Ubah Dewan Pengawas TVRI Menjadi ‘Public Broadcasting Board’

Home / Analisa / Kolom / Ubah Dewan Pengawas TVRI Menjadi ‘Public Broadcasting Board’

Siaran Pers, MediaLink

#Revisi UU Penyiaran

Jakarta, 10 Oktober 2011. Mantan Ketua Pansus RUU Penyiaran Paulus Widiyanto mengusulkan agar Dewan Pengawas TVRI dan lembaga penyiaran publik diubah konsepnya menjadi Public Broadcasting Board (PBB) yang bekerja profesional, independen, dan nonpartisan. Usulan ini menanggapi carut-marutnya pemilihan Dewan Pengawas TVRI yang hingga sekarang tak kunjung usai.

Seperti diketahui, Komisi I DPR belum berhasil memilih 5 anggota Dewas TVRI, meskipun masa jabatan Dewas TVRI yang lama sudah habis sejak Juni yang lalu. Menurut Paulus, tugas dan fungsi Dewan Pengawas LPP tidak sama dengan fungsi yang dijalankan Dewan Pengawas sebagaimana dalam sebuah BUMN.

Tugas PBB tersebut meliputi 3 hal: pertama, menyusun Roadmap Penyiaran di Indonesia dalam 15 tahun atau 25 tahun yang akan datang; kedua, mendefinisikan dan memberikan nilai-nilai kepublikan terhadap LPP; dan ketiga, menyusun semacam buku panduan (guide book) yang berisi hal ikhwal terkait Lembaga Penyiaran Publik di Indonesia. “Ini mencakup kaidah, norma, aturan hukum, pelaksanaan dan dinamika perkembangan, program-program yang disiarkan, dan lain-lain,” ujar Paulus.

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi:

Paulus Widiyanto (0812-9410837)

Ahmad Faisol : (0815-85032900)

###

Info Release ini dikeluarkan oleh Perkumpulan Media Lintas Komunitas (Media Link) sebagai upaya mengawal proses revisi Undang-Undang Penyiaran yang sedang dilakukan Komisi I DPR RI.

Recommended Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.