Sindir Komisi Informasi Ngawur BLH Tetap Ogah Serahkan Dokumen Amdal ke Jatam

Home / Peristiwa / Daerah / Sindir Komisi Informasi Ngawur BLH Tetap Ogah Serahkan Dokumen Amdal ke Jatam
By
In Daerah

SAMARINDA – Kendati sudah berdamai di Komisi Informasi (KI) Kaltim pada 27 Desember 2012 lalu, Badan Lingkungan Hidup (BLH) Samarinda tetap menolak memberikan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) perusahaan tambang batu bara se-Samarinda kepada Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kaltim.
Ya, BLH sebelumnya disengketakan oleh Jatam ke KI Kaltim, namun berakhir damai setelah melalui proses mediasi. Belakangan, tatkala melewati jatuh tempo harus menyerahkan dokumen Amdal itu ke Jatam tertanggal 23 Januari lalu, BLH malah berdalih lagi. Alasan BLH ogah menyerahkan dokumen itu lagi-lagi karena khawatir dipergunakan untuk kepentingan tertentu.

Sementara itu, Jatam Kaltim menilai data ini sangat penting diketahui publik sebagai database mengawasi lingkungan Samarinda dampak aktivitas tambang batu bara. Bahkan, BLH seolah menyalahkan Komisi Informasi Kaltim karena menyetujui permintaan Jatam saat sidang mediasi. “Dalam akta notaris dan AD/ART Jatam tidak berkaitan dengan tambang batu bara, melainkan pertambangan minyak, berarti tidak ada sangkut pautnya. KI juga ngawur, tidak baca AD/ART mereka,” singgung Kepala BLH Samarinda, Endang Liansyah kemarin.

“Yang namanya organisasi di lingkup Kaltim, mestinya ada SKT (Surat Keterangan Terdaftar) Provinsi, ini ‘kan tidak ada. Itu legal, tidak,” tanya Endang. Dia juga menyindir KI yang dinilai keliru dalam menilai masalah. “Mestinya KI melihat persoalan secara rinci. Jatam ini organisasi advokasi, bukan LSM lingkungan ,” sambungnya.
Sementara, Ketua Komisi Informasi Kaltim Jaidun menyatakan dalam meminta data, tidak ada hubungannya dengan spesialisasi organisasi. “Tolong tunjukkan poin mana yang mengharuskan spesialisasi sebuah organisasi menjadi syarat penting dalam keterbukaan informasi publik,” ucapnya. Dia juga menambahkan, selama dokumen tersebut bukan rahasia negara, maka dianggap sah diketahui, sebab sesuai Pasal 17 UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP.
Terpisah, Koordinator Divisi Hukum Jatam Kaltim, Merah Johansyah, menyatakan justru sudah menyerahkan AD/ART organisasi kepada BLH.
Namun, tetap tidak mendapat dokumen Amdal tersebut. Padahal, sesuai kesepakatan mediasi, dokumen harus diserahkan paling lambat 23 Januari 2013.
Terkait anggapan BLH yang menyatakan Jatam bukan organisasi pertambangan batu bara, Merah mengaku tidak terkejut. “Silakan saja mereka berasumsi seperti  itu. Yang jelas, apa dasar hukumnya kalau minta data harus pakai AD/ART organisasi,” tegas Merah.

Sumber : www.kaltimpost.co.id

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.