Usulan Kebijakan Sektor Komunikasi dan Informasi untuk Pemerintahan Jokowi-JK

Home / Analisa / Kolom / Usulan Kebijakan Sektor Komunikasi dan Informasi untuk Pemerintahan Jokowi-JK

SIARAN PERS

KOALISI INDEPENDEN UNTUK DEMOKRATISASI PENYIARAN (KIDP)

Jakarta, 3 Oktober 2014

A.     Permasalahan

Indonesia telah lama mengalami kesemerawutan regulasi penyiaran dan telekomunikasi. Regulasi dan regulator yang ada telah gagal menjalankan proses demokratisasi komunikasi dan informasi. Contoh kekacauan ini antara lain terdapatnya kartel (pemusatan) kepemilikan yang melanggar peraturan perundang-undangan, lemahnya infrastruktur telekomunikasi, dan selama lima tahun ini tidak ada undang-undang penyiaran dan telekomunikasi baru untuk merespons perubahan dunia komunikasi yang begitu pesat.

Model kelembagaan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) saat ini telah terbukti tidak tepat karena Kemenkominfo melakukan fungsi pemberdayaan, regulasi, sekaligus eksekutif yang cenderung mengarah pada penyimpangan kekuasaan.  Penyatuan semua urusan informasi publik, telekomunikasi, dan penyiaran di bawah Kemenkominfo juga membuat target-target yang ada tidak bisa dicapai secara maksimal. Kemenkominfo justru melupakan tugas utamanya untuk menjaga kedaulatan frekuensi publik dan membangun infrastruktur telekomunikasi. Banyak pelaku industri telekomunikasi mengeluh bahwa infrastruktur broadband Indonesia sangat tertinggal dan bahwa Kemenkominfo tampak hanya fokus pada peningkatan pendapatan sehingga menjadikan industri telekomunikasi sebagai sapi perah.

Keterlibatan Kemenkominfo, secara struktural maupun pendanaan, dalam Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)  membuat kedua lembaga regulasi tersebut kurang independen dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Padahal di semua negara demokrasi, lembaga regulasi penyiaran dan telekomunikasi sepenuhnya bersifat independen, tidak dibawah kementerian dan berorientasi pada kepentingan publik. Bahkan, jika mengacu ACMA (Australia), FCC (AS)  dan OFFCOM (Inggris), maka KPI dan BRTI harus menyatu.

Digitalisasi penyiaran, sebagai suatu kebijakan yang berkenaan dengan hajat hidup orang banyak, semestinya diatur oleh peraturan setingkat undang-undang. Namun, selama 5 tahun terakhir, urusan yang sangat strategis ini hanya diatur oleh peraturan-peraturan menteri yang arah kebijakannya tidak jelas dan cacat hukum. Lebih jauh lagi, peraturan menteri No. 22 yang telah dibatalkan Mahkamah Agung masih tetap dipergunakan  sebagai salah satu dasar bagi peraturan dan keputusan menteri berikutnya. Contoh terbaru, Keputusan Menteri Kominfo Nomor 729 dan Nomor 730 Tahun 2014–yang notabene cacat hukum–tentang peluang usaha penyiaran multipleksing yang memungkinkan penjualan frekuensi penyiaran kepada operator telekomunikasi. Kebijakan ini membuka peluang frekuensi penyiaran–yang ditinggalkan stasiun TV akibat migrasi digital—habis dijual dan jatuh ke tangan asing. Selain itu, banyak undang-undang kita tentang sektor penyiaran dan telekomunikasi selama ini sangat bersifat sektoral, padahal di era digital semua aspek hadir secara bersamaan.

UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang semestinya mengembangkan industri komunikasi dan informasi serta potensi ekonomi kreatif yang besar, justru terkenal akibat digunakan untuk mengekang kebebasan berekspresi dan berbicara warga di internet, sehingga situasi kebebasan berekspresi dan berpendapat menjadi terganggu dan tidak jelas. Bahkan secara ironis muncul komentar, “Bila Anda ingin bersikap kritis, jangan lakukan itu melalui internet. Lakukan saja di media cetak atau media elektronik yang relatif lebih dijamin.”

B.     Prinsip-Prinsip Kebijakan

 1. Landasan konstitusi

Sektor komunikasi dan informasi menguasai hajat hidup orang banyak dan berkenaan dengan jaminan hak-hak sipil, politik, sosial, ekonomi dan budaya. Pengalaman di banyak negara juga telah membuktikan bahwa warga yang miskin secara informasi (imaterial) bisa berujung pada kemiskinan ekonomi.

Oleh karena itu, hak warga akan kehidupan komunikasi dan informasi berkualitas sesungguhnya dijamin oleh banyak pasal dalam UUD 1945, yakni pasal 27, 28, 29, 31, 32, 33, dan 34.  Sektor komunikasi harusnya menjadi urusan publik, yang dikelola oleh regulator independen (kelembagaan & kewenangannya), pemerintah hanya fasilitator.

 2. Prinsip-prinsip universal dalam negara demokratis

a. Jaminan terhadap kebebasan berekspresi, berbicara, dan kebebasan pers.

Regulasi yang dibuat harus bisa menjamin kebebasan berekspresi dan berbicara warga, termasuk kebebasan pers.

b. Jaminan keberagaman isi dan pemilik.

Ini mensyaratkan, salah satunya, bahwa regulasi yang dibuat harus membuka peluang terhadap munculnya pelaku usaha baru dan tidak menutup persaingan.

Saat ini, negara-negara demokratis maju di dunia mengadopsi pendekatan better regulation. Konsep ini diadopsi setelah pengalaman mereka akan pendekatan over regulation dan lalu deregulation terbukti tidak memberikan hasil maksimal bagi demokrasi. Dapat dikatakan bahwa pendekatan baru ini menghindarkan pendekatan regulasi yang terlalu ketat (over-regulation) dan pendekatan yang terlalu longgar (deregulation) yang justru melahirkan ketimpangan ekonomi dan sosial baru.  Intisari dari better regulation adalah penghapusan peraturan yang berlebihan, tumpang tindih, dan terlalu sektoral. Dengan semangat ini, negara  mengatur hal-hal yang tidak bisa diserahkan kepada masyarakat atau industri, yakni hal-hal yang menyangkut hajat hidup orang banyak atau pemenuhan hak kaum marjinal. Pengaturan sektor komunikasi dan informasi pun menggunakan pendekatan ini.

C.      Usulan Kebijakan

1. Perampingan Kemenkominfo

KIDP mendukung ide agar Kemenkominfo menjadi lembaga non-portofolio, yang hanya mengeluarkan kebijakan. Fungsi eksekusi kehumasan (Government Public Relations) yang selama 10 tahun ini dikelola dalam bentuk kegiatan media forum, konferensi pers dan sebagainya, lebih tepat dikelola langsung kementerian terkait melalui humas-humas setempat dan untuk kepresidenan dapat melalui juru bicara/sekretariat negara, sehingga tidak menambah birokrasi.

Untuk urusan penyelenggaraan informasi dan komunikasi seharusnya diserahkan sepenuhnya kepada komisi negara sebagai pelaksana. Ketiga komisi negara tersebut adalah Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) untuk sektor telekomunikasi, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk urusan penyiaran, dan Komisi Informasi (KI) untuk urusan informasi publik. Agar dapat mengemban tugas secara maksimal, ketiga regulator tersebut harus independen. Sebagai wujud independensi, BRTI harus berada di luar Kominfo, anggaran KPI harus bersumber dari luar Kemenkominfo, dan mandat akses informasi publik yang selama ini diemban Kemenkominfo harus dikelola oleh badan sendiri.

2. Revisi UU ITE

UU ITE perlu direvisi karena undang-undang ini justru banyak digunakan untuk mengekang kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat dan kemerdekaan pers dalam demokrasi.

3. Persoalan pemusatan kepemilikan lembaga penyiaran swasta

Menkominfo melakukan penegakan hukum yang berhubungan dengan pemusatan kepemilikan, termasuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah baru untuk menyelesaikan kekacauan kepemilikan lembaga penyiaran swasta.

4. Evaluasi perizinan

Pemerintah melakukan evaluasi secara adil dan transparan terhadap perizinan 10 lembaga penyiaran swasta yang berkedudukan di Jakarta akan berakhir pada 2016 yang proses perpanjangannya sudah berlangsung tahun 2015.  KIDP meminta pemerintah tidak memperpanjang izin lembaga yang secara jelas melanggar peraturan perundang-undangan berkali-kali.

5. Kebijakan digitalisasi penyiaran

Mengeluarkan Perppu tentang digitalisasi penyiaran utk menyelesaikan kekacauan regulasi dan implementasi, yang saat ini hanya diatur dengan Permen dan Kepmen. Kebijakan saat ini tetap memepertahankan kartel (pemusatan) kepemilikan.

6. UU Penyiaran baru

Meminta pemerintah segera menyelesaikan RUU Penyiaran baru dengan memerhatikan draft RUU penyiaran yang dihasilkan DPR periode 2010-2014 yang menjamin kebebasan dan keberagaman.

7. Penguatan dan Pemberdayaan Lembaga Penyiaran Publik: RRI dan TVRI.

Selama ini, lembaga penyiaran publik seperti Radio Republik Indonesia (RRI) dan Televisi Republik Indonesia (TVRI) kurang mendapat perhatian memadai untuk bidang sumber daya manusia, peralatan teknis, dan pembiayaan. Di negara demokrasi dunia khususnya di Asia dan Eropa Barat, lembaga penyiaran publik mempunyai peran yang sangat besar bahkan dominan seperti BBC di Inggris dan NHK di Jepang. Lembaga Penyiaran Publik di Indonesia harus diperkuat dan diberdayakan kembali sesuai dengan fungsinya untuk pemberdayaan publik, non-komersial, dan merupakan badan independen yang mewakili negara. Untuk itu perlu dibuat undang-undang khusus lembaga penyiaran publik yang kini sudah dirintis di DPR. Bila undang-undang ini tidak bisa segera dikeluarkan, pengaturan ini bisa dilakukan melalui peraturan pemerintah pengganti undang-undang.

8. Jabatan dan Posisi Menteri Komunikasi dan Informatika

Posisi ini berhubungan sangat erat dengan kebijakan komunikasi dan informatika untuk kepentingan seluruh masyarakat, baik yang menyangkut infrastruktur maupun pembentukan opini publik.  Oleh karena itu, Menteri sektor komunikasi dan informatika seharusnya memiliki kriteria sebagai berikut:

a. Tokoh profesional non-partai yang independen,

b. Menguasai dan memahami bidang komunikasi dan informatika,

c. Mempunyai rekam jejak yang baik di bidang ini,

d. Mempunyai konsep membangun sistem komunikasi dan informatika yang demokratis,

e. Menjamin kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat, kemerdekaan pers serta keragaman kepemilikan dan isi siaran.

Koalisi Indepeden Untuk Demokratisasi Penyiaran (KIDP)  beranggotakan:

1.      Aliansi Jurnalis Independen  (AJI)

2.      Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers)

3.      Pemantau Regulasi dan Regulator Media ( PR2MEDIA), Yogyakarta

4.      Rumah Perubahan Lembaga Penyiaran Publik, Yogyakarta

5.      Remotivi, Jakarta

6.      Yayasan TIFA, Jakarta

7.      Lembaga Studi Pers dan Pembangunan (LSPP), Jakarta

8.      Media Link, Jakarta

9.      Masyarakat Cipta Media, Jakarta

Kontak Person :

  1. Eko Maryadi (AJI)  0811852857
  2. Bayu Wardhana (AJI) 0817128615
  3. Ahmad Faisol (Media Link) 081585032900
  4. R Kristiawan (Yayasan TIFA)  081283363388
  5. Amir Effendi Siregar (PR2Media)  0811916904
Recommended Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.