Regulasi Nasional tentang Inklusi PBI

Home / Analisa / Kolom / Regulasi Nasional tentang Inklusi PBI

UU SJSN disahkan 19 Oktober 2004 dan agar SJSN dapat berjalan sebagaimana mestinya dibentuklah BPJS yang bergerak di pelbagai bidang, salah satunya bidang kesehatan. Pada bulan Agustus 2011 pemerintah menerbitkan UU BPJS (UU 24/2011) dan baru setelah itu mulai muncul regulasi level nasional yang lebih rinci mengatur skema PBI-JKN, seperti: a) PP 101/2012 jo PP 76/2015 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan; b) Permensos 147/HUK/2013 jo Permensos 170/HUK/2015 tentang Penetapan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan; dan, c) Permensos 5/2016 tentang Pelaksanaan PP 76/2015. Beberapa regulasi lain turut memberikan konteks kebijakan struktural tentang jaminan kesehatan, a.l.: a) UU Kesehatan (36/2009); b) UU Penanganan Fakir Miskin (13/2011); c) Perpres 12/2013 jo Perpres 111/2013 jo Perpres 12/2013 tentang Jaminan Kesehatan. Pembahasan pada bab ini akan mengacu pada regulasi-regulasi tersebut.

Lembaga, Peran, dan Kewenangan
Dari regulasi yang dianalisis dapat teridentifikasi beberapa lembaga yang berwenang dalam program JKN-PBI (Tabel 2.1). Lembaga yang dilibatkan meliputi lembaga yang sudah ada dan lembaga baru yang dibentuk khusus untuk kelancaraan program tersebut. Lembaga tersebut tersebar di semua level pemerintahan, dari kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, sampai nasional. Secara umum, analisis regulasi nasional menemukan bahwa perihal yang paling banyak diatur adalah soal kepesertaan (pendaftaran dan pemutakhiran data) dan aktor yang diberi kewenangan paling besar adalah Mensos yang melibatkan struktur kelembagaan di bidang sosial sampai level pemerintahan paling rendah (kelurahan). Politik anggaran merupakan ihwal yang juga diatur dalam regulasi nasional yang ada dengan beban kewenangan terbesar berada di level pemerintah nasional (untuk menyediakan anggaran iuran JKN-PBI). Pengaturan soal mekanisme dan penanganan keluhan merupakan yang paling minim dibahas dalam regulasi yang ada dengan ketidakjelasan siapa aktor yang diberi mandat khusus untuk menerimanya, menanganinya, dan menjamin hal tersebut tidak terulang kembali.

Dari struktur regulasi yang ada tampak bahwa kegiatan pendataan dan pemutakhiran data kepesertaan masih menjadi fokus utama aktor pemerintah dalam melaksanakan program jaminan kesehatan. Hal ini dapat dilihat dari rigoritas mekanisme pendaftaran dan pemutakhiran data. Mensos bertanggung jawab penuh atas penetapan data dan pemutakhiran data kepesertaan peserta JKN-PBI. Pendaftaran dan pemutakhiran data kepesertaan JKN-PBI melibatkan Dinsos dan kepala pemerintahan setempat, serta pembentukan fungsi kerja baru di level kecamatan, seperti petugas SIKS dan tenaga KSK. Selain itu, diatur pula soal kemungkinan keterlibatan aktor non-negara yang tergolong sebagai PSKS, sekalipun penetapan di level paling bawah harus melalui mekanisme musyawarah desa/kelurahan yang melibatkan aktor-aktor negara. Kewenangan soal anggaran tidak diberikan pada Mensos. Mengikuti mekanisme yang disebutkan dalam regulasi yang ada, wewenang Mensos hanya sampai pada penetapan data peserta JKN-PBI. Setelah itu, Mensos mengusulkan data tersebut pada Menkes. Menkes, setelah berkoordinasi dengan Menkeu, mendaftarkan para peserta yang sudah ditetapkan tersebut pada BPJS Kesehatan. Keputusan penetapan anggaran iuran JKN-PBI berada di tangan pemerintah nasional dalam perancangan APBN. Penetapan anggaran untuk Jamkesda juga berada di tangah pemerintah daerah dalam perancangan APBD setempat.

Tidak disebutkan secara khusus tentang peran Dinkes setempat dalam politik anggaran JKN-PBI dan hal ini mempersulit penelusuran anggaran PBI di tingkat daerah. Peran Dinkes diatur secara khusus dalam Perpres 32/2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP. Dana kapitasi adalah besaran pembayaran per-bulan yang dibayar di muka pada FKTP berdasarkan jumah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan. BPJS Kesehatan berkewajiban melakukan pembayaran dana kapitasi pada FKTP milik pemerintah kota/kabupaten sesuai dengan jumlah peserta yang terdaftar di FKTP sesuai data yang ada. Kepala FKTP menyampaikan rencana pendapatan dan belanja dana kapitasi kepada kepala dinkes setempat yang mengacu pada jumlah peserta yang terdaftar di FKTP dan besaran kapitasi JKN. Rencana tersebut untuk kemudian dianggarkan dalam RKA dinkes setempat sebagai bagian dari APBD. Dana kapitasi digunakan untuk jasa pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga kesehatan dan tenaga non-kesehatan kepada seluruh peserta dan tidak secara khusus bagi peserta JKN-PBI. Selain itu, dana kapitasi juga bisa digunakan untuk mendukung operasional pelayanan kesehatan di FKTP, seperti biaya obat, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, dan dukungan operasional lainnya.

Selain memanfaatkan lembaga yang sudah ada, terdapat dua organ pemerintahan baru yang dibentuk khusus untuk melaksanakan program JKN: DJSN dan BPJS Kesehatan. DJSN bertanggung jawab pada presiden dan berfungsi merumuskan kebijakan umum dan sinkronisasi SJSN dengan melakukan kajian dan penelitian tentang penyelenggaraan jaminan sosial. DJSN juga bertugas untuk mengusulkan kebijakan investasi dana jaminan sosial nasional dan mengusulkan anggaran jaminan sosial bagi JKN-PBI dan tersedianya anggaran operasional pada pemerintah. DJSN pun memiliki otoritas untuk melakukan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan program jaminan sosial. BPJS Kesehatan dibentuk dengan dasar Perpres 12/2013 tentang Jaminan Kesehatan yang diturunkan dari dua regulasi penting, yakni UU SJSN dan UU BPJS. Perpres 12/2013 sudah diubah dengan Perpres 111/2013 yang juga diubah dengan Perpres 19/2016. Rangkaian regulasi tersebut mengatur kepesertaan dan layanan JKN secara umum, dengan mencantumkan peserta PBI nasional sebagai salah satu jenis kepesertaan JKN.

Terkait ihwal penerimaan dan penanganan keluhan, terdapat dua lembaga yang diberi wenang: BPJS dan pengelola fasilitas kesehatan setempat. BPJS Kesehatan berkewajiban membentuk unit pengendali mutu layanan dan penanganan pengaduan peserta. BPJS Kesehatan juga berkewajiban menangani pengaduan paling lama 5 (lima) hari sejak diterimanya pengaduan. Akan tetapi, dalam regulasi yang ada, tidak disebutkan mekanisme rinci dan standarisasi penanganan keluhan. Pengelola fasilitas kesehatan setempat, seperti puskesmas dan RSUD, juga berwenang menampung keluhan dari pengguna layanan kesehatan. Namun, lagi-lagi, tidak ada rincian tentang mekanisme dan standarisasi penangan keluhan.
Kepesertaan JKN-PBI dan Mekanisme Partisipasinya

UU BPJS mengatur kepesertaan jaminan kesehatan bagi penduduk miskin melalui mekanisme kepesertaan PBI. Hak dan kewajiban peserta PBI sama dengan peserta jaminan kesehatan biasa. Yang berbeda adalah fakta bahwa premi BPJS Kesehatan dibayarkan oleh pemerintah, baik pemerintah nasional, provinsi, atau kota/kabupaten, dan layanan kesehatan yang diterima mengikuti kelas layanan bagi peserta PBI. Untuk keperluan tersebut, pemerintah berkewajiban melakukan pendataan dan pendaftaran peserta PBI dan anggota keluarganya kepada BPJS Kesehatan sehingga mereka bisa mendapatkan layanan kesehatan yang layak tanpa harus mengeluarkan biaya lagi.

Ketentuan tentang PBI diatur secara khusus dalam PP 101/2012 jo PP 76/2015 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan. Secara khusus dirinci beberapa definisi teknis. Fakir miskin disebutkan sebagai “orang yang tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetap tidak mempunya kemampuan kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.” Sementara itu, orang tidak mampu didefinisikan sebagai “orang yang mempunyai sumber mata pencaharian, gaji atau upah, yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak namun tidak mampu membayar Iuran bagi dirinya dan keluarganya.” Definisi tersebut masih sangat luas sehingga PP 101/2012 memberi kewenangan pada Mensos untuk menetapkan kriteria fakir miskin dan orang tidak mampu, dengan berkoordinasi dengan menteri dan/atau pemimpin lembaga terkait, yakni BPS. Dalam Permensos 147/HUK/2013 disebutkan bahwa peserta JKN-PBI awal (tahun 2014) adalah sejumlah 88.179.421 peserta. Jumlah itu mengacu pada hasil PPPS 2011 (86.400.000 jiwa) dan hasil Pendataan Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial 2013 (1.779.421 jiwa). Jumlah itu meningkat pada tahun anggaran 2016 menjadi 92.400.000 jiwa seperti ditetapkan dalam Permensos 170/HUK/2015.

Perubahan data peserta JKN-PBI dilakukan melalui dua skema: penggantian dan penambahan. Penggantian data peserta yang relatif lebih mudah karena itu berarti tidak ada perubahan jumlah alokasi dalam APBN. Jumlah total total anggaran untuk membayar iuran bagi peserta JKN-PBI tetap, namun manusia yang mendapatkan hak dibayarkan iurannya oleh pemerintah yang berubah. Penggantian data dapat dilakukan setelah sebelumnya dilakukan penghapusan data peserta JKN-PBI yang sudah tidak lagi memenuhi kriteria, seperti: a) meninggal dunia; b) sudah memperoleh pekerjaan; dan, c) data ganda (terdaftar lebih dari satu kali sebagai peserta PBI atau terdaftar sebagai peserta non-PBI). Jatah bagi peserta JKN-PBI ini kemudian dialihkan pada mereka yang masuk dalam kriteria, seperti: a) pekerja yang mengalami PHK dan belum bekerja setelah lebih dari 6 (enam) bulan; b) korban bencana (yang ditetapkan sebagai bencana nasional); c) pekerja yang memasuki masa pensiun, anggota keluarga dari pekerja yang meninggal dunia; d) anak yang dilahirkan oleh orangtua peserta PBI; e) tahanan/warga binaan pada rumah tahanan negara/lembaga pemasyarakatan; f) PMKS; dan, g) orang dengan gangguan jiwa telantar, menggelandang, dan/atau yang berada di RSJ. Penambahan peserta JKN-PBI bisa dilakukan jika masih terdapat penduduk yang masuk dalam 7 (tujuh) kriteria tersebut yang jumlahnya melampaui jumlah peserta PBI yang sudah dialokasikan dalam APBN tahun berjalan. Penambahan peserta dilakukan dengan koordinasi dengan Menkeu dan pimpinan lembaga pemerintahan tingkat nasional yang lain, seperti: Menko Pembangunan dan Kebudayaan, DJSN, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, untuk dianggarkan dalam rancangan APBN perubahan atau tahun berikutnya.

Pelayanan dan Mekanisme Pengaduan
Temuan penting terkait pelayanan dan mekanisme pengaduan adalah dalam rangkaian perpres tentang Jaminan Kesehatan terdapat pasal-pasal yang mengatur tentang penanganan keluhan dan penyelesaian sengketa. Disebutkan tentang kemungkinan para peserta JKN (baik PBI dan non-PBI) untuk menyampaikan pengaduan tentang layanan kesehatan secara langsung kepada dinkes setempat (kabupaten/kota dan/atau provinsi) dan/atau Menkes. Akan tetapi tidak ada aturan yang jelas soal mekanisme dan standar penanganan pengaduan. Selain itu, penyelesaian sengketa, bila masih ada, sebisa mungkin diselesaikan dengan cara musyawarah antara pihak yang bersengketa. Jika musyawarah tidak berhasil mengatasi sengketa yang terjadi penyelesaian dilakukan melalui mediasi, sebelum melalui pengadilan.

Politik Anggaran
UU SJSN mengatur soal kewenangan DJSN untuk mengusulkan kebijakan investasi dana jaminan sosial nasional. Sementara itu, UU Kesehatan mengatur agar pemerintah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota mengalokasikan anggaran kesehatan di luar gaji secara khusus. Besar anggaran kesehatan tersebut adalah minimal minimal 5 (lima) persen dari APBN dan minimal 10 (sepuluh) persen dari APBD. Dari jumlah tersebut sekurang-kurangnya ⅔ diprioritaskan untuk kepentingan pelayanan kesehatan bagi warga miskin, lanjut usia, dan anak telantar. Secara khusus, UU Penanganan Fakir Miskin menyebutkan bahwa pemerintah di semua level berkewajiban untuk membiayai penyelenggaraan layanan kesehatan bagi penduduk miskin dengan mengalokasikan biaya tersebut dalam APBN dan APBD setempat. Di tingkat pemerintah setempat regulasi semacam ini dimaknai sebagai pengalokasian APBD setempat untuk Jamkesda bagi penduduk miskin yang tidak/belum terjaring sebagai peserta JKN-PBI.

Iuran peserta JKN-PBI yang menjadi tanggungan pemerintah dibayarkan setiap bulannya oleh Menkes. BPJS Kesehatan menyampaikan surat tagihan dana iuran PBI kepada Kemenkes dengan dilampiri: a) daftar perhitungan dana iuran PBI Jaminan Kesehatan; b) kuitansi/tanda terima; dan, c) surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang ditandatangani oleh pejabat BPJS Kesehatan. Berdasarkan surat tagihan tersebut, Kemenkes berkoordinasi dengan Kemenkeu untuk mencairkan dana iuran PBI Jaminan Kesehatan kepada BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan bertanggungjawab sepenuhnya atas penggunaan dana iuran PBI Jaminan Kesehatan yang diterimanya. Penggunaan dana tersebut diaudit oleh auditor independen yang hasilnya disampaikan pada Kemenkes dan Kemenkeu sebagai bentuk pertanggungjawaban.

Dalam hal iuran peserta PBI daerah, pemerintah daerah setempat membayarkan iuran langsung ke BPJS Kesehatan tempat peserta PBI daerah terdaftar. Seluruh dana akan menjadi satu dalam bentuk dana kapitasi yang diusulkan Dinkes setempat kepada BPJS Kesehatan. Dana kapitasi kemudian disalurkan sebagai biaya operasional secara umum bagi penyelenggaraan layanan di fasilitas kesehatan (puskesmas dan RSUD) yang menjadi wewenang pemerintah setempat.

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.