilan keputusan, keanggotaan dapat berganti supaya tidak menghambat proses pergantian keputusan. Dalam kelembagaan OGP Global, hal ini tertuang dalam lembaga Steering Comittee yang anggotanya terdiri dari perwakilan pemerintah dan masyarakat sipil dalam jumlah yang setara dan hak/suara yang sama. Begitu pula, dalam tim subkomite SC bidang Governance and Leadership, unsur dari pemerintah dan masyarakat sipil memiliki jumlah dan posisi yang setara.

2. Keterbukaan
Yang dimaksud dengan keterbukaan di sini adalah segala bentuk pertemuan dalam OGI harus berlangsung secara terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat, kalaupun terpaksa harus tertutup karna terkait dengan Pengecualian Pasal 17 UU KIP maka hasil dari rapat tersebut harus tersedia dan dapat diakses oleh masyarakat, Publik juga dapat mengakses dokumen secara mudah dan murah di OGI dan secara bertahap OGI meningkatkan pelayanan informasi secara proactive ke masyarakat.

3. Co-creation
Open government adalah semangat untuk merancang dan melaksanakan bersama antara stakeholder kunci pemerintah dan masyarakat sipil. Dengan merancang dan melaksanakan bersama, rencana aksi OGI akan lebih inovatif, tranformatif dan memecahkan masalah. Co-creation artinya memastikan bahwa proses penyusunan substansi dilakukan secara partisipatif.

4. Akuntabilitas
Mekanisme kerja dan pengelolaan OGI harus menunjukkan kejelasan bentuk dan proses pertanggungjawaban atas setiap keputusan dan tindakan organisasi. Tata aturan organisasi juga harus secara spesifik mengatur pengurangan risiko penyalahgunaan wewenang dan pencegahan potensi konflik kepentingan.

Recommended Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.