Termohon: Peraturan Kepala BNN Bersifat Rahasia Untuk Selama-lamanya

Home / Peristiwa / Pusat / Termohon: Peraturan Kepala BNN Bersifat Rahasia Untuk Selama-lamanya
By
In Pusat

Jakarta, KI-Online. Komisi Informasi Pusat (KI Pusat) menggelar sidang ajudikasi perdana sengketa informasi publik antara Pemohon Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Masyarakat dengan Termohon Badan Narkotika Nasional (BNN) yang beragendakan meminta keterangan kepada kedua belah pihak (klarifikasi) Jumat, (20/7).

Dalam persidangan yang diketuai oleh Amirudin, Pemohon membenarkan informasi yang diminta pada tanggal 27 Februari 2012 kepada BNN berupa: Peraturan Kepala BNN Nomor 3 Tahun 2011 tentang Teknik Penyidikan dan Penyerahan di Bawah Pengawasan, Peraturan Kepala BNN Nomor 4 Tahun 2011 tentang Teknik Penyidikan Pembelian Terselubung, Peraturan Kepala BNN Nomor 5 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana dan Prekursor Narkotika.

Sementara Termohon dalam persidangan tetap bersikukuh sebagaimana jawaban permohonan informasi tertanggal 5 Maret 2012 yang menyatakan, informasi yang diminta Pemohon bersifar dikecualikan (rahasia) sebagaimana Pasal 17 huruf a angka 1 sampai 5 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.  

“Peraturan Kepala BNN sifatnya internal dan tidak boleh diketahui oleh publik dengan alasan sangat signifikan bila diberikan ke publik, sehingga kita merasa kesulitan dalam mengungkap kasus-kasus yang menjadi target operasi,” tegas Termohon yang dalam persidangan diwakili oleh Ahwil Luthan, Benny J. Mamoto, Yappy Manafe, Bali Moniaga, Jeane Mandagi, Indradi Thanos, Tyaswening, Sumirat Dwiyanto, Supardi, Aris Sujarwati, Eryan Noviandi, Malik Tanjung, dan Anton Suriyadi Siagian.

Anggota Majelis Komisioner KIPusat Abdul Rahman Ma’mun dan Dono Prasetyo pun mempertanyakan apakah semua isi peraturan tersebut bersifat rahasia dan apakah sudah ada hasil uji konsekuensinya. “Kita tidak bisa membuka aturan teknik dan taktik dilapangan karena apabila diungkap ke publik maka anggota sindikat narkotika akan mengetahui teknik dan taktik BNN,” jelas Benny seraya menambahkan secara komprehensif peraturan BNN itu mengatur teknik dan taktik sehingga bersifat tertutup.

Apabila informasi tersebut telah dinyatakan sebagai informasi yang dikecualikan, kata Anggota Majelis Komisioner harus ada masa retensinya (jangka waktu pengecualian). Termohon pun dengan tegas menjawab bahwa jangka waktu pengecualian informasi yang diminta Pemohon bersifat permanen. “Tentunya kejahatan tindak pidana narkotika pasti berkembang modusnya, sehingga sifat confidentialnya tetap untuk selama-lamanya”

Menanggapi keterangan Termohon, Pemohon pun mengatakan bahwa informasi yang diminta merupakan informasi yang terbuka berdasarkan UU KIP. “Kami mengakui bahwa peraturan BNN mengikat ke internal, tapi peraturan tersebut merupakan bagian informasi publik yang boleh diakses berdasarkan Pasal 18 ayat (1) huruf b UU KIP yang berbunyi ketetapan, keputusan, peraturan, surat edaran, ataupun bentuk kebijakan lain, baik yang tidak berlaku mengikat maupun mengikat ke dalam atau punke luar serta pertimbangan lembaga penegak hukum.” 

Kata Pemohon, alasan permohonan informasi ini didasarkan adanya informasi yang diperoleh Pemohon dari komuintas-komunitas mantan pecandu berkaitan dengan adanya kejanggalan dalam proses penangkapan pembelian terselubung. ”Penangkapan terhadap pembelian terselubung itu perlu ada hal-hal yang mengatur seperti: surat-surat yang diperlukan, penugasan, jangka waktu, itu yang kami butuhkan karena apabila dilapangan terjadi hal seperti ini, kami bisa mengkroscek.”

“Apakah pembelian terselubung ini sah atau tidak, karena banyak kejadian pembelian terselubung ini tidak jelas. Berdasarkan UU Narkotika pembelian terselubung itu harus ada surat izinnya,” ungkap Pemohon yang dalam persidangan diwakili Ajeng Larasati, Antonius Badar Karwayu, Muhammad Afif Abdul Qoyim dan Ikhsan Sofian Haris.

Setelah merasa cukup mendengar keterangan kedua belah pihak, Ketua Majelis Komisioner Amirudin menskors persidangan. “Sidang ajudikasi dengan sengketa nomor 163/V/KIP-PS-A/2012, diskors dan akan dilanjutkan pada tanggal 1 Agutus 2012, dengan agenda pembuktian.”

Sumber : www.komisiinformasi.go.id

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.