Soal Amdal Tambang, PN Samarinda tegur BLH Samarinda

Home / Peristiwa / Daerah / Soal Amdal Tambang, PN Samarinda tegur BLH Samarinda
By
In Daerah

Akhirnya, perjuangan Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kaltim untuk mendapatkan data Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) seluruh tambang batu bara yang ada di Samarinda mulai mendapatkan angin segar. 

Pasalnya, Ketua Pengadilan Negeri (PN) Samarinda, Hery Supriyono, Kamis (14/3/2013) menegur (aanmaning) Badan Lingkungan Hidup (BLH) Samarinda karena tidak kunjung memberikan data Amdal tersebut. BLH Samarinda diberikan waktu selama 8 hari kedepan atau tepatnya tanggal 22 untuk menyerahkan data Amdal tersebut secara sukarela kepada Jatam Kaltim di PN Samarinda.

Seperti diketahui, sengketa bermula saat Jatam meminta data lingkungan perusahaan tambang ke BLH Samarinda. Data Amdal ini sangat penting setelah melihat kerusakan lingkungan yang ada di Samarinda akibat tambang. Namun, permintaan Jatam tak direspons BLH. Acuannya, Pasal 57 UU No 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Selain melayangkan surat keberatan pada Walikota Samarinda Syaharie Jaang dan akan memperkarakannya di KIP Kaltim, dan KIP memenangkan Jatam dalam sengketa informasi tersebut. Selain itu, Jatam berangkat dari temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyatakan bahwa sebagian besar Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dikeluarkan Pemkot Samarinda tidak mengantongi dokumen Amdal.

Menurut Hery, bila dalam 8 hari kedepan BLH Samarinda juga urung memberikan maka pengadilan akan menyita dokumen Amdal tersebut.

“Dalam waktu 8 hari BLH akan memberikan informasi yang diminta. Mudah – mudahan terlaksana, kalau nggak terlaksana kita memerintahkan untuk disita. Kalau memang dia tidak mau memberikan secara sukarela maka Pengadilan akan memerintahkan untuk disita,” kata Hery.

Terkait bahwa selama ini BLH Samarinda selalu berdalih bahwa sebelum mendapatkan data, Jatam harus menyertakan Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), menurut Hery, dalam Undang – Undang KIP tidak ada aturan yang mengaruskan hal itu.

“Dalam Undang – Undang keterbukaan informasi kita, tidak ada keharusan yang mensyaratkan pemohon itu harus seperti ini, seperti itu. Setiap pemohon yang meminta informasi harusnya itu tersedia. Kalau saya kembalinya kepada aturan sajalah. Memang aturan tidak ada yang mensyaratkan seperti itu, bahwa pemohon informasi itu harus mempunyai AD/ART, harus berbentuk badan hukum, itu kan nggak ada,” katanya.

Menurutnya lagi, data Amdal ini sangat penting adanya karena inilah yang mendasari terbitnya Izin Usaha Pertambangan (IUP).

“Dan Amdal itu harus ada sebelum terbit IUP. Karena itulah yang mendasari terbitnya IUP, supaya tambang itu juga nanti terikat oleh aturan,” kata Hery.

Sementara itu, juru sita PN Samarinda Edi Purwoyono mengatakan, bahwa bila akhirnya BLH Samarinda tetap tidak mau menyerahkan secara sukarela data Amdal tersebut dan dilakukan penyitaan, maka inilah eksekusi di Kaltim terkait data Amdal.

“Kita siap melaksanakan kalau diperintahkan, kalau memang disita maka ini yang pertama di Kaltim,” katanya.

Sumber : www.kaltim.tribunnews.com

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.