Termohon: Kwitansi Pembelanjaan Dana BOS Bersifat Rahasia

Home / Peristiwa / Pusat / Termohon: Kwitansi Pembelanjaan Dana BOS Bersifat Rahasia
By
In Pusat

Jakarta. KI-Online -  Komisi Informasi Pusat gelar sidang ajudikasi lanjutan sengketa informasi publik antara Pemohon Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Sarvodaya-KPODI dengan Sekolah Menengah Pertama (SMP) PGRI 9 Jakarta, dengan agenda meminta keterangan (klarifikasi) kepada kedua belah pihak Rabu, (18/7).

Sidang ajudikasi sengketa informasi ini diketuai oleh Dono Prasetyo. Adapun materi yang menjadi pokok pembahasan adalah mengenai status dokumen Kwitansi pembelanjaan, apakah merupakan informasi yang dikecualikan (rahasia) atau informasi yang bersifat terbuka.

Dalam hal ini, Termohon berpendapat informasi yang diminta oleh Pemohon khususnya mengenai salinan kwitansi merupakan informasi yang dikecualikan berdasarkan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.

“Menurut UU Kerasipan, kwitansi yang merupakan arsip dinamis tidak boleh diberikan kepada orang yang tidak berkompeten. Kwitansi itu hanya bisa diberikan kepada pihak yang berkompeten atau auditor seperti BPK dan BPKP, kalau hanya sebatas informasinya bisa kami berikan,” terang Termohon.

Anggota Majelis Komisioner Abdul Rahman Ma’mun dan Amirudin mempertanyakan status pengecualian dokumen yang disampaikan oleh Termohon karena belum mampu memberikan bukti adanya uji konsekuensi serta Termohon yang hadir mewakili Kepala Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Timur Drs. Abdul Rasyid tidak mengetahui apakah dana BOS di SMP PGRI 9 Tahun Anggaran 2011 selesai atau belum di audit.

Karena pihak Termohon yang hadir belum mengetahui duduk persoalan yang menjadi bahan sengketa informasi Ketua Majelisi Komisioner Dono Prsetyo menunda persidangan dan akan melanjutkan persidangan dengan agenda pembacaan putusan. “Sidang ditunda, jadwal sidang akan diberitahukan, silakan para pihak membuat kesimpulan dalam sengketa ini dan nanti disampaikan 5 (lima) hari sebelum pembacaan putusan ke Komisi Informasi Pusat.” 

Untuk diketahui informasi yang diminta oleh Pemohon kepada Termohon tertanggal 31  Oktober berupa pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2011 meliputi Rencana Jangka Menengah (RJM), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS) dan Kwitansi pembelanjaan.

Termohon pada tanggal  4 November 2011 memberikan jawaban yang pada intinya informasi yang diminta Pemohon tidak dapat diberikan. Karena itu, Pemohon pada tanggal 13 Desember 2011 mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi ke Komisi Informasi Pusat (KI Pusat). Namun setelah dilakukan mediasi oleh KI Pusat, mediasi itu dinyatakan gagal sehingga dilanjutkan ke proses ajudikasi.

Sumber : www.komisiinformasi.go.id

 

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.