Siapkah LPP dengan Digitalisasi?

Home / Kegiatan / Media / Siapkah LPP dengan Digitalisasi?
By
In Media

Tidak seperti diskusi pada minggu sebelumnya, diskusi Rabu (25/01/12) kali ini sengaja digelar di Warung Daun  Cikini dengan alasan tempat yang luas. Diskusi yang diinisiasi oleh Perkumpulan Medialink, AJI dan juga TIFA Foundation ini mendedah tentang tema, “Digitalisasi Penyiaran, Ancaman Lembaga Penyiaran Publik?” Hadir dalam diskusi tersebut antara lain beberapa orang yang mempunyai kapabilitas di bidangnya masing-masing, yaitu Satya Sudahana (Direktur Tekhnik TVRI), Sunarya Ruslan (Anggota Dewan Pengawas RRI), dan Paulus Widiyanto (mantan Ketua Pansus RUU Penyiaran).

Menurut Faisol, Direktur Eksekutif Perkumpulan MediaLink, latar belakang tema diskusi ini didasari atas kepedulian mereka terhadap pengawalan Undang-Undang Penyiaran yang tengah di godog di DPR. Dimana salah satu isu yang mengemuka adalah digitalisasi penyiaran. Dalam Undang-Undang yang baru tersebut dinilai terdapat banyak celah untuk adanya monopoli media. Ini yang kemudian dikhawatirkan akan membuat iklim penyiaran di Indonesia tidak sehat. Sementara yang berpeluang untuk mengimbangi Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) yaitu Lembaga Penyiaran Publik (LPP) yang dalam hal ini adalah RRI dan TVRI.

Paulus mengatakan saat ini memang terjadi penurunan segmentasi pemirsa maupun pendengar untuk public broadcasting. Ini tidak hanya terjadi di Indonesia semata tetapi juga hampir di seluruh dunia. Di Indonesia sendiri pemerintah rupanya lebih memberikan porsi lebih banyak untuk untuk televisi daripada radio. Padahal secara kalkulasi radio lebih mudah dijangkau oleh masyarakat Indonesia secara umum. Lebih lanjut menurut Paulus, minimnya sumberdaya yang ada di LPP seperti yang ada di TVRI dan RRI ini menjadi persoalan tersendiri yang harus sesegera mungkin dicarikan solusinya. Dari kondisi seperti ini, ia juga mengharapkan nantinya LPP diberikan porsi yang lebih daripada LPS sehingga fungsi LPP sebagai kanal informasi publik bisa berjalan dengan baik.

Menyikapi sedikitnya pendengar radio, Sunarya menambahkan bahwa di Australia kurang lebih 97% masyarakatnya masih setia mendengarkan radio. Kondisi inilah yang tidak terjadi di Indonesia saat ini. Menurutnya, LPP termasuk di dalamnya RRI, seharusnyalah didorong terlebih dahulu untuk menerapkan alih migrasi dari analog ke digital terlebih dahulu. Baru kemudian ketika LPP telah berhasil, kebijakan tersebut diterapkan ke LPS. Melihat kondisi yang ada di lapangan maka Sunarya selaku Anggota Dewan Pengawas RRI sendiri dalam diskusi tersebut menyatakan dan berharap bahwa migrasi dari analog ke digital dapat dilakukan secara bertahap.

Sementara Satya Sudhana selaku Direktur Tekhnik TVRI menyatakan bahwa rencana pemerintah untuk melakukan migrasi dari sistem analog ke digital ini harusnya disikapi dengan lebih bijak. Ia mengatkan rencana pemerintah ini adalah kesempatan yang tidak boleh disia-siakan. Ia menyadari di satu sisi kebijakan pemerintah ini adalah ancaman bagi eksistensi LPP tapi di sisi lain harus disadari juga ini adalah kesempatan untuk berubah ke arah yang lebih baik.

Saat ini TVRI memiliki 28 stasiun daerah untuk penyiaran lokal dan lima propinsi yang belum tersentuh siaran lokal TVRI. Dilihat dari stasiun pemancar, TVRI juga yang paling banyak daripada lembaga penyiaran swasta yang lain, yaitu ada 376 stasiun pemancar. Meskipun secara usia alat pemancar tersebut sudah masuk ke dalam kategori tua semuanya. Maka dengan adanya rencana migrasi ke sistem digital ini diharapkan mampu meremajakan alat pemancar yang sudah tua tersebut. Satya Sudhana juga menambahkan bahwa rencana migrasi sistem analog ke digital ini tidak hanya menyangkut permasalahan lembaga penyiaran semata, tetapi juga menyangkut permasalahan kesiapan masyarakat dalam menerima siaran digital nantinya.

 

 

(c) MediaLink

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.