Sengkarut Peraturan Baru Migrasi Digital

Home / Kegiatan / Media / Sengkarut Peraturan Baru Migrasi Digital
By
In Media

JAKARTA. Perkumpulan Media Lintas Komunitas (MediaLink) menyelenggarakan diskusi terbatas dengan tema “Migrasi Penyiaran Digital” di Jakarta, Jumat (20/01/2012). Hadir sebagai narasumber Paulus Widiyanto, mantan Ketua Panja UU Penyiaran. Ia menyoroti dan membedah secara rinci kejanggalan-kejanggalan dalam Peraturan Menteri Komunikas dan Informatika No. 22/PER/M.KOMINFO/11/2011 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (Free to Air).

Dalam diskusi yang dimoderatori oleh Mujtaba Hamdi itu, Paulus menekankan bahwa dalam masalah migrasi digital ini tidak cukup hanya digawangi oleh lembaga penyiaran dan masyarakat semata, tetapi harus banyak pihak yang dilibatkan di dalamnya. Sebab, menurut Paulus, proses migrasi ini menyangkut alokasi frekuensi yang merupakan ranah publik. Sebagai sumber alam terbatas yang penggunaannya harus diperuntukkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan Konstitusi, frekuensi tidak bisa semena-mena diserahkan korporasi. Apalagi kepentingannya sekadar komersial, tapi mengabaikan hak masyarakat atas informasi.

Kenyataannya, lanjut Paulus, saat ini frekuensi yang seharusnya untuk kemakmuran bersama tersebut hanya menjadi milik segelintir pemodal semata. Ia mencontohkan betapa Telkomsel yang seharusnya dikelola oleh negara saat ini telah berpindah tangan ke swasta. Fenomena ini bukan hanya tidak sehat tetapi juga akhirnya bisa merusak kualitas pemberitaan di media-media. Isu konglomerasi media inilah yang kemudian menjadi salah satu sorotan utama dalam diskusi yang di gelar di Bumbu Desa, kawasan Cikini, Jakarta Pusat, tersebut.

Diskusi ini juga menyinggung masalah multipleksing dalam penyiaran digital. Multiplesking adalah penyelenggaraan penyiaran dengan transmisi dua program atau lebih pada satu saluran pada saat yang bersamaan. Paulus mengkhawatirkan, aturan mengenai multipleksing tidak adil. Menurutnya, aturan multipleksing dalam peraturan Kominfo tersebut akan menimbulkan ketidaksehatan dalam dunia penyiaran di Indonesia kedepannya. Sementara pembagian zona multiplesking di Indonesia menurutnya juga sangat ambigu dan cenderung diskriminatif yang hanya bersandar pada aspek ekonomi semata. Apalagi, tambah Paulus, KPI dan KPID juga tampak tak dilibatkan dalam proses migrasi itu. “KPI dan KPID pun juga sangat-sangat tidak mengerti bagaimana pendekatan zona-zona multiplesking,” tuturnya.

Selain itu, zonasi yang dilakukan Kominfo hanya mempertimbangkan keuntungan pasar, bukan hak masyarakat. Paulus menyarankan bahwa seharusnya daerah-daerah yang terpencillah yang menjadi konsentrasi wilayah penyiaran, bukan seperti zona prioritas yang seperti digambarkan sekarang ini. Di sinilah seharusnya arah kebijakan migrasi dituangkan dalam undang-undang, dan harusnya mengatur tentang pembiayaan, tidak semata-mata diserahkan kepada pasar.

Kalau tidak demikian, maka akan dikhawatirkan hanya pemodal besar saja yang bisa masuk dalam dunia penyiaran. Sementara media yang memiliki modal kecil dan lokal akan terancam gulung tikar jika tidak mendapatkan perhatian yang serius dari arah kebijakan. “Pemerintah harus melihat bahwa permasalahan ini adalah permasalahan multidimensi yang bukan hanya sekedar permasalahan teknologi semata,” tandas Paulus.

(c) MediaLink

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.