Sengketa Tanah Bisa Masuk Sengketa Informasi

Home / Peristiwa / Daerah / Sengketa Tanah Bisa Masuk Sengketa Informasi

YOGYAKARTA,(PRLM).-Sengketa tanah tidak hanya berkaitan dengan persoalan perdata. Seiring perkembangan hukum positif, masalah sengketa tanah bisa masuk ranah sengketa informasi seperti terjadi di Yogyakarta.

Kasus sengketa ini diajukan oleh warga Ngaglik, Sleman, Widanti dengan pihak lawan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupatan Sleman. BPN dianggap menutupi informasi berkaitan penerbitan tanah atas nama Sarju, warga Minggir, Sleman. Sarju merupakan famili jauh dari pemohon (Widanti). Karena itu, pemohon megnajukan sengketa informasi ke Sidang Ajudikasi Komisi Informasi Pusat (KIP).

Dalam amar putusannya di Pengadilan Tinggi DI Yogyakarta, Rabu (12/9), hakim ketua Abdul Rachman Makmun mengabulkan permohonan Widanti untuk mengetahui detail informasi tentang latar belakang penerbitan surat tanah atas nama Sarju. Kemudian majelis memerintahkan BPN membuka domumen surat kepemilikan tanah atas nama Sarju. BPN tidak bisa berdalih bahwa informasi latar belakang penerbitan sertifikat tanah menjadi rahasia negara.

Kasus tanah dimasukkan ranah sengketa informasi ini, merupakan yang pertama terjadi di Indonesia sejak diterbitkannya UU Nomor 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Widanti mengajukan sengketa informasi setelah dilarang BPN untuk mengetahui sejarah penerbitan sertifikat tanah atas nama Sarju.

Widanti merasa Sarju tidak berhak menerima bagian tanah dan disertifikasi dari pewaris, Rantiyem yang meninggal 4 Agustus 1997. Rantiyem merupakan ibu angkat Widanto, yang mewariskan lahan seluas 1175 meter persegi. Sarju hanya berstatus saudara jauh, yang secara hukum tidak berhak untuk mendapatkan hak waris.

Widanti minta BPN untuk membuka dokumen sejarah penerbitan sertifikat atas nama Sarju tersebut, karena tidak dikabulkan, yang bersangkutan mengajukan sengketa informasi. Hakim menganggap Widanti berhak dan sah sebagai legal standing untuk mengetahui dokumen penerbitan sertifikat tanah.

Kuasa hukum Widanto, Heniy Astianto menyatakan menyatakan putusan ini memperkuat juga status Widanto sebagai orang yang berkepentingan terhadap sertifikat tanah atas nama Sarju.

Sebaliknya kuasa hukum BPN Sleman Heru Santoso menyatakan keputusan hakim belum serta merta bisa dieksekusi. “Bagaimana pelaksanaan, ini memerlukan koordinasi dan menunggu tenggang masa keputusan tetap selama 14 hari,” kata dia. (A-84/A-107)***

Sumber: Pikiran Rakyat

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.