Sofyan Djalil: Bekerja Sama dengan Masyarakat Sipil itu Harus

Home / Kegiatan / Akses Informasi / Sofyan Djalil: Bekerja Sama dengan Masyarakat Sipil itu Harus

Siaran Pers CSO OGP Indonesia

Open Government Partnership Summit 2015, Mexico
Sofyan Djalil: Bekerja Sama dengan Masyarakat Sipil itu Harus

MEXICO CITY—Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Sofyan Djalil mengatakan, Pemerintah Indonesia mengakui kemitraan dengan masyarakat sipil yang menjadi prinsip Open Government Partnership (OGP) merupakan sebuah keharusan. “Bekerja sama dengan organisasi masyarakat sipil itu sebuah keharusan bagi kita,” ujar dia ketika berbicara dalam diskusi panel “The Open Government Partnership: What is the Next Frontier?” di arena Konferensi Tingkat Tinggi Open Government Partnership (OGP Summit) di Mexico City, Rabu (28/10).

Delegasi masyarakat sipil yang hadir konferensi tersebut mengapresiasi pernyataan tersebut. Namun demikian, mereka mengingatkan bahwa kondisi ruang sipil (civic space) di Indonesia mengalami kemerosotan. Nanda Sihombing dari Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) mengemukakan, sepertiga dari negara-negara anggota OGP mengalami penurunan ruang sipil. “Indonesia masuk dalam negara yang mengalami kemerosotan tersebut. Faktornya terutama adalah Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas) yang dianggap membelenggu kebebasan berserikat,” ujarnya.

Nanda menambahkan, memang sudah tepat jika Menteri PPN/Bappenas sebagai pengelola OGP di Indonesia memberi pernyataan terbuka secara internasional tentang pentingnya pelibatan masyarakat sipil. “Namun, hal itu harus disertai langkah nyata untuk memperbaiki rapor merah tersebut. Indonesia merupakan negara pendiri OGP. Sangat tidak pantas jika mendapatkan nilai kurang baik,” tandas Nanda.

Sementara itu, Beka Ulung Hapsara dari International NGO Forum on Indonesia Development (INFID) menyatakan, pernyataan Menteri PPN/Bappenas tersebut harus tercermin dalam pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals—SDGs). “Pemerintah harus mencari formula yang tepat agar posisi masyarakat sipil tidak terpinggirkan oleh kekuatan yang memiliki modal sosial dan politik yang lebih besar,” ujar dia.

Sebab, lanjut Beka, jika itu terjadi maka substansi dan peran pembangunan yang dibawa oleh masyarakat sipil justru hilang atau terpinggirkan. Bagi Beka, sekarang ini, kekuatan-kekuatan yang memiliki modal besar cenderung menguasai agenda-agenda pembangunan. Peran masyarakat sipil diperlukan untuk mengimbangi kekeuatan-kekuatan tersebut. “Ini yang harus kita temukan formulanya,” tegasnya.

OGP Summit berlangsung pada 27-29 Oktober 2015 di Mexico City. Pertemuan tingkat tinggi tersebut dihadiri sekitar 2.000 peserta dari 65 negara anggota OGP dan negara undangan lainnya. OGP Summit kali ini berfokus untuk menyoroti bagaimana prinsip-prinsip ‘open government’ mampu mendukung implementasi SDGs. Belasan perwakilan masyarakat sipil Indonesia dari 12 organisasi hadir dan mewarnai forum-forum OGP Summit. Ke-12 organisasi tersebut adalah ICEL, ICW, Infest Yogyakarta, INFID, IPC, Laskar Batang, Media Link, Pattiro, PWYP Indonesia, Seknas Fitra, TII dan Yayasan Tifa.

***

Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi:
Ilham Saenong +62818168441 milham@ti.or.id
Mujtaba Hamdi +628176099957 taba@medialink.or.id
Beka Ulung Hapsara +62811853543 beka.hapsara@infid.org
Nanda Sihombing +6281229765757 nanda@pattiro.org

Recommended Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.