Respon Badan Publik Atas UU KIP Masih Rendah

Home / Peristiwa / Pusat / Respon Badan Publik Atas UU KIP Masih Rendah

JAKARTA – Anggota Komisi Informasi Pusat (KIP), Ramli Amin Simbolon, menyatakan bahwa sejak Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Infrmasi Publik (KIP) efektif diberlakukan per 30 September 2010, KIP banyak menghadapi kendala dan tantangan. Menurutnya, masyarakat belum banyak memberi perhatian tentang keberadaan dan manfaat UU KIP.

“Respon terhadap lahirnya Undang-Undang ini dan untuk mengimplemetasikanya masih sangat rendah,” kata Ramli saat diskusi bertema “Memaksimalkan Peran Strategis Media Massa Dalam Implementasi UU No 14/2008″ di hotel Millenium, Jakarta, Selasa (27/9).

Di sisi lain, kata dia, masyarakat sendiri belum memberikan perhatian lebih terhadap keberadaan UU ini sehingga animo masyarakat untuk mendapatkan informasi publik yang berkaitan langsung dengan kepentingannya masih sangat rendah. Selain itu, respon dari badan-badan publik di daerah juga masih rendah. Disebutkannya, hingga saat ini baru sembilan provinsi yang sudah membentuk Komite Informasi Provinsi.

“Sementara UU Nomor 14/2008 mengharuskan Komisi Informasi Provinsi harus sudah dibentuk paling lambat dua tahun sejak UU itu diundangkan,” ujarnya.

Ramli menambahkan, hingga 23 Agustus 2011 atau satu tahun sejak dikeluarkanya PP Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU KIP, masih banyak badan publik negara yang belum menunjuk atau mengangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). “Padahal keberadaan PPID ini adalah untuk mempermudah masyarakat mendapatkan akses informasi dan demi perbaikan pelayanan badan publik itu sendiri,” kata Ramli.

Karena itu KIP berharap jajaran pers nasional mengambil peran strategis dan kritis di dalam masyarakat untuk mensosialisasikan UU KIP. Ia menilai, jajaran pers nasional selain bisa langsung menjadi aktor selaku pemohon dan pengguna informasi terkait berita investigasi, sekaligus diharapkan juga menjadi pengawal implementasi UU KIP.

“Melalui pemberitaan, selain dapat memberikan pressure kepada badan-badan publik, secara tidak langsung pers juga dapat mengadvokasi masyarakat untuk aktif meminta informasi publik sesuai kepentinganya,” tandas Ramli. (kyd/jpnn)

Sumber: JPNN

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.