Sulitnya Eksekusi Susu Berbakteri

Home / Peristiwa / Pusat / Sulitnya Eksekusi Susu Berbakteri
By
In Pusat

JAKARTA-Keengganan Kemenkes mengumumkan merek-merek susu yang mengandung bakteri tercemar mengancam hak publik akan keterbukaan informasi badan-badan publik.

DAVID Tobing meluapkan kekesalannya. Dia tak habis pikir jika Kementerian Kesehatan (Kemenkes) hingga kini tak juga mengumumkan nama susu formula yang tercemar bakteri Enterobacter Sakazakii. Bakteri tersebut dapat menimbulkan penyakit peradangan saluran pencernaan (enteritis), infeksi peredaran darah (sepsis) dan infeksi lapisan urat safar tulang belakang dan otak (meningitis).

Hingga saat ini, masyarakat hanya disuguhi informasi jika dari penelitian Institut Pertanian Bogor (IPB) diketahui 22,73 persen dari 22 merek susu formula yang beredar di pasar ternyata mengandung bakteri E. Sakazakii. Tetapi masyarakat tidak diberitahu merek susu apa saja yang mengandung unsur berbahaya tersebut. Meski sebelumnya Kepala Litbang Kemenkes Trihono telah mengumumkan nama susu formula, David menganggap Kemenkes masih menutup fakta sebenarnya.

“Apa yang diumumkan itu belum memenuhi putusan Mahkamah Agung (MA). Pihak Kemenkes hanya mengalihkan permasalahan saja. Ada upaya menutupi. Melecehkan hukum,” sesalnya kepada Jurnal Nasional, Senin (11/7).

Pada 17 Maret 2008, David mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pihak yang digugat adalah Kemenkes, IPB dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). David melayangkan gugatan karena ada perbuatan melawan hukum yaitu tidak menginformasikan merek-merek susu formula yang tercemar bakteri Enterobacter Sakazakii.

Pengadilan mengabulkan gugatan David pada 20 Agustus 2008 dan memutuskan agar ketiga pihak mengumumkan merek-merek susu tercemar tersebut. Putusan PN Jakarta Pusat itu diperkuat putusan banding pada 6 April 2009 dan putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) pada 26 April 2010. Dalam amar putusannya, MA menyatakan informasi susu formula tersebut harus segera diumumkan. Namun, hingga kini informasi mengenai susu tercemar bakteri itu tak juga disampaikan kepada publik.
Polemik ini bermula ketika para peneliti IPB menemukan adanya kontaminasi Enterobacter Sakazakii sebesar 22,73 persen dari 22 sampel susu formula yang beredar tahun 2003 hingga 2006. Hasil riset itu dilansir Februari 2008. Namun, Kemenkes tak juga mengeksekusi putusan MA.

Bahkan, mereka melakukan penelitian tandingan untuk membantah adanya Enterobacter Sakazakii. Jum’at pekan lalu, Kemenkes, BPOM dan IPB mengumumkan penelitian ulang terhadap sejumlah susu formula yang dilakukan Maret-April 2011 guna menemukan ada tidaknya susu formula yang terkontaminasi Enterobacter Sakazakii.

Penelitian tersebut dilakukan dengan mengambil 47 sampel susu formula. Dari 47 sampel yang diteliti, hasilnya dinyatakan aman. “Kesimpulannya, hasil survei tidak ditemukan bakreri Entrobacter sakazakii,” kata Trihono di Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta.

Dikatakan Trihono, penelitian dilakukan dengan melakukan pengecekan ulang yang dilakukan Kemenkes, BPOM dan IPB. “Kami saling kroscek untuk menguatkan hasil,” ujarnya. Penelitian IPB, lanjutnya adalah penelitian isolat bakteri yang tak mengandung ketentuan jumlah sampel. “Yang penting sampai bakteri ketemu,” katanya.

Hasil penelitian ini dilakukan terhadap seluruh susu formula untuk bayi dengan rentang usia 0 – 6 bulan. Sampel dari penelitian adalah seluruh susu formula yang dijual di pasar tradisional dan pasar swalayan. Produksi susu yang dijadikan sampel juga produksi dalam negeri dan luar negeri. “Survey surveillance ini dilakukan untuk kepentingan masyarakat sehingga dipublikasikan,” ucapnya.

Namun, David menganggap, tidak cukup Kemenkes menginformasikan hasil penelitian yang baru. “Ada fakta yang tidak dapat ditutupi dengan dibuat-buat. Kemenkes tidak bisa menutupi fakta tahun 2006. Sampai kapan pun, ada tidaknya putusan MA, yang harus dibuka,” desak David.

Dia menilai, pengumuman hasil penelitian ulang itu merupakan upaya pengaburan dari hasil penelitian IPB pada 2003 – 2006. “Yang diumumkan kan penelitian 2011, bukan yang 2006,” kata David. Ironisnya, bukannya mengumumkan, IPB malah mendapat dukungan dari sejumlah universitas negeri yaitu Universitas Sumatera Utara, Universitas Andalas, Universitas Indonesia, Universitas Hasanuddin, dan Universitas Padjajaran.

Atas gugatan lima universitas itu, David menjawab, “Itu salah satu skenario untuk menutup-nutupi penelitian yang lama. Lima universitas mengajukan gugatan ini agar tidak dijalankan. Saya sudah menanggapi dan mempertahankan bahwa itu hak publik untuk tahu dan putusan MA itu sudah sangat tepat,” tegasnya.

Upaya David melayangkan gugatan menuai dukungan. Sebanyak 15 Lembaga Swadaya Masyarakat menyerukan pemboikotan pemakaian susu formula hingga Menteri Kesehatan, IPB dan BPOM mengumumkan hasil riset IPB. Seruan aksi boikot ini untuk melindungi bayi Indonesia yang hingga saat ini tidak pernah tahu apakah susu yang diminumnya berbakteri atau tidak. “Kami menyerukan boikot susu formula hingga ada pengumuman riset 2006 lalu,” ucap Direktur LBH Jakarta Pusat, Nurkholis Hidayat.

Penelitian mengenai susu formula itu dilakukan oleh dr. Sri Estuningsih dari Fakultas Kedokteran Hewan IPB. Dari dokumen pengadilan terungkap bahwa penelitian tersebut didanai Program Hibah Bersaing, Direktorat Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan. Artinya, kalau pun kewajiban membuka informasi merek-merek susu terkait itu boleh ditolak, yang berhak menolak adalah pihak peneliti. Pihak kelima universitas itu tidak memiliki hak tolak.

Sri Estuningsih mengaku tidak mengira penelitiannya menuai polemik. Sebagai peneliti, Estuningsih merasa sudah menjalani prosedur yang seharusnya. Sebagai bentuk pertanggung jawaban moral kepada masyarakat, ia juga menyampaikan hasil temuannya kepada perusahaan produsen susu agar melakukan perbaikan produknya.

Di Amerika Serikat, sejak tahun 1980-an sudah ramai dilakukan penelitian mengenai sakazakii karena bakteri itu bisa menyebabkan radang otak serta radang usus. Dari peneliti di luar negeri, disimpulkan bahwa bakteri Enterobacter Sakazakii dapat menjangkit bayi yang memiliki kondisi tertentu seperti usianya belum satu bulan, lahir prematur, berat badan rendah di bawah 2,5 kilogram dan bayi yang sistem pertahanan tubuhnya lemah.

Informasi mengenai merek-merek susu tercemar itu sangat dibutuhkan masyarakat. Siapa yang tidak khawatir jika ternyata susu formula yang beredar selama ini mengandung bakteri berbahaya? Pihak IPB hanya mengumumkan informasi hasil penelitian mereka secara setengah-setengah, sehingga justru meresahkan masyarakat. Informasi yang jelas dan lengkap tetap disembunyikan.

Ahmad Faisol, Direktur Eksekutif Media Link menganggap seharusnya demi kepentingan konsumen Kemenkes bersedia mengumumkan susu formula yang mengadung bakteri. Dia menganggap, tidak akan nama baik produsen susu tercemar hanya karena mengumumkan kandungan produksinya. Faisol mencontohkan kasus Ajinomoto yang pernah disebut-sebut mengandung lemak babi. “Untuk kepentingan konsumsen harus dibuka,” ujar Faisol.

Dia juga menyesalkan gugatan lima universitas. “Kalau gugatan ini berhasil, ini akan menjadi preseden buruk bagi hak kebebasan informasi dari badan publik. Keterbukaan informasi yang diamanatkan UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP) tidak ada apa-apa. Keputusan MA saja bisa dilawqan, apalagi keputusan komisi informasi,” katanya.

Karena itu, Faisol mempersoalkan langkah lima universitas yang turut membungkam hak publik atas informasi terkait kasus susu formula. Sementara kelima kampus tersebut tidak pernah terlibat dalam penelitian susu formula tersebut.

Sementara kelima universitas tersebut beralasan bahwa gugatan mereka layangkan demi membela etika akademik. Argumennya, informasi terkait sampel penelitian adalah ranah akademik yang independensinya harus dijaga. Dalam kode etik penelitian, sampel penelitian itu harus dipertahankan kerahasiaannya. Pertanyaannya, apakah sebuah kode etik penelitian harus mengalahkan keresahan umum yang jelas-jelas diderita masyarakat?

Ombudsman Republik Indonesia, selaku lembaga yang mengurusi pengaduan layanan publik, pada 1 Juni 2011 juga mengeluarkan surat kepada Menteri Kesehatan agar informasi susu tercemar diumumkan kepada publik. Sebelumnya, Komisi IX DPR RI dalam rapat kerja dengan Menkes pada 23 Februari 2011 juga sudah meminta agar Menkes mengumumkan informasi tersebut.

Namun, informasi merek-merek susu tercemar itu masih disembunyikan. “Ada kepentingan melindungi produsen. Apapun motifnya harus dibuka,” desak David.

M. Yamin Panca Setia

Sumber: Jurnal Nasional

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.