Uji Publik Perpanjangan Izin Penyiaran Harus Transparan

Home / Analisa / Uji Publik Perpanjangan Izin Penyiaran Harus Transparan

Jakarta-Fraksi Partai Amanat Nasional menggelar diskusi Mengawal Revisi Undang-Undang Penyiaran pada Kamis (25/2) di Gedung Nusantara I DPR. Diskusi ini menghadirkan empat orang pembicara yaitu Wakil Ketua Komisi I DPR RI Hanafi Rais, Wakil Ketua KPI Pusat dan Direktur Lingkar Informasi Media dan Analisa Sosial Idy Muzayyad, Ketua Departemen Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Indonesia (UI) Pinckey Tripurta, dan Praktisi TV Digital dan Direktur TV MU Eddy Kuscahyanto. Diskusi yang mengambil tema ‘Mau kemana Penyiaran Kita?’ini dipandu secara langsung oleh Tenaga Ahli Fraksi PAN M Hariman Bahtiar.

Ketua Departemen Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Indonesia (UI) Pinckey Tripurta dalam diskusi tersebut menyampaikan secara umum RUU Penyiaran berisi tentang kejelasan melaksanakan siaran TV berjaringan. Keharusan KPI mendapat dan mengevaluasi secara terbuka masukan publik, yang dibuka kepada publik, jadi semacam paparan kepada publik secara berkala.

Menurut Pinckey isi dalam RUU tersebut yang tak kalah penting adalah Uji publik khusus jelang perpanjangan izin adalah sesuatu yang sangat penting. Sedangkan isi Uji Publik tersebut adalah informal objection, public deny, atau juga positive comments.

“Kalau siaran mereka bagus pasti banyak positive comments dengan sedikit saja informal objections,” imbuhnya

Maish kata Pinckey RUU tersebut juga berisi keharusan DPR segera buat Media Rating Council atau Konsil Rating Media, di US yang super liberal saja, Kongres mengharuskan sejak 1960-an. Konsil Rating Media ini penting untuk menghitung kompetisi atau monopoli “Bagaimana kalau rating dan sharing tidak pernah diaudit?,” tuturnya

Namun kata Pinckey RUU Penyiaran tersebut juga membuat Kewenangan KPI makin lemah. Oleh karena diversity of ownwership merupakan hal yang prinsip dimana diversity of ownership ini sangat menentukan proses produksi, distribusi dan konsumsi. Maka hal ini juga harus jadi kewenangan KPI

Sementara itu Wakil Ketua KPI Pusat dan Direktur Lingkar Informasi Media dan Analisa Sosial Idy Muzayyad dalam paparannya lebih banyak curhat soal KPI yang makin dilemahkan di dalam RUU Penyiaran. Karena itu dia meminta DPR dalam membahas RUU ini terdapat di dalamnya begitu jelas dan tegas mengenai hal yang prinsip. Salah satu kejelasan itu seperti siapa yang berwenang, KPI atau pemerintah. Karena menurutnya Perubahan Undang-undang Penyiaran ini merupakan momentum untuk menyelesaikan sengkarut penyiaran di tanah air. Momentun ini juga dapat meningkatkan kualitas isi siaran. Ini demi kebaikan penyiaran kita.

Selain itu Idy Muzayyad dalam paparannya juga menyoroti sanksi KPI yang terbatas bagi televisi yang melanggar. Karena itu dia mengusulkan agar diatur mengenai sanksi denda bagi lembaga penyiaran yang melanggar.

Hal senada disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi I DPR RI Hanafi Rais soal sanksi denda bagi Lembaga penyiaran yang terbukti melanggar. Menurutnya berbagai sanksi yang dijatuhkan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) pada lembaga penyiaran atas pelanggaran aturan P3 dan SPS (Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran) dinilai belum membuat lembaga penyiaran tersebut menjadi jera alias kapok. Karena itu, Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) DPR RI mendorong penetapan aturan penjatuhan sanksi denda secara jelas di dalam UU Penyiaran yang baru nanti.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI dari F-PAN, Hanafi Rais mengatakan, pemberian sanksi denda kepada lembaga penyiaran akan memberi efek jera dan hal itu lebih relevan ketimbang hanya pemberian sanksi teguran. Selain itu soal spektrum pemberian sanksi lebih dipersempit lagi. Tidak perlu memberi sanksi teguran satu hingga teguran tiga jika hal itu justru disiasati lembaga penyiaran dengan mengganti nama programnya.

Pasalnya menurut Hanafi, jika denda diberikan dan nilai dendanya disamakan dengan nominal pemasukan iklan dalam program tersebut, hal ini akan membuat lembaga penyiaran berpikir ulang dan tidak akan mengulangi lagi pelanggaran tersebut. Menurut Hanafi Efek jera akibat pemberian sanksi denda dianggap Hanafi akan berbanding lurus dengan perbaikan konten tayangan. Karena Publik banyak yang resah dengan isi siaran. Karena itu, inti semangatnya adalah untuk menyehatkan isi siaran yang banyak dikeluhkan

“F-PAN melihat isi konten televisi banyak dipengaruhi rating. Sayangnya, keberadaan lembaga rating yang ada sekarang tidak dikontrol semacam lembaga auditor. Karena itu, kata Hanafi Rais, pihaknya akan mendorong dibentuknya lembaga audit untuk lembaga rating. KPI akan kita libatkan bersama-sama dengan elemen masyarakat,” tambahnya.

Sementara itu Direktur TV MU Eddy Kuscahyanto banyak bercerita seputar pengalamannya dalam bergelut di dunia pertelevisian. Menurutnya saat ini untuk bisa eksis di dunia telvisi di Indonesia tidaklah mudah. Pasalnya haruslah punya modal yang cukup besar. Karena itu dia berharap dengan adanya RUU Penyiaran bisa memudahkan masayarakat dalam berkecimpung di dunia pertelevisian.

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.