Tolak RUU Ormas, LSM Siap Terbuka

Home / Kegiatan / Akses Informasi / Tolak RUU Ormas, LSM Siap Terbuka

JAKARTA—Koalisi Kebebasan Berserikat (KKB) menolak RUU Ormas yang menjadi agenda Prolegnas 2010-2014. RUU ini dianggap akan melegalkan tindakan represif terhadap organisasi masyarakat sipil yang kritis terhadap berbagai pelanggaran hak asasi manusia dan perusakan lingkungan. RUU Ormas sudah masuk dalam Prioritas Prolegnas 2011 dan telah resmi menjadi RUU Usul Inisiatif DPR melalui Rapat Paripurna DPR 21 Juli 2011.

“RUU Ormas ini memuat ancaman pembekuan dan pembubaran terhadap organisasi masyarakat sipil, tanpa proses hukum yang adil,” ujar Koordinator KKB Fransisca Fitri dalam diskusi media yang digelar MediaLink di Jakarta, Kamis (22/09/2011).

UU mengenai ormas yang lama, yakni UU Nomor 8/1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas) telah dikenal menjadi alat penguasa untuk melakukan pengendalian atas kebebasan berorganisasi. Pasca Reformasi 1998, UU ini secara sosial politik tidak efektif seiring dengan kian tingginya tuntutan kebebasan berkumpul dan berekspresi. DPR ingin merevisi UU ini untuk kembali mengendalikan organisasi masyarakat.

“UU Ormas ini salah arah,” ujar Ronald Rofiandri, anggota KKB dari PSHK. Untuk itu, memang UU ini seharusnya dicabut, bukan direvisi, seperti yang telah diusulkan oleh DPR melalui RUU Ormas. Lagi pula, sudah ada kerangka hukum yang bakal mengatur, yakni RUU Yayasan (revisi UU Yayasan) dan RUU Perkumpulan.

Organisasi masyarakat sipil, menurut KKB, bukan tidak mau diatur. Yang mereka tolak adalah ancaman represi terhadap kebebasan berserikat. Jika yang dikehendaki DPR maupun Pemerintah adalah akuntabilitas dan transparansi LSM/NGO, KKB justru mengaku siap. “Kami siap menerapkan ‘good NGO governance’, tata kelola NGO yang baik,” ujar Nurcholis, anggora KKB dari LBH Jakarta. Demikian pula dinyatakan Greenpeace. “Kami bahkan mengadopsi International NGO Charter, yang merinci standar tata kelola NGO internasional,” kata Nurhidayati dari Greenpeace Indonesia.

Terkait transparansi, Mujtaba Hamdi dari Media Link menambahkan, UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) juga sudah mengatur itu. “UU ini merinci bagaimana badan publik wajib menerapkan sistem keterbukaan informasi. NGO jika menerima dana dari donor asing atau dari masyarakat umum masuk kategori badan publik,” ujarnya. Dengan demikian, baik organisasi masyarakat sipil yang kerap disebut LSM maupun ormas seperti NU, Muhammadiyah atau FPI wajib mengumumkan secara publik laporan keuangan dan kegiatan-kegiatan mereka.

Hendrik Rosdinar dari Yappika menambahkan, UU KIP sudah jelas mengatur jenis informasi yang harus disampaikan publik oleh badan publik, baik dari badan publik pemerintah maupun nonpemerintah. “Pasal 16 UU KIP sudah merinci informasi yang harus dibuka. Di antaranya laporan kinerja dan laporan keuangan,” kata Hendrik.

Koalisi justru mendorong agar organisasi-organisasi masyarakat sipil transparan dan akuntabel, tapi menolak aturan yang mengancam kebebasan berkumpul dan berekspresi. ***

(c) Media Link

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.