Tolak Pemusatan Kepemilikan Lembaga Penyiaran

Home / Analisa / Kolom / Tolak Pemusatan Kepemilikan Lembaga Penyiaran

Siaran Pers, Koalisi Independen untuk Demokratisasi Penyiaran (KIDP)

Jakarta (23/3/2011). Koalisi Independen untuk Demokratisasi Penyiaran menolak draft revisi UU Penyiaran yang sarat dengan upaya melegalkan konsentrasi kepemilikan. Sikap koalisi ini didasari arah perkembangan rencana revisi Undang-Undang Penyiaran yang belum sejalan dengan semangat demokratisasi penyiaran. Proses revisi undang-undang tersebut memasuki tahap Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan berbagai stakeholders penyiaran, mulai dari kalangan pemerintah, badan regulator, swasta, penyiaran lokal, sampai penyiaran komunitas.

“Kami menilai draft revisi yang ada saat ini sarat dengan pasal-pasal pembelaan terhadap korporasi dan berupaya melegalkan konsentrasi kepemilikan lembaga penyiaran jauh dari upaya memberdayakan penyiaran publik dan komunitas penyiaran,” jelas Amir Effendi Siregar, salah satu aktifis koalisi. Pelegalan tersebut merupakan kemunduran dari UU No 32 Tahun 2002 yang sudah mengakomodir prinsip-prinsip penyiaran demokratis, keragaman kepemilikan (diversity of ownership) dan keragaman isi (diversity of content).

Pelegalan konsentrasi kepemilikan dalam draft revisi UU Penyiaran lebih sebagai upaya membenarkan praktek yang selama ini melanggar UU No 32 Tahun 2002, dalam hal pemusatan kepemilikan dan kepemilikan modal asing. Draft yang ada juga melegalkan praktek pemindahtanganan kepemilikan yang berdampak pada jual beli frekuensi. Kepemilikan media juga bisa dijualbelikan lewat jual beli saham. Ini jelas melanggar prinsip frekuensi sebagai milik publik. Carut marut pemusatan kepemilikan ini seharusnya dikontrol oleh regulator penyiaran yaitu pemerintah dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).

Masalah pemusatan kepemililkan dan penguasaan lembaga penyiaran swasta juga berdampak pada alokasi frekuensi yang umumnya dikuasai oleh swasta dan negara, sementara tidak ada frekuensi bebas yang bisa dikuasai publik. “Kami berpendapat, penggunaan frekuensi penyiaran ini diatur dan diawasi oleh lembaga publik karena korporasi penyiaran tidak akan mendapat keuntungan apapun tanpa menggunakan frekuensi penyiaran yang merupakan ranah publik”, tambah R Kristiawan anggota koalisi.

Koalisi menuntut revisi UU Penyiaran yang sedang dilakukan DPR, tetap membatasi kepemilikan lembaga penyiaran dan melarang kepemilikan asing di atas ketentuan yang saat ini berlaku.

Tentang Koalisi Independen untuk Demokratisasi Penyiaran (KIDP)

KIDP adalah koalisi lembaga dan individu yang concern memastikan dunia penyiaran berjalan atas landasan prinsip-prinsip penyiaran yang demokratis. Utamanya terjaminnya prinsip diversity of ownership dan diversity of content dalam pengaturan tentang sistem penyiaran di Indonesia. Anggota KIDP antara lain: Yayasan Tifa, AJI Indonesia, PR2Media, MAKSI, LBH Pers, ICJR, Perkumpulan Media Lintas Komunitas (Media Link), Jaringan Radio Komunitas Indonesia (JRKI), Yayasan 28, LSPP.

Recommended Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.