JAKARTA-Media Link bekerjasama dengan CIPG dan AJI mengadakan diskusi tema “KPI Baru Menata Jurnalisme TV yang lebih baik. Diskusi tersebut berlangsung pada Rabu (27/07/2016) di Bakoel Kopi Jakarta. Hadir pada acara tersebut sebagai pembicara Ketua Umum Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Yadi Hendriana, Anggota KPI terpilih Hardley Stefano dan Ketua Umum AJI Suwarjono. Ketua Umum AJI […]
Kamis (29/10) MediaLink bekerja sama dengan CIPG dan Komunikasi FISIP UI menggelar diskusi terbuka dengan tema “Mutu Konten dan ‘kreativitas’ di Sektor TV dan Film: Berbanding lurus atau terbalik? Bertempat di Aula FISIP UI, diskusi ini dihadiri oleh ratusan peserta dari kalangan mahasiswa, akademisi dan praktisi. Hadir sebagai panelis: Ricky Pesik (Wakil Kepala Badan Ekonomi […]
Siaran Pers, Perkumpulan Media Lintas Komunitas (Media Link) JAKARTA, 6 Oktober 2011. Perkumpulan Media Lintas Komunitas (Media Link) melihat bahwa diulur-ulurnya proses pemilihan Dewan Pengawas TVRI sebagai wujud kacaunya pengelolaan lembaga penyiaran publik (LPP). Media Link mendesak agar DPR lebih memperkuat aturan-aturan penyiaran publik dalam revisi Undang-Undang Penyiaran demi memperbaiki LPP ke depan. “LPP TVRI maupun […]
Jakarta, 27 September 2011. Negara harus membangun “road map” dunia penyiaran guna mengatasi carut-marut dunia penyiaran sebagai pelaksanaan dari UU Penyiaran. Usulan ini disampaikan Anggota Koalisi Independen untuk Demokrasi Penyiaran (KIDP) yang juga Ketua Pansus RUU Penyiaran DPR 1999-2004, Paulus Widiyanto menanggapi proses revisi UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiara. Paulus menyebutkan carut marutnya […]
Yang Terhormat, Presiden Republik Indonesia Bapak Soesilo Bambang Yudhoyono di Jakarta Dengan Hormat, Kami yang bertandatangan di bawah ini, Koalisi Independen untuk Demokratisasi Penyiaran (KIDP), anggota masyarakat sipil yang gusar menyaksikan carut-marut dunia penyiaran Indonesia. Dasar keprihatinan kami ialah pasal 52 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran: “Setiap warga negara Indonesia memiliki hak, […]
Siaran Pers, Koalisi Independen untuk Demokratisasi Penyiaran (KIDP) Jakarta, 19 Mei 2011. Koalisi Independen untuk Demokratisasi Penyiaran (KIDP) mendorong Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah memberikan pemihakan yang konkret kepada Lembaga Penyiaran Publik (LPP) dan Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK). Di berbagai negara maju, lembaga penyiaran publik –seperti RRI dan TVRI– mendapat dukungan penuh negara, bahkan menjadi identitas nasional […]
Siaran Pers, Koalisi Independen untuk Demokratisasi Penyiaran (KIDP) Jakarta (23/3/2011). Koalisi Independen untuk Demokratisasi Penyiaran menolak draft revisi UU Penyiaran yang sarat dengan upaya melegalkan konsentrasi kepemilikan. Sikap koalisi ini didasari arah perkembangan rencana revisi Undang-Undang Penyiaran yang belum sejalan dengan semangat demokratisasi penyiaran. Proses revisi undang-undang tersebut memasuki tahap Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan […]
SIARAN PERS KOALISI INDEPENDEN UNTUK DEMOKRATISASI PENYIARAN (KIDP) Jakarta, 3 Oktober 2014 A. Permasalahan Indonesia telah lama mengalami kesemerawutan regulasi penyiaran dan telekomunikasi. Regulasi dan regulator yang ada telah gagal menjalankan proses demokratisasi komunikasi dan informasi. Contoh kekacauan ini antara lain terdapatnya kartel (pemusatan) kepemilikan yang melanggar peraturan perundang-undangan, lemahnya infrastruktur telekomunikasi, dan selama lima tahun […]
Rilis Pers, Koalisi Independen untuk Demokratisasi Penyiaran (KIDP), 10 September 2014 Presiden terpilih Joko Widodo meletakkan pengaturan sektor komunikasi dan informasi sebagai salah satu program prioritas untuk lima tahun mendatang. Beberapa poin penting untuk sektor kominfo antara lain pengelolaan dan pelayanan informasi kepada publik di bawah UU Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14/2008, menata ulang alokasi frekuensi […]
JAKARTA, 16 September 2014. Koalisi Independen untuk Demokratisasi Penyiaran (KIDP) akan mengajukan gugatan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) serta Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. KIDP berpendapat, Kominfo dan KPI lalai dalam menjalankan Undang-Undang Penyiaran terkait pengaturan pembatasan kepemilikan lembaga penyiaran. Salah satu kuasa hukum KIDP Nawawi Bahrudin mengatakan, Pasal 18 Ayat […]
