Sengketa Dokumen RAPBD 2013

Home / Peristiwa / Daerah / Sengketa Dokumen RAPBD 2013
By
In Daerah

SAMARINDA-Komisi Informasi (KI) Provinsi Kaltim pekan depan memanggil Ketua DPRD Kaltim Mukmin Faisjal berkenaan dengan sengketa informasi publik yang diajukan LSM Pokja 30.

Ketua DPRD yang dipanggil, karena hingga kini DPRD Kaltim belum membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), sehingga tidak ada yang mewakili lembaga legislatif itu ketika harus bersengketa di Komisi Informasi.

“Ya, ini memang risiko kalau badan publik belum membentuk PPID, yang dipanggil untuk bersidang adalah pimpinan lembaganya. Terlebih yang menjadi sengketa adalah RAPBD, yang mana penanggung jawab banggar adalah pimpinan DPRD,” kata Wakil Ketua Komisi Informasi Provinsi Kaltim Eko Satiya Hushada, kepada Kaltim Post, kemarin.

Sengketa Informasi antara Pokja 30 dengan DPRD Kaltim ini berawal dari tidak dipenuhinya permintaan dokumen RAPBD 2013 oleh Pokja 30. Sesuai tahapan proses permohonan informasi publik yang diatur oleh Undang-Undang No 14 tahun 2008 karena informasi yang diminta tidak dipenuhi oleh DPRD Kaltim, Pokja 30 yang dipimpin Carolus Tuah akhirnya mendaftarkan sengketa informasi ke Komisi Informasi.

Ini merupakan sengketa kedua yang diajukan Pokja 30 ke Komisi Informasi, setelah sebelumnya Pokja bersengketa dengan BLH Kaltim, namun berakhir dengan damai di sidang mediasi.

Eko mengatakan, panitera Komisi Informasi kemarin mengirim tiga surat panggilan kepada badan publik yang disengketakan. Selain DPRD Kaltim, surat panggilan mediasi juga ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dan Biro Hukum Pemprov Kaltim. KPU Kukar disengketakan oleh Aras atas nama pribadi yang mengajukan permohonan laporan penggunaan anggaran, sementara Biro Hukum Pemprov Kaltim disengketakan oleh Pokja 30.

“Ada waktu 14 hari untuk menyelesaikan sengketa lewat sidang mediasi. Jika mediasi tidak membuahkan hasil kesepakatan, maka tahap selanjutnya adalah sidang ajudikasi non-ligitasi. Prosesnya sama dengan sidang di pengadilan negeri,” jelas Eko.

Eko mengingatkan kembali kepada badan publik untuk membentuk PPID sebagai amanat UU 14/2008. Jika tahun 2012 lalu banyak badan publik khususnya pemerintah kota/kabupaten yang beralasan tidak punya anggaran untuk membentuk lembaga tersebut, pada 2013 ini diharapkan tidak ada lagi alasan tersebut karena sudah masuk tahun anggaran baru.

“Membentuk PPID adalah amanat UU. Bagi yang tidak membentuk, sama dengan melanggar UU dan menggambarkan tidak punya komitmen dengan keterbukaan informasi publik,” tegas Eko.

Badan publik dimaksud, tidak hanya pemerintah sebagai pelaksana pemerintahan, tetapi parpol, LSM, dan BUMD termasuk perusda dan BPD Kaltim. “Jika tidak membentuk PPID, akan merepotkan pimpinan badan publik. Mereka langsung yang akan bersengketa di Komisi Informasi,” jelas Eko.

Sementara Carolus menyebut, peneliti Pokja 30 kerap mengajukan permohonan data pada DPRD Kaltim. Hanya, dari bukan data yang diberikan melainkan surat balasan ketidaksanggupan DPRD Kaltim memenuhi permintaan data tersebut, alasannya tak menguasai data. Surat itu sendiri ditandatangani Mukmin. “Menurut saya itu sangat mengada-ngada, kami malah di-pimpong ke (pemerintah) provinsi,” ucapnya.

“Mukmin sebagai politisi, ternyata juga tak memiliki visi tentang pentingnya transparansi. Ini menunjukkan ketertutupan eksekutif dan legislatif sama,” sambungnya.

Soal pemanggilan ketua DPRD Kaltim ini, rupanya belum sampai ke telinga Mukmin. Hanya, mengenai permohonan data oleh Pokja 30 itu disebutnya berada pada wewenang pemerintah, bukan DPRD. Hanya, memang tak semua data dapat disebar begitu saja pada publik. Termasuk buku anggaran. Namun, buku anggaran yang dimaksud, adalah buku anggaran yang belum diverifikasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Untuk yang satu ini, DPRD Kaltim telah mengirim beberapa kali ke Kemendagri. Hanya, sempat dikirim kembali untuk mendapat perbaikan, sebelum diverifikasi Kemendagri lagi. “Itu prosesnya lama, bisa berminggu-minggu,” ucap Mukmin.

Sementara mengenai pembentukan PPID di lingkungan DPRD, Mukmin memang mengakui lembaga yang dipimpinnya belum membentuk PPID. Kendati begitu, hal tersebut memang telah masuk agendanya. Belum terealisasi hingga kini karena pemahaman PPID yang belum dikuasai benar mengingat satuan ini memang hal baru. “Memang perlu proses karena badan lembaga ini kan baru, jadi perlu dipelajari,” imbuhnya.

Sumber : www.kaltimpost.co.id

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.