Rehab Kantor Camat STM Hilir Dituding Melenceng

Home / Peristiwa / Daerah / Rehab Kantor Camat STM Hilir Dituding Melenceng
By
In Daerah

Pelaksanaan rehab Kantor Camat STM Hilir, Kabupaten Deli Serdang, dengan biaya APBD 2012 senilai ratusan juta rupiah, hingga kini menjadi bahan perguncingan di tengah-tengah masyarakat STM Hilir.

Selain tidak memiliki papan proyek, kinerja CV Presisi Tama selaku pemenang tender juga diragukan. Hal itu dapat dilihat para pekerja proyek yang membuat campuran semen dan pasirnya seadanya sehingga diduga tidak sesuai kontrak kerja, kata Ir Jaminan Tarigan yang didampingi sejumlah warga, Ahad (21/10/2012).

Sebenarnya kalau pemenang tender CV Presisi Tama memahami sebagai konsekuensi dari mulai berlaku secara efektif Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada 30 April 2010, maka Mahkamah Agung mengambil dua langkah strategis.

Pertama melakukan penyempurnaan terhadap SK KMA Nomor: 144/KMA/VII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan melalui SK KMA Nomor: 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Layanan Informasi di Pengadilan serta menyusun Peraturan Mahkamah Agung RI (Perma) Nomor: 02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan.

Diharapkan dengan adanya SK KMA Nomor: 1-144/KMA/SK/I/2011 ini maka koordinasi pelaksanaan keterbukaan informasi dan pelayanan publik bisa lebih dioptimalkan. Namun hal itu tidak dilakukan oleh pihak pelaksana karena bila dilakukan keterbukaan maka pihak pelaksana maupun pengawas dari dinas terkait tidak dapat main mata, tuturnya.

Atas tidak adanya keterbukaan dalam pekerjaan proyek itu, kata Jaminan, maka dugaan tindakan pidana korupsi serta melakukan mark-up pekerjaan sangat kental mencolok di Kabupaten Deli Serdang, apalagi Kepala Dinas Cipta Karya dan Pertambangan terkesan tutup mata dan tak mau tau. Diduga ada kerjasama secara tim, karena pihak konsultan tidak pernah terlihat mengawasi proyek tersebut sehingga bahan bangunan seperti pembelian baja ringan, ring balok serta atap seng, dan bahan-bahan bangunan tersebut dapat dimanipulasi.

“Saya khawatir bila bangunan itu tidak sesuai dengan surat kontrak maka dinas Cipta Karya Deli Serdang dapat melakukan permohonan ulang,” ujarnya.

Jika ternyata bagian yang harus diperbaiki cukup banyak sehingga perlu penambahan anggaran, maka dimungkinkan dilakukan prosedur perubahan kontrak melalui adendum kontrak. Namun, syaratnya penambahan maksimal 10 % dari anggaran awal. “Itu sesuai dengan Perpres No 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah,” tukasnya.

Menyikapi hal itu Hery selaku pihak pelaksana mengaku anggaran untuk rehab Kantor Camat STM Hilir dananya mencapai ratusan juta namun secara terperinci ia kurang ingat. Pemenang tender ini mereupakan salah seorang Ketua Ormas, ucapnya.

Sumber : www.beritasumut.com

 

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.